Tanggapan Peneliti LIPI Terkait Revisi UU Terorisme



Peneliti LIPI yang tergabung dalam Tim Reformasi Sektor Kemanan dalam sebuah Diskusi di Denpasar, Senin, 14 /5
 (Foto: Giri)


REDAKSIBALI.COM. Usai terjadi peledakan bom di tiga gereja di Surabaya, banyak kalanga yang mendengungkan perlu disahkannya revisi undang-undang terorisme. UU saat ini dinilai belum mampu mengakomodir pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan. Perubahan UU ini juga diiusulkan oleh Polri sendiri. Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian bahkan meminta kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu apabila UU ini tak kunjung disahkan.


Menurut Peneliti Pertahanan dan Kemanan, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Diandra Mengko mengatakan, ada dua hal yang menjadi urgensi dari revisi UU tersebut yakni mengenai pelibatan TNI dalam melakukan penindakan terhadap terorisme dan perpanjangan masa penahanan.

Menurutnya Diandra, pelibatan TNI dalam melakukan penanganan sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan UU TNI yang sudah ada tanpa menunggu Perppu atau revisi UU Terorisme. Hanya saja, UU ini belum lengkap skemanya dan hanya mengatur sampai presiden bisa membuat keputusan politik negara sehingga perlu diatur dalam UU Perbantuan. "Itu tugas yang belum kita selesaikan dari lama, PR (pekerjaan rumah) dari reformasi yang 20 tahun belum selesai," katanya saat melakukan jumpa pers di Kedai Kubu Kopi, Denpasar, Senin, (14/5) kemarin.

Sedangkan mengenai perlu adanya perpanjangan masa penahanan baru harus diatur dalam Perppu atau revisi UU Terorisme itu sendiri. Diandra memandang, dalam melakukan perubahan terhadap aturan tersebut baik melalui jalan revisi atau penerbitan Perppu memerlukan waktu dan agar tidak dilaksanakan secara tergesa-gesa dan memerlukan pertimbangan yang matang.

"Tapi kalau pemerintah hari ini memandang bahwa kondisi hari ini darurat, genting atau membutuhkan tindakan yang cepat, pemerintah bisa melakukan keputusan politik atau Perppu. Tapi itu perlu dinyatakan secara publik dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme undang undang yang ada," tegas Diandra. (sui)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya