GUNG ASTRID, ANGGOTA KOMISI VIII DPR-RI SERAP ASPIRASI PEREMPUAN DAN ANAK

 I Gusti Agung Putri Astrid Kartik Anggota DPR RI Komisi VIII  (paling tengah)  saat  Sosialisasi dan Penyerapan Aspirasi Masalah Perempuan dan Anak di Bali..(Ki-ka) Nilawati SH, Dirtektur LBH APIK, Dr. Sita van Bemmelen, Peneliti /  Konsultan Anak dan Perempuan, Luh Anggreni , SH (P2TP2) Denpasar, Dr. Riniti  Rahayu, Ketua LSM Baliuti (foto: redaksibali.com)

REDAKSIBALI.COM Anggota Komisi VIII DPR-RI I Gusti Agung Putri Astrid Kartika alias Gung Tri  menyerap aspirasi kalangan aktivis perempuan dan anak. dalam upaya mendapatkan masukan terkait persoalan anak dan perempuan Bali untuk diperjuangkan di kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya. . hari Rabu, (20 /6/ 2018) di Denpasar

Gung Tri memaparkan bahwa setelah dilantik menjadi anggota DPR RI menggantikan Wayan Koster, oleh Fraksi PDI Perjuangan ditempatkan di komisi VIII yang lingkup kerjanya meliputi agama dan sosial. partner kerja Komisi VIII meliputi Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI).

"Menjadi anggota DPR RI itu sulit, karena itu untuk meraihnya perlu kebersamaan, gotong royong. Dulu kita berjuang bersama, sangatlah pantas bila kita menikmati hasil perjuangan itu secara beresama-sama. Sekarang Apa yang kita bisa perbuat bersama? Bagaimana kita memanfaatkan bargaining politik untuk kemajuan perempuan dan anak di Bali. Apa yang perlu kita katakan kepada kementerian perempuan dan anak. Harus bagaimananya kita yg merumuskan.." ungkap Gung Tri dihadapan aktivis perempuan

Acara sosialisasi dan penyerapan aspirasi yang dipandu Luh Putu Anggreni dari P2TP2 Denpasar dihadiri sejumlah organisasi dan yayasan seperti Bali Sruti, Forum Anak Daerah (FAD) Bali, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Bali, Dria Raba, Kaukus Perempuan Politik, LBH APIK, dan lain-lain.

Direktur LSM Bali Sruti Luh Riniti Rahayu menyatakan, keberadaan tokoh yang akrab disapa Gung Tri itu di komisi VIII DPR RI itu adalah kesempatan yang baik untuk mengangkat isu perempuan dan anak di Bali. " Beliau (Gung Astrid) mantan aktivis jadi langsung bisa turun ke bawah. Sungguh ini kesempatan yg bagus, patut diapresiasi. Selama ini masalah perempuan dan anak masih belum dianggap sebagai prioritas. Padahal peran perempuan sangat besar termasuk dalam isu menangkal radikalisme misalnya. Sebab perempuan adalah pengajar pertama bagi anak-anak,” ujarnya yang kini juga menjabat sebagai Ketua Forum Perempuan Lintas Agama.

Salah-satu masalah kongkrit yang disampaikan adalah perlunya pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Ketua KPAID Bali Anie Asmoro, dengan tidak adanya BLK itu, hakim dan jaksa bisanya mengalami kebingungan ketika menerapkan hukuman rehabilitasi karena tidak adanya penampungan yang jelas.

“Fasilitas yang disediakan pemerintah saat ini masih minim dengan program dam sarana pelatihan,” ujarnya.

Kebutuhan nyata lainnya adalah belum adanya shelter untuk anak atau perempuan yang mengalami masalah seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau pun Trafficking. Meskipun sudah beberapa kali diwacanakan, keberadaan shelter itu belum juga terealisasi di Bali. “Tentu bukan hanya gedungnya tapi juga SDM dan dukungan anggarannya,” jelas Anie

Ada juga aspirasi dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) yang meminta agar hak anak yang terpapar HIV bisa tetap dipenuhi. “Ada kasus anak yang orang tuanya positif kemudian dikeluarkan dari sekolah seharusnya hak anak itu tetap harus dipenuhi. Jangan sampai anak terdiskriminasikan,” kata Deli, pengurus IPPI.

Sementara itu Forum Anak Daerah (FAD) Bali yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan sembilan pokok pikiran terkait persoalan anak di Bali. Kesembilan Pokok pikiran yang disampaikan Ananda Coel mewakili FAD Bali antara lain: 1.Memohon kepada pemerintah untuk lebih selektif dalam pemberian beasiswa miskin, 2. Memohon kepada pemerintah untuk menegakkan regulasi mengenai partisipasi anak dalam kampanye politik,3. Memohon kepada pemerintah untuk menegakkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. 4. Menghimbau masyarakat turut aktif melaporkan anak yang menyimpang di lingkungannya. 5,Meningkatkan pengawasan peredaran jajanan sehat, 6, pemerintah mengefisienkan alokasi dana pendidikan, 7. meningkatkan kesadaran kawasan tanpa rokok,8. Memohon semua pihak berperan serta dalam penggunaan internet cakap guna mengurangi cyber bullying dan pengaksesan konten negatif oleh anak, 9 memohon kepada pemerintaah mewngoptimalkan peran forum anak dalam musrembang

Menanggapi berbagai aspirasi, Gung Tri menyebut ada 3 hal yang bisa ditempuhnya, antara lain dengan menyuarakan aspirasi itu jaringan kader partai di tingkat nasional dan lokal sehingga isu perempuan dan anak menjadi agenda partai di setiap tingkatan.

Dia juga melihat, kaum perempuan harus bersedia bahu membahu untuk merebut kepemimpinan di berbagai tingkatan sehingga lembaga politik bisa lebih memprioritaskan kepentingan perempuan. “Pemimpin perempuan harus dibantu , apalagi di dunia politik banyak tekanan yang dihadapi,” ujarnya.(GR)




Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya