KPU Bali Resmi Tetapkan Koster-Ace dan Mantra-Kerta Jadi Cagub-Cawagub

Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Bali dalam Penetapan Cagub-Cawagub 2018, Senin, (12/02)



REDAKSIBALI.COM. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali secara resmi telah menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Bali 2018. Penetapan tersebut dilaksanakan pada Sidang Pleno Terbuka pada Senin (12/02) di Kantor setempat. Cagub dan Cawagub tersebut yakni pasangan I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Koster-Ace) dan IB Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta). Kedua pasang kandidat ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Bali nomor 493/HK 03.1- Kpt/51/Prov/II/2018.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan, pasangan Cagub-Cawagub telah ditetapkan dalam berita acara dan di SK. Wiarsa menambahkan besok akan dilakukan pengambilan nomor urut pasangan calon. "Jadi kami sudah siapkan," kata Wiarsa.

Wiarsa juga menjelaskan bahwa dengan ditetapkannya paslon dan nomor urut paslon nantinya, maka sudah dapat mengikuti masa kampanye yang dimulai pada tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Juni mendatang.

Sementara itu, Cagub Wayan Koster sudah siap memasuki masa kampanye. Dirinya mengaku telah resmi mundur sebagai anggota DPR RI. "Kalau saya bukan cuti, tapi mundur. Sudah diproses, tinggal menunggu keputusan presiden. Karena DPR mundur kan sesuai keputusan presiden," katanya

Lain halnya dengan Cagub Rai Mantra dan Cawagub Sudikerta akan melakukan cuti selama masa kampanye. “Mulai besok kan saya sudah cuti, cutinya kurang lebih empat bulanan. Itu sampai tanggal 27 Juni. Setelah cuti saya lanjut lagi sampai 29 Agustus," kata Sudikerta.

Sementara Rai Mantra mengaku akan memulai cuti sejak tanggal 15 Februari. "Tanggal 15 Februari mulai masa cutinya," kata Rai Mantra usai dihubungi setelah peresmian Mall Pelayanan Publik di Graha Suwaka Dharma, Senin, (12/02) siang. (sui)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya