Kebijakan Impor Beras Harus Melihat Situasi Petani

Sumber Gambar: sipayo.com

Kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton yang dikeluarkan oleh pemerintah menuai polemik di masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang enggan menyetujui kebijakan tersebut. Impor beras dinilai akan menurunkan harga gabah sehingga petani  pun merugi.

Guru Besar Fakultas Pertanian Unud, Prof. Made Wirawan menilai, kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah harus melihat berbagai situasi dan kondisi para petani. Dalam memproduksi beras harus dihitung tenaga yang dikeluarkan petani. “Kalau tenaga para petani dihitung semua, mulai dari ongkos produksi, tenaga kerja, pembelian pupuknya, pembelian bibitnya. Harga jual gabah harus diatas itu, baru petani mau untung,” paparnya saat ditemui di Gedung Pasca Sarjana, Kampus Unud, Denpasar, Jum’at, (19/01).

Sepanjang tenaga petani dihitung dengan baik dan semua ongkos-ongkos itu dihitung baru kemudian menentukan harga jualnya agar petani dapat untung dan pedagang juga untung. 

Wirawan melanjutkan, apabila mekanisme persis seperti itu maka ada orang yang berat yakni masyarakat yang tinggal di kota yang tidak bertani. Ditambah lagi masyarakat selalu mengeluh ketika beras mahal namun mereka sering sekali membeli barang lain seperti baju yang juga impor. “Beginilah pemahaman di masyarakat kita, membeli barang impor seperti itu tidak mengeluh, kalau membeli beras merasa berat. Secara sadar dia (masyarakat) tidak mengerti para petani. Petani kan harus sejahtera,” tuturnya.


Permalaahan berikutnya adalah para petani dalam memproduks beras dari hasil panen ke panen berikutnya tidak cukup untuk dia konsumsi. Pada akhirnya para petani juga ikut membeli beras. “Sehingga  dalam carut marut harga beras, carut marut harga sembakau, pemerintah harus turun tangan,” tandasnya. (sui)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya