Dinkes Denpasar Rancang Moratorium Iklan Rokok di Toko Modern

Sumber Gambar: nationalgeographic.co.id



REDAKSIBALI.COM. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Denpasar merancang moratorium periklanan pada toko modern yang ada di seluruh Kota Denpasar. Moratorium dilakukan sesuai dengan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar terkait dengan pengiklanan rokok. Pemilik toko nantinya dilarang memajang rokok maupun bungkus berupa iklan di meja kasir.

Rancangan penerapan tersebut dilakukan untuk menekan generasi muda dari kecanduan rokok terutama anak sekolah yang merupakan perokok pemula. Regulasi yang diterapkan nantinya akan melarang toko modern untuk menaruh iklan disekitar toko mereka. Bahkan bungkus rokok tidak diperbolehkan diperlihatkan untuk para pengunjung toko.

Kendati dibuatkan aturan dalam revisi Perda tersebut, pihak Dinkes akan tetap memberikan penjualan rokok tanpa harus memperlihatkan bentuk bungkusannya. "Kami tidak melarang untuk penjualan rokok tetap bisa dilakukan. Tapi kami mengatur iklan promosi mereka agar tidak terlihat pada ruangan toko mereka," jelas Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Denpasar, dr. IB Eka Putra saat ditemui seusai mengisi acara workshop di gedung Sewaka Darma, Selasa (6/3).

Kata dr. Eka, toko modern yang masih melakukan penjualan harus mulai ditata. Pajangan rokok yang biasanya terlihat jelas pada kasir toko-toko di Denpasar akan ditekankan penutupan agar tidak terlihat dari luar. "Semuanya akan diatur, mereka bisa menggunakan sejenis gorden agar tidak terlihat namun tetap menyediakan rokok," tambahnya.

dr. Eka mengatakan, saat ini regulasi tersebut masih dilakukan perundingan, karena revisi dari Perda membutuhkan waktu yang lama dalam pembahasannya. Setelah disetujui, kata dr. Eka, pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu ditambah dengan teguran dan himbauan mengenai peraturan pelarangan iklan pada toko modern.

dr. Eka menargetkan, penyelesaian revisi tersebut dilakukan di 2018 ini. "Kami belum bisa menargetkan penerapannya. Namun kami berharap penyelesaian revisi Perda ini selesai 2018 ini. Kami belum bisa mengatakan kapan akan diterapkan sistem tersebut," tambahnya.

Dengan revisi pelarangan iklan pada toko modern, untuk pengawasannya pihak Dinkes bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar. Jika terjadi pelanggaran maka akan ditindak sesuai Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Sementara Kabid Pembinaan, Penyuluhan, dan Pengawasan Satpol PP kota Denpasar Nyoman Gede Sudana, mengatakan, dengan revisi Perda ini pihaknya siap untuk bekerjasama dalam menegakkannya. Menurutnya, selama ini dalam penegakkan KTR pihaknya sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan Perda yakni melakukan tindakan pidana ringan (Tipiring).

"Kami tetap siap dalam kerjasama itu, namun saat ini masih dikaji dan dirapatkan. Yang pastinya kami sudah melakukan tindakan tipiring terhadap pelanggar KTR. Untuk pelanggar iklan di toko modern kami tetap akan menerapkan Perda KTR Nomor 72 tahun 2015. Mereka akan dikenakan denda paling banyak Rp 50 juta atau subsider kurungan 3 bulan penjara," ungkapnya. (alisa)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya