31 Agustus, Deadline ke Disnaker Selesaikan Masalah PHK Karyawan Hotel W Seminyak

Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua DPRD Bali

REDAKSIBALI.COM- Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry memberi deadline (batas waktu) hingga 31 Agustus mendatang kepada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker dan ESDM) Provinsi Bali untuk menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Hotel W Seminyak.

Hal itu ditegaskan Sugawa Korry usai memimpin rapat penyelesaian masalah PHK karyawan hotel W Seminyak, di kantor DPRD Bali, Kamis (9/8). Rapat itu dihadiri perwakilan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali dan Manajemen Hotel W Seminyak. Hadir pula Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali Ni Luh Made Wiratni dan Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nyoman Wardawan.

Sebelumnya, pada 31 Juli lalu FSPM Bali menggelar aksi damai ke DPRD Bali. Mereka mendesak DPRD Bali untuk memperjuangkan nasib dua karyawan hotel W Seminyak, Agus Sarwatama dan Made Hendra Premana, agar kembali dipekerjakan seperti biasa di hotel tersebut. Mereka menilai, management hotel W Seminyak bertindak sewenang-wenang dengan melakukan PHL terhadap karyawannya. Dua karyawan yang DI-PHK tersebut merupakan pentokan FSPM bali.

Sugawa Korry menjelaskan, dalam rapat tersebut pihak FSPM Bali menginginkan rekan-rekannya yang di-PHK oleh Hotel W Seminyak agar bisa kembali dipekerjakan seperti dulu. Namun, masih ada perbedaan pandangan antara FSPM Bali dengan manajemen hotel. Karena itu perlu dilakukan mediasi oleh Disnaker dan ESDM provinsi Bali. "Pihak yang di-PHK dan manajemen hotel masih ada perbedaan pandangan. Ini sudah masuk ke ranah mediasi oleh Disnaker. Paling lambat 31 Agustus 2018 hal ini agar selesai," kata Sugawa Korry.

Sekretaris DPD partai Golkar Provinsi Bali ini berharap agar dalam proses mediasi nanti ada solusi yang berkeadilan untuk semua pihak. Sugawa Korry juga meminta tak boleh ada pihak manapun yang menghalangi kebebasan berserikat. "Artinya memperjuangkan hak-hak karyawan sebagai partner dan bukan sebagai lawan, memperjuangkan hak karyawan secara profesional dan berharap dipekerjakan kembali," tegasnya. DPRD Bali, lanjut dia, akan menurunkan Komisi IV DPRD Bali untuk menangani masalah tersebut.

Politikus senior asal Buleleng ini juga mengingatkan Disnaker dan ESDM agar bersungguh-sungguh menangani hak-hak dan kewajiban tenaga kerja. "Pengawasan karyawan harus dilakukan secara profesional termasuk pengawasan tenaga kerja asing yang ada di Bali khususnya di Hotel W Seminyak," tegas Sugawa Korry. (Ar)


Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya