Screening Asimetris: “Langgengnya Sistem Monopoli di Indonesia”

Diskusi film Asimetris



REDAKSIBALI.COM. Indonesia saat ini menguasai hingga 80 persen pangsa pasar perkelapasawitan dunia. Besarnya angka tersebut harus dibayar mahal oleh negara. Pasalnya, pembukaan perkebunan kelapa sawit menyebabkan kerugian yang amat besar. Pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara dibakar berdampak pada penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, akibat pembukaan kebun kelapa sawit ini, banyak terjadi konflik agraria (perebutan lahan kekuasaan) antara masyarakat dengan perusahaan. Semua itu tergambar dengan jelas dalam sebuah film: Asimetris.

Asimetris merupakan film dokumenter ke-9 dari Ekspedisi Indonesia Biru dengan berkeliling keseluruh Indonesia yang menempuh perjalanan sejauh 114 ribu kilometer. Pada Senin, (26/3) kemarin, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali bekerjasama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali dan Perhimpinan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Bali mengadakan screening dan diskusi film besutan Dandhy Dwi Laksono dan Suparta Arz tersebut di Griya Musik Irama Indah, Denpasar.

Menanggapi film itu, Koordinator Isu Sumberdaya Alam LBH Bali, Samsul Arifin menilai, monopoli sumber agraria di Indonesia memang tidak asing lagi. Ia melihat sistem perkebunan di Indonesia dipakai untuk melanggengkan kekuasaan barat sudah terjadi sejak jaman penjajahan terdahulu. Segala bentuk hasil perkebunan tersebut diekspor keluar negeri untuk membiayayai penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing di Indonesia. Hal ini berlangsung sampai saat ini. Menurut Samsul, ada sebuah sistem politik yang melanggengkan kekuasaan monopoli dari zaman penjajahan sampai saat ini di Indonesia. “Siapapun presidennya tidak bisa mengubah sistem monopoli di perkebunan Indonesia. Ada kekuatan lain. Negara dan kapital tidak bisa dilepasakan dalam sistem monopli di Indonesia,” kata Samsul.

Sementara itu, I Made Juli Untung Pratama dari WALHI Bali menilai, negara selalu tunduk atas segala bentuk sitem monopoli yang terjadi. Topan, panggilannya, mencontohkan hal ini terjadi ketika adanya wacana reklamasi Teluk Benoa. “Ketika investasi besar datang, bukan investasinya yang dilarang, justru hukumnya yang diubah. Ini yang terjadi ketika adanya reklamasi teluk benoa. Hingga dibuatkan payung hukum agar investasi itu bisa dilakukan,” kata Topan.

Sekjen PPMI Bali, Bagus Putra Mas Suwarjana menilai, film dokumenter yang diterbitkan Wacth Dog ini mampu menggabarkan berbagai situasi perkelapasawitan di tanah air dan menyampaikan sisi kebudayaan yang ada di masyarakat.  Sisi kebudayaan ini, menurutnya, mampu menjadi tameng bagi masyarakat dalam mencegah sistem monopoli di Indonesia. Menurutnya Bagus, kedepan dibutuhkan berbagai bentuk dokumentasi baik berupa foto, video ataupun tulisan sehingga dapat menjadi kekuatan untuk masyarakat ketika menghadapi sistem monopoli yang dilakukan oleh kapitalis. “Kita memiliki tanggungjawab terhadap beberapa kejadian disekitar kita seperti penggusuran dan alih fungsi lahan,” paparnya. (sui)

Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya