BSW Batal Dicoret dari Bacaleg DPRD Bali

Rapat Pleno Bawaslu Bali mengumumkan kesepakatan mediasi terkait status Bacaleg  BSW

REDAKSIBALI.COM- Hasil mediasi DPD Partai Gerindra Provinsi Bali dengan KPU Bali yang dilakukan oleh Bawaslu Bali, berbuah manis. Bakal Caleg (Bacaleg) Partai Gerindra untuk DPRD Bali Dapil Badung, Bagus Suwirta Wirawan (BSW), batal dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS). Selanjutnya BSW harus melengkapi sejumlah persyaratan paling lama hari ini. 

Sebelumnya, DPD Gerindra Bali mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Bali lantaran keputusan KPU Bali mencoret BSW dari DCS. Bacaleg incumbent DPRD Bali ini diputuskan tak menenuhi syarat (TMS) karena tak mengumumkan ke media massa status dirinya sebagai mantan narapidana. 

Proses mediasi itu berlangsung alot. Bahkan mediasi pertama pada 21 Agustus lalu berakhir deadlock. Para pihak baru mencapai kesepakatan saat mediasi kedua pada 23 Agustus. Hasil mediasi para pihak yang bersengketa ini diumumkan oleh Bawaslu Bali dalam Rapat Pleno terkait Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019, di Denpasar, Senin (27/8). Hadir pada kesempatan tersebut Sekretrais DPD Partai Gerindra Bali I Wayan Wiratmaja, Ketua KPU Bali Wayan Jondra dan Anggota Ni Putu Ayu Winariati.

Ada dua kesepakatan mediasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 002/ PS/ 17.00/ VIII/ 2018, yang dibacakan Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani. Pertama, termohon dalam hal ini KPU Bali memberikan kesempatan kepada Pemohon dalam hal ini DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, untuk melengkapi dokumen persyaratan pencalonan BSW.

Ada enam dokumen persyaratan yang harus dilengkapi. Pertama, salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Kedua, surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutana terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Ketiga, surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; 

Keempat, bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional; Kelima, surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon bukan pelaku kejahatan yang berulang; Terakhir, surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara.

Kesepakatan kedua adalah pemohon (DPD Partai Gerindra Bali) melengkapi sejumlah persyaratan pencalonan BSW paling lama satu hari kerja sejak putusan mediasi itu dibacakan. "Pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka 1 (melengkapi enam dokumen persyaratan, red) dilakukan oleh pihak Pemohon paling lambat satu hari kerja (mulai pukul 08.00-16.00 Wita hari ini) setelah putusan dibacakan oleh Bawaslu Provinsi Bali," kata Ketut Ariyani, yang didampingi anggota Bawaslu Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi, I Wayan Wirka, I Wayan Widyardana Putra dan I Ketut Rudia, saat membacakan putusan hasil mediasi ini. 

Selanjutnya Bawaslu Bali memerintahkan para pihak untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut. Bawaslu Bali juga memerintahkan KPU Bali untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari sejak putusan ini dibacakan.(Ar)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya