DPP GMNI Nilai Pemerintah Tidak Serius Wujudkan Kedaulatan Pangan

Sumber Gambar: Resistco.com

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyikapi kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui keterangan tertulisnya pada Rabu, (17/01), DPP GMNI menyatakan impor beras yang akan dilakukan akhir bulan Januari sampai Maret tahun ini cenderung memberikan dampak negatif terhadap petani.

“Ada kekhawatiran anjloknya harga gabah meskipun negara kita sebenarnya pernah mengalami surplus di tahun 2017 adalah akibat monopoli permainan harga yang menyebabkan ketidakstabilan harga beras,” tulisnya.

DPP GMNI menganggap bahwa pemerintahan Jokowi-JK selama ini tidak serius dalam melaksanakan program kedaulatan pangan. Menurutnya, jargon Nawa Cita hanyalah sebatas selogan janji palsu.

“DPP GMNI mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam hal keberpihakan terhadap kelompok petani sebagai pahlawan pangan untuk memberikan kemudahan pengadaan mesin pengering padi, pendamping secara professional dalam mengelola dan bisnis pertanian,” sambungnya.

Atas alasan tersebut, DPP GMNI menilai pemerintah tidak serius dalam melaksanakan program kedaulatan pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh munculnya kebijakan impor beras akhir bulan Januari 2018. Selain itu, mereka juga menganggap Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak becus dalam melaksanakan amanat rakyat untuk memberikan data yang akurat serta menyebabkan ketidakstabilan harga beras. “Sementara persoalan pangan adalah persoalan hidup-matinya rakyat Indonesia,” tulisnya lagi.

DPP GMNI menganggap kebijakan impor membuktikan pemerintah gagal mengontrol distribusi beras sehingga menyebabkan kerugian petani dan masyarakat. "Kebijakan impor beras indikasi bahwa pemerintah saat ini cenderung berkarakter neo-kolim dan tentu menyimpang dari ideologi Pancasila,” terangnya.

Selanjutnya, DPP GMNI mendesak Kementerian pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera mengkaji ulang serta memberikan data yang falid kepada masyarakat terkait kesediaan stok beras.


Terakhir, mereka juga menuntut pemerintah segera melaksanakan pemberantasan segala bentuk permainan harga oleh mafia pangan yang mengakibatkan instabilitas harga beras. (sui)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya