Berdebat Soal Aset di Bali Hyatt, PT Wynncor Tantang DPRD Bali Gugat ke Pengadilan

Komisi I DPRD Bali bersama kuasa hukum PT. Wynncor Bali Ronny L.D Janis
saat meninjau tanah aset Pemprov Bali di hotel Bali Hyatt Sanur

REDAKSIBALI.COM- Sidak Komisi I DPRD Bali ke tanah aset Pemprov Bali di kawasan Hotel Bali Hyatt Sanur, Senin (13/8), diwarnai perdebatan sengit dengan kuasa hukum PT. Wynncor Bali Ronny L.D Janis, terkait kepemilikan atas tanah tersebut. PT Wynncor adalah pengelola Hotel Bali Hyatt Sanur. 

DPRD Bali bersikeras bahwa tanah itu adalah milik Pemprov Bali. Karena itu pembangunan apapun di atas tanah itu harus dihentikan. Pihaknya pun sudah meminta Walikota Denpasar untuk mencabut IMB di atas tanah tersebut. Adapun pihak PT Wynncor Bali menyebut Pemprov Bali sudah tak punya hak atas tanah tersebut, sebab sudah dilakukan pelepasan hak kepada PT Wynncor Bali pada tahun 1972.

Saat Sidak tersebut, Komisi I DPRD Bali menggandeng Satpol PP Provinsi Bali, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, dan Kanwil BPN Bali. Tiba di lokasi, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya berkeliling untuk melihat lokasi asset Pemprov Bali seluas 2,5 hektar yakni DN-71 dan DN-72. Mereka ditemani kuasa hukum PT. Wynncor Bali Ronny L.D Janis. Dalam sidak itu Tama Tenaya didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali Wayan Tagel Arjana dan anggota Nyoman Adnyana dan Nyoman Oka Antara.

Perdebatan antara Komisi I DPRD dengan Ronny L.D Janis terjadi saat anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana menanyakan lokasi tanah dan bukti kepemilikan PT Wynncor Bali. Ronny L.D Janis pun memperlihatkan dokumen sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut, berupa bukti pelepasan hak atas tanah tersebut oleh Pemprov Bali pada tahun 1972. Saat menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki oleh PT. Wyncor Bali, Ronny L.D Janis langsung menantang Komisi I DPRD Bali untuk menggugat ke pengadilan jika masih mempersoalkan bukti kepemilikan yang dimiliki PT Wynncor Bali. Menurut dia, masalah kepemilikkan tanah itu sudah selesai. “Kami punya buktinya, kalau tidak percaya, silahkan gugat saja,” tegasnya.

Ditantang demikian, Adnyana langsung meradang. Mantan Ketua Pansus Aset DPRD Bali yang selama ini getol memperjuangkan aset Pemprov di hotel Bali Hyatt itu menegaskan, pihaknya juga memiliki bukti-bukti lengkap di mana tanah tersebut adalah milik Pemprov Bali. Politikus PDI Perjuangan asal Bangli ini menegaskan, pihaknya siap menggugat jika diperlukan, tanpa harus diminta oleh PT Wynncor Bali. “Tidak perlu disuruh. Kalau memang itu diperlukan, kami akan gugat. Karena itu asset milik Pemprov dan rakyat Bali,” tegas Adnyana.

Dikonfirmasi lebih lanjut usai perdebatan itu, Adnyana mengatakan pihaknya melakukan sidak ke tanah aset Pemprov Bali tersebut, setelah beberapa waktu lalu melakukan rapat dengan PT. Wynncor Bali. “Kita pernah panggil (PT Wynncor Bali) melalui surat kemudian mereka hadir dan berdiskusi dalam rapat, tetapi turun ke lapangan kami belum pernah,” ujar Adnyana. 

Wakil rakyat yang sebelumnya meminta Satpol PP menyegel tanah tersebut melanjutkan, pernyataan dari kuasa hukum PT. Wynncor Bali yang menyatakan permasalahan tersebut sudah selesai merupakan hak mereka. “Itu persepsi mereka dan sah-sah saja, kita hormati. Tapi kami juga punya bukti-bukti kepemilikan, dan terus perjuangkan agar tanah itu menjadi aset Pemprov Bali," tegasnya.

Sementara itu Kuasa hukum PT. Wynncor Bali, Ronny L.D. Janis menyatakan pelepasan hak sudah dilakukan sejak tahun 1972. Ia menjelaskan, ada dua hal yang digali DPRD Bali. Pertama mengenai masalah tanah Pemprov Bali. “Saya sudah tunjukkan surat aslinya bahwa sudah dilepas oleh Pemprov tahun 1972,” katanya. Kedua, membahas masalah saham milik Pemprov yang sudah diserahkan pada Yayasan Swadaya.

Ia mengaharapkan pihaknya bersama DPRD Bali untuk bisa saling terbuka, saling cross check dan bekerja sama. Pihaknya tak ingin masalah tersebut terus berlanjut. “Nanti data-datanya akan kita serahkan, karena kita tidak mau jadi perdebatan terus. Kalau anggota mau mengecek lagi, kita terbuka aja kok dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tanah 2,5 hektar itu memang sudah melebur dalam satu setifikat atas tanah seluas 14 hektar di kawasan hotel Bali Hyatt Sanur. Begitu tanah tersebut menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) maka sudah tidak ada lagi batas-batas tanah. “Semuanya sudah menjadi satu sertifikat seluas 14 Hektar itu,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya mengatakan dari hasil pengamatan di lapangan, pihaknya menemukan fakta bahwa lokasi tanah tersebut memang sudah kabur. Langkah selanjutnya Dewan akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena di sanalah data-datanya harus dibongkar dengan transparan. “Kami harapkan nanti BPN bisa proaktif untuk mengungkap masalah tanah DN-71 dan DN-72 ini. Setelah ini nanti kita agendakan koordinasi dengan BPN Denpasar,” katanya.

Selanjutnya, pihak Dewan akan mengkaji lagi mengenai dokumen yang diberikan kepada PT. Wynncor Bali berupa HPL (Hak Pengelolaan Lahan), serta Surat dari Sekda Bali yang isinya bukan merupakan pelepasan hak. “Surat itu menyatakan tanah Pemprov itu tidak masuk dalam aset aktiva dan pasiva dalam neraca APBD Bali, bukan untuk pelepasan hak,” tegas Tama Tenaya.(Ar)

Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya