Bacaleg 1 Dapil Dicoret, NasDem Gugat KPU Bali ke Bawaslu

Luh Putu Nopi Seri Jayanti (ke-3) dari kanan menyerahkan dokumen Permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu Bali

REDAKSIBALI.COM- DPW Partai NasDem Provinsi Bali melawan Keputusan KPU Bali yang menggugurkan seluruh bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Bali Dapil 5 Buleleng. Pada Senin (13/8/2018), DPW Partai NasDem Bali mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Bali.

Untuk diketahui, Keputusan KPU Bali pada 7 Agustus lalu telah memutuskan seluruh Bacaleg partai NasDem untuk DPRD Bali Dapil Buleleng dinyatakan gugur, karena tak memenuhi kuota 30 persen perempuan. Gugurnya seluruh Bacaleg itu berawal dari status salah satu Bacaleg perempuan yang yang tak memenuhi syarat (TMS). Awalnya Partai NasDem mendaftarkan 12 Bacaleg ke KPU Bali. Saat verifikasi, Bacaleg nomor urut 9, Erna Indraswari, dinyatakan TMS. Partai NasDem kemudian menggantinya dengan Ni Komang Nilawati. 

Luh Putu Nopi Seri Jayanti,
 Sekretaris Partai NasDem Bali
Dalam verifikasi lanjutan, ternyata Nilawati sudah pernah didaftarkan jadi Bacaleg DPRD Kabupaten Buleleng Dapil Kecamatan Busungbiu-Sawan. Berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tidak diperbolehkan Caleg didaftarkan dua kali. Sehingga dalam proses verifikasi, Nilawati dinyatakan TMS. Karena Nilawati dinyatakan TMS membuat komposisi Caleg Nasdem tidak memenuhi syarat kuota 30 persen perempuan. Hal ini yang membuat seluruh Bacaleg Nasdem Dapil Buleleng gugur.

Sekretaris DPW Partai NasDem Bali Luh Putu Nopi Seri Jayanti membeberkan sejumlah alasan pihaknya menggugat keputusan KPU Bali tersebut. Ia mengatakan, sebelum keputusan itu dikeluarkan pihaknya sudah berkonsultasi dan menjalankan saran KPU Bali.

Nopi menjelaskan, tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali pada 31 Juli lalu (batas akhir masa perbaikan berkas Bacaleg), sebanyak 12 Bacaleg DPRD Bali Dapil Buleleng yang didaftarkan partai NasDem telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan Sah oleh KPU Bali. 

"Artinya keterwakilan perempuan saat masa perbaikan berkas Form B.1 Caleg DPRD Provinsi dapil 5 Buleleng sudah dinyatakan tidak ada masalah dan kuota perempuan dianggap terpenuhi pada masa perbaikan tersebut," tegas Nopi.

Ia menjelaskan, pada 6 Agustus lalu sekira pukul 20.00 Wita, salah satu Komisioner KPU Provinsi Bali menyampaikan bahwa Bacaleg perempuan Ni Komang Nilawati dinyatakan TMS karena pernah dicalonkan di dapil lain (dapil 5 caleg DPRD kabupaten Buleleng. 

Ia mengaku pihak KPU Bali menyarankan untuk mencoret satu Bacaleg laki-laki agar persentase kuota 30 persen perempuan terpenuhi. "Saran ini untuk menyelamatkan satu Dapil agar tidak hangus, karena TMS yang dimaksudkan mempengaruhi keterwakilan 30 persen Perempuan di dapil 5 Buleleng," jelas Nopi.

Politikus muda yang juga salah satu Bacaleg DPRD Bali Dapil Buleleng melanjut, saran KPU Bali tersebut langsung ditindaklanjuti oleh DPW partai NasDem Bali. Berselang satu jam setelah mendapat saran dari KPU Bali, pihaknya meminta salah satu Bacaleg laki-laki, I Made Arjaya, untuk mengundurkan diri. Arjaya pun bersedia mengundurkan diri.

Keesokan harinya, 7 Agustus, Ketua dan Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Bali ditemani LO Partai NasDem datang ke KPU Provinsi Bali untuk mencoret nama I Made Arjaya dari daftar Bacaleg. Mereka diterima oleh tiga Komisioner KPU Bali yaitu Kadek Wirati, Ni Putu Ayu Winariati, dan Ni Wayan Widhiastini. Dalam perbincangan saat itu sempat bertanya perlukah menyetorkan surat pengunduran diri I Made arjaya. Ditanggapi KPU Provinsi Bali bahwa berkas pengunduran diri tersebut tidak diperlukan karena KPU Provinsi Bali tidak berurusan secara langsung dengan caleg. 

Namun, pada 8 Agustus pihaknya dihubungi kembali untuk datang ke KPU Bali guna menyetorkan surat pengunduran diri I Made Arjaya. Permintaan itu dipenuhi. Penyerahan surat pengunduran diri itu diterima oleh komisioner KPU Bali I wayan Jondra dan Kadek Wirati. "Jadi kita sudah konsultasi, sudah jalankan saran KPU Bali, tapi belakangan justru diputuskan TMS," sodok Nopi.

Lebih lanjut ia mengatakan, Keputusan KPU Bali yang menghapus seluruh Bacaleg DPRD Dapil 5 Buleleng melanggar asas kepastian hukum, profesional, adil, jujur, terbuka, akuntabel dan efektif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Selain itu keputusan KPU Bali yang menetapkan Ni Komang Nilawati TMS tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI No. 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk teknis Perbaikan, Penyusunan,dan Penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan Penetapan Daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. 

"Sehingga pernyataan TMS pada formulir BB.1 Ni Komang Nilawati sangat tidak tepat, tidak cermat serta tidak teliti menerima keabsahan berkas pencalonan di dapil tersebut. Karena itu sesuai dengan aturan di atas seharusnya KPU Provinsi Bali sudah mencoret nama yang bersangkutan sebelum tanggal 31 Juli 2018, sehingga pemohon tidak merasa dijebak dalam situasi yang mana kami tidak dapat memperbaiki berkas caleg yang dinyatakan TMS di tanggal 7 Agustus tersebut," tegasnya.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut,pihaknya pun mengajukan gugatan ke Bawaslu Bali. "Kami menilai KPU Provinsi Bali tidak profesional, tidak adil, tidak jujur, tidak terbukadan tidak akuntabel ketika menyatakan TMS terhadap Bacaleg Ni Komang Nilawati yang mempengaruhi keterwakilan 30% Kuota Perempuan sehingga menghanguskan 1 Dapil dalam pencalonan Anggota DPRD Provinsi dapil 5 Buleleng pada 7 Agustus 2018 yang mana pada masa itu sudah tidak ada lagi masa perbaikan dokumen," kata Nopi.(Ar)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya