Koster Gagal Taklukkan DPRD Bali, Dana Hibah Mentok Rp 258 Miliar

Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama
REDAKSIBALI.COM- Gubernur Bali terpilih Wayan Koster gagal menaklukkan DPRD Bali kendati mendapat dukungan penuh dari Fraksi PDI Perjuangan. Yah, rencana Koster untuk memangkas dana hibah masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Bali dalam APBD Induk 2019 mendapat penolakan oleh mayoritas fraksi DPRD Bali, kecuali Fraksi PDI Perjuangan.

Koster sejatinya baru mulai menjabat setelah dilantik pada 17 September mendatang. Namun, Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang masa jabatannya berakhir besok, telah membuka ruang untuk mengakomodir visi misi dan program Koster untuk dituangkan dalam APBD 2019. Koster diberi ruang untuk ikut merancang APBD 2019 yang sesuai dengan visi misi dan programnya. Koster pun memangkas dana hibah itu untuk membiayai pembangunan dua titik shortcut Singaraja-Denpasar jika anggarannya tak dialokasikan oleh pemerintah pusat. Padahal sebelumnya, DPRD Bali dan Eksekutif sudah menyepakati alokasi dana hibah dalam APBD 2019 sebesar Rp374 Miliar.

Koster hendak memangkas dana hibah sebesar Rp250 Miliar dari total Rp370 Miliar dana hibah yang difasilitasi DPRD Bali, atau hanya dialokasikan Rp124 Miliar dalam APBD 2019. Namun, dalam rapat pimpinan DPRD Bali bersama pimpinan fraksi-fraksi dengan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali yang juga Sekda Bali Dewa Indra, Senin (27/8), DPRD Bali hanya menyepakati pemangkasan dana hibah sebesar Rp116 Miliar. Dengan demikian, alokasi dana hibah dalam APBD 2019 sebesar Rp258 Miliar, yang selanjutnya akan dituangkan dalam KUA PPAS yang ditandatangani pimpinan DPRD bali dan gubernur Bali Made Mangku Pastika pada hari ini, Selasa (28/8).

Rapat pembahasan dana hibah kemarin adalah yang ketiga kalinya. Dua kali rapat sebelumnya yang berlangsung pada hari libur berujung deadlock. Pada rapat pertama yang dilaksanakan pada hari libur Hari Raya Idul Adha pada 21 Agustus, DPRD Bali menolak mentah-mentah rencana pemangkasan dana hibah. Semua fraksi DPRD Bali kecuali PDI Perjuangan tetap bertahan di angka Rp374 Miliar.

Rapat kembali digelar pada Sabtu (25/8). Pada rapat yang kedua ini, Koster dan gubernur Made Mangku Pastika diundang, namun keduanya tak datang. Pihak esekutif hanya diwakili TAPD Provinsi Bali. Setelah melalui pembahasan yang alot selama hampir empat jam, pada rapat kedua ini DPRD Bali mulai melunak. Dewan bersedia dana hibah itu dipangkas sebesar Rp124 Miliar, atau dialokasikan sebesar Rp250 Miliar dalam APBD 2019. Namun TPAD belum bisa menyepakatinya. Pihaknya masih harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Koster.

Dalam rapat kemarin, sikap DPRD Bali minus fraksi PDI Perjuangan, ternyata berubah. Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi di luar PDI Perjuangan menolak pemangkasan dana hibah. Mereka tetap bertahan di angka Rp374 Miliar. Rapat sempar di-skorsing untuk dibahas lebih lanjut di internal masing-masing fraksi. 

Rapat kembali dilanjutkan, dihadiri pimpinan Dewan, pimpinan masing-masing fraksi dan TPAD. Banyak anggota masing-masing fraksi tak mengukuti rapat lanjutan tersebut. Dalam rapat lanjutan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, seluruh fraksi menyepakati pemangkasan dana hibah hanya sebesar Rp116 Miliar, atau dialokasikan sebesar Rp258 Miliar dalam APBD 2019.

Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, Koster membutuhkan dana Rp250 Miliar dari pemangkasan dana hibah untuk pembangunan Shortcut Denpasar-Singaraja. Namun, menurut dia, keputusan diambil dengan menguntungkan kedua belah pihak (win-win solutian). Artinya, pembangunan shorcut itu disetujui, namun pemangkasan dana hibah cukup Rp116 Miliar. "Awalnya dana hibah Rp374 Miliar. Jadinya dialokasikan Rp258 Miliar. Ini sudah disepakati oleh semua fraksi. Besok (hari ini) kita tandatangan KUA PPAS bersama gubernur," kata Adi Wiryatama usai rapat.

Politikus senior PDI Perjuangan ini mengatakan, pembangunan sejumlah titik shortcut Denpasar-Singaraja yang menjadi salah satu program prioritas gubernur terpilih memang perlu didukung untuk mengatasi ketimpangan pembangunan Bali Selatan dengan Bali Utara. Menurut dia, dengan pembangunan shortcut itulah akan menciptakan pemerataan pembangunan Bali Selatan dengan Bali Utara. Pembangunan shorcut itu, kata dia, akan mempercepat waktu tempuh Denpasar-Singaraja.(Ar)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya