Komisi V DPRD Banten Ingin Mensontek Rumah Berdaya Denpasar

Komisi V DPRD Banten berdialog dengan pengurus Rumah Berdaya Denpasar


REDAKSIBALI.COM-DENPASAR. Provinsi Banten memiliki permasalahan serius terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Setidaknya disatu kecamatan terdapat sekitar 172 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat satu orang yang tidak bisa diinterpensi oleh pemerintah. Padahal, pada tahun 2019, Gubernur Banten mencanangkan bebas pasung terhadap ODGJ. Ada sebuah permasalahan dimana belum terdapat tempat rehabilitasi yang baik. Oleh karena itu, Komisi V (Bidang Kesejahteraan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menyambangi Rumah Berdaya Denpasar, Senin, (29/01) pagi untuk mempelajari rehabilitasi terhadap ODGJ.

Ketua Komisi V, Fitron Nur Ikhsan, mengatakan, Komisi V mempunyai perhatian yang khusus terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Selama ini komisinya telah berkeliling untuk mencari pola atau model untuk menangani masalah tersebut. Menurutnya, model yang diterapkan Kota Denpasar dengan keberadaan Rumah Berdaya menjadi hal yang sangat baik. Model ini melibatkan partisipasi masyarakat serta koordinasi yang baik dengan dinas yang ada dan pembagian tugas yang jelas.

“Kita ingin mensukseskan program bebas pasung dengan membuatkan regulasi yang ada, sebentar lagi kita akan mempunyai Perda disabilitas. Di dalamnya ada ODGJ. Lalu kita juga akan mendorong Pergubnya, lalu setelah itu kita akan mendorong pantinya dan kita akan mencoba memformulasikan seperti ini (Rumah Berdaya). Jadi berguna untuk pengembangan Perda yang akan kita bahas,” tuturnya.

Menurut Fitron, keberadaaan Rumah Berdaya Denpasar luar biasa dan akan dijadikan model untuk disosialisasikan dan juga ditularkan ke masyarakat. Tujuannya, agar juga bisa ikut berperan dalam memberdayakan ODGJ. “Kita akan share juga ini untuk pemangku kebijakan di Provinsi Banten untuk membuat formulasi yang kita bisa sebut mencontek Rumah Berdaya. Siapa tahu nanti Banten tidak hanya bisa mencontek tapi bisa mengimprofisasi,” tuturnya.

Fitron Nur Ikhsan juga mengungkapkan, aktivitas yang dilakukan oleh pasien di Rumah Berdaya Denpasar sangat bagus. “Rumah berdaya Denpasar memberdayakan mereka (pasien), karena mereka yang selama ini distigma, selama ini dikriminasi. Kalau mereka diberdayakan bisa melakukan hal yang lebih. Jadi itu yang kami dapatkan disini,” tandasnya.

Dukungan Dinas
Sementara itu, Luh Gde Gresia Arselina dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, mengatakan, sangat dengan senang hati mendapat kunjungan dari Komisi V DPRD Banten, pun jika ada dari provinsi atau kabupaten lain. Menurutnya, kunjungan seperti ini sekaligus sebagai pembelajaran bagi provinsi atau kabupaten lain. “Apalagi pemerintah telah mencanangkan program bebas pasung. Jadi kalau setiap kabupaten/kota ada seperti ini (Rumah Berdaya) kan bagus sekali,” ucapnya.

Gresia menuturkan, dukungan Dinas Kesehatan sangat besar terhadap adanya Rumah Berdaya Denpasar. Setiap anggaran yang di Rumah Berdaya masuk pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan. Di rumah berdaya terdapat empat orang yang diangkat menjadi pengawas orang dengan skizofrenia (ODS) dan juga ada sopir. Sementara itu, di tahun 2018 ini, di anggaran perubahan akan dianggarkan untuk dua orang sebagai perawat dan psikolog. Selain itu, kegiatan operasional seperti PDAM, sesajen, air isi ulang, alat pembersih turut dianggarkan. “Dukungan dinas-dinas besar sekali,” kata Gresia.


Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Denpasar, A.A. Ayu Diah Kurniawati, menuturkan, dari Dinas Sosial akan tetap memfasilitasi Rumah Berdaya. Diah mencontohkan, fasilitas yang bisa diberikan berupa pameran sehingga ODS bisa menunjukkan hasil karyanya dan dapat memanfaatkan waktu luang. Selain itu, Dinas Sosial telah membantu Rumah Berdaya dengan memberikan alat cuci motor. “Kami di Dinas Sosial kalau ada laporan yang tidak bisa menerima keluarganya ada gangguan,  kami usahakan me-mediasi kesini (ke Rumah Berdaya), biar mereka bisa bergabung disini dan bisa memberdayakan mereka sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka,” kata Diah. (sui)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya