Guru Besar Unud Tawarkan Penerapan Satu Awig-Awig di Bali




REDAKSIBALI.COM-DENPASAR. Guru Besar Universitas Udayana (Unud), Wayan Windia menawarkan konsep Bali Mawacara, dimana konsep tersebut dengan menerapkan satu awig-awig yang sama di seluruh Bali. Konsep tersebut ia paparkan dalam acara Seminar Politik Pembangunan Bali Menuju Bali Santhi yang dilaksanakan oleh Swastika Bali di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali pada Minggu, (28/01).

Windia melihat, selama ini masing-masing desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri hubungannya dalam masalah adat dan agama. “Kalau Bali Mawacara itu masalah adat, agama dan pemerintahan sedapat mungkin supaya satu,” terang Windia saat dihubungi disela-sela acara.

Dalam bidang pemerintahan misalnya, lanjut dia, otonomi daerah diletakkan pada provinsi bukan pada tingkat kabupaten. Dalam bidang agama banyak hal yang bisa disatukan. “Kemanapun kita pergi ketemu awig-awig, ketemu tata krama adat dan setidaknya mirib. Bila perlu sama. Dengan demikian, menjadi lebih mudah dimengerti, lebih mudah untuk diketahui, dipelajari dan tentu lebih mudah untuk dilaksanakan,” terangnya.

Windia melihat selama ini ada perbedaan awig-awig di masing-masing desa adat di Bali, namun perbedaan tersebut tidak banyak. “Bajunya beda, body-nya sedikit terlihat berbeda. Tetapi kalau kita kenali kedalam, masalah jiwanya kan tidak beda. Makanya sangat mungkin untuk dibuat format badan yang mirip dan potongan baju yang sama sehingga mudah dikenali, (dan) mudah dipakai,” kata Windia mengandaikan.

Selama ini, masih menurut Windia, awig-awig diterapkan secara berbeda beda membuat kebingungan. “Kalau ke desa A, awig-awignya beda dengan desa B. Ada sementara yang seperti itu tapi tidak semua. Orang luar juga bingung, desa-desa di Kuta Selatan beda dengan desa-desa di Ubud. Kan jadi bingung,” paparnya.

Menanggap hal tersebut, salah satu anggota Swastika Bali, Ida Bagus Giri Supriyatna menilai, perbedaan hukum yang terjadi masing-masing desa di Bali mungkin disebabkan oleh sekat-sekat transportasi pada jaman dahulu. Sehingga, masing-masing desa membuat aturannya tersendiri. Pada zaman sekarang yang begitu transparan, maka timbullah perbedaan-perbedaan tersebut. “Sekarang bagaimana kita membangun suatu wilayah Bali yang khas yaitu satu rule atau hukum Bali Mawacara. Ini baik sekali, walaupun suatu proses itu tidak  terlalu mudah. Semua orang semakin menyadari bahwa kita di Bali banyak aturan. Bisa ngga disatukan, kan tarikannya kesana,” paparnya.


Ditanya mengenai keoptimisan penerapan Bali Mawacara tersebut, Giri Supriyatna mengatakan, dapat diterapkan pada bidang-bidang tertentu dan tidak pada semua cakupan. “Di bidang tertentu (bisa). Saya mengatakan bahwa tidak semua cakupan.  Cakupan satu umpamanya, bagaimana kita membangun desa di Bali. Nah ini kita buat aturannya. Tapi menata yang sudah merupakan warisan itu cukup sulit,” jabarnya. (sui)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya