Dilaporkan ke Bawaslu, Ini Kata Mangku Pastika


Gubernur Bali, Made Mangku Pastika

REDAKSIBALI.COM .Gubernur Bali, Made Mangku Pastika dan Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama angkat bicara terkait pelaporan dirinya ke Bawaslu. Mereka dilaporkan oleh Tim Advokasi dan Hukum paslon cagub-cawagub Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta). Pelaporan itu terkait statemen Pastika dan Wiryatama di sejumlah media mengenai program dana Rp. 500 juta ke desa pakraman yang dianggap tidak realisitis. Tim Advokasi dan Hukum Mantra-Kerta menilai, pernyataan kedua petinggi itu sangat merugikan dan menguntungkan calon lainnya.

“Kalau ada yang ketakutan ya saya minta maaf,” celetuk Pastika saat ditemui di Gedung DPRD Bali usai sidang paripurna pandangan umum fraksi mengenai Raperda Provinsi Bali tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah dan Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pedapatan Asli Daerah yang Sah.

Pastika menegaskan, bahwa kritik yang dikeluarkannya itu adalah sebuah kewajiban. Sebagai Gubernur, Pastika merasa wajib untuk menjelaskan kalau ada hal-hal yang menurut hitungannya tidak pas. “Saya kan tidak menyebutkan calon yang mana, kan kalian (media) yang nanya. Mereka (media) kanyang nanya, pers itu kan mewakili masyarakat. Pasti karena ada pertanyaan dari masyarakat akhirnya mereka bertanya ke saya. Ya saya jelaskan,” kata Pastika lagi.

Dalam memberikan bantuan ke masyarakat, dijelaskan Pastika, tentu ada berbagai perhitungan dan perundang-undangan yang mengatur rancangan keuangan daerah yang tidak bisa dilanggar. Dalam UU Pendidikan Nasional bahwa dana pendidikan minimal 20%. Ditambah lagi Pemprov harus memberikan dana transfer ke kabupaten/kota minimal 30 persen. “Harus! Tidak bisa tidak. (Ini) juga (berkaitan) dengan undang-undang,” tegas Pastika.

Dijelaskan lagi oleh Pastika, selain dana pendidikan dan transfer ke kebupaten/kota, juga harus ada dana kesehatan minimal 10 persen. Sistem pendanaan ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, juga harus ada dana infrastruktur sebesar 10 persen.

“Sisanya tinggal berapa? Tinggal 30 persen. Ya kan begitu kalau hitung 100 persen nih. Nah pegawainya berapa harus digaji, minimal 20 persen. Dan sekarang nambah (biaya pegawai) karena ada gaji guru SMA/SMK. Kalau kemarin-kemarin sebelum 2017 bisa, ada lebih-lebihnya. Lebihnya itulah yang kita pakai. Waktu itu SMA/SMK belum masuk (wewenang Pemprov). Sekarang karena SMA/SMK masuk ini malah 30 persen ini anggaran pendidikan kita, bukan 20 persen lagi. Bayangkanlah, segitu banyaknya SMA/SMK dengan gurunya dengan biaya operasionalnya,” jelasnya.

Pastika menegaskan, pernyataannya disejumlah media hanya memberikan pendidikan kepada rakyat sehingga mereka mengetahui perhitungan itu dan tidak bermaksud menyudutkan salah satu calon. “Apa salah? Kalau saya tahu saya wajib (menjelaskan), kalau saya ngga kasi tahu malah salah. Gimana sih, tidak ada maksud saya untuk memojokkan salah satu calon. makanya hitung dulu, gitu lho,” tegasnya.

Pastika juga menjelaskan bahwa siapapun yang menjadi calon gubernur kalau dalam menghitung anggaran pemerintah tidak sesuai maka dirinya pasti akan berkomentar. Oleh karena itulah dirinya berharap bahwa setiap paslon harus memperhatikan UU KPU mengenai kampanye yang dilakukan harus bersifat edukatif dengan tujuan mendidik rakyat. “Ya kan begitu. Jangan saya dianggap tidak netral,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, bahwa dirinya juga tidak ada bermaksud untuk mengomentari salah satu paslon. Hanya saja ia sebagai dewan punya kewajiban bersama eksekutif untuk menyusun anggaran yang realistis. Wiyatama mengklaim bahwa ada masyatakat yang bertanya mengenai program bantuan desa pakraman tersebut. “Dari awal saya sebenarnya tidak ingin mengomentari salah satu paslon, medegradasi juga tidak, tidak ada gunanya juga itu dan saya juga sudah paham juga itu,” tegas Wiryatama sat ditemui dilokasi yang sama.

“Karena nanti tahun depan siapapun yang menang saya masih disini. Maka saya juga berkepentingan menyampaikan kepada rakyat kalau anggraan itu haus realitis. Artinya menyusun anggran bisa kita laksanakan, itu pada intinya,” pungkas Wiryatama. (sui)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya