Minus Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Bali Jegal Koster Pangkas Dana Hibah


Wayan Adnyana menyampaikan penolakan rencana pemangkasan dana hibah dalam rapat paripurna  DPRD Bali yang membahas Ranperda  Penyertaann Modal Daerah kepada PT Asuransi Bangun Askrida,  Senin (6/8/2018.)

REDAKSIBALI.COM- DPRD Bali menentang rencana Gubernur Bali terpilih Wayan Koster yang akan memangkas dana bantuan ke kelompok masyarakat dalam bentuk hibah yang difasilitasi anggota DPRD Bali dalam APBD Induk 2019. Adapun dana hibah yang difasilitasi anggota Dewan sudah dirancang sebesar Rp370 Miliar dalam APBD Induk 2019. Rencana pemangkasan dana hibah itu dilakukan Koster untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk dua titik shortcut Singaraja-Denpasar jika anggarannya tak dialokasikan oleh pemerintah pusat. 

Penolakkan rencana pemangkasan dana hibah itu ditegaskan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali I Wayan Adnyana sesaat setelah membacakan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Asuransi Bangun Askrida, dalam rapat paripurna DPRD Bali, Senin (6/8/2018). Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry itu dihadiri oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika. 

Adnyana mengatakan, penolakan terhadap rencana pemangkasan dana hibah itu mendapat persetujuan dari semua fraksi, kecuali fraksi PDI Perjuangan. Mengacu pernyataan Adnyana tersebut, fraksi-fraksi yang menolak pemangkasan dana hibah itu adalah Demokrat, Golkar, Gerindra dan Panca Bayu (fraksi gabungan NasDem, PAN, Hanura dan PKPI). Adapun fraksi PDI Perjuangan sebelumnya sudah dikoordinasi oleh Koster terkait rencananya memangkas dana hibah tersebut. Koster sendiri merupakan ketua DPD PDI perjuangan Provinsi Bali. "Saya sampaikan pandangan di luar Ranperda menyikapi adanya pemberitaan bahwa gubernur terpilih akan memangkas bantuan ke masyarakat dalam bentuk hibah yang difasilitasi amggota dewan. Saya mengatakan pada prinsipnya tak setuju karena dana itu sangat dibutuhkan masyarakat," kata Adnyana saat dikonfirmasi usai rapat paripurna. 

Sekretaris DPD partai Demokrat Provinsi Bali ini menjelaskan, bantuan hibah yang difasilitasi anggota Dewan itu berdasarkan proposal permohonan masyarakat. Ada kebutuhan-kebutuhan mendesak masyarakat yang perlu dibantu dengan bantuan hibah oleh pemerintah. "Kami menghimpun proposal hibah itu melalui serapan aspirasi lewat reses. Ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendesak yang dimintakan bantuannya lewat pemerinta. Itu kami serapnya lewat reses. Akhirnya kita bahas bersama eksekutif, jadilah keputusan dewan dan eksekutif menjadi program hibah," jelas Adnyana. 

Politikus asal Tabanan ini melanjutkan, anggota Dewan merespon permohonan hibah oleh masyarakat, karena wakil rakyat menyadari bahwa masyarakat, khususnya masyarakat adat dan agama Hindu, memiliki beban luar biasa dalam membiayai aktivitas keagamaan, seni dan budaya. Adnyana mengutip hasil penelitian akademisi Universitas Udayana, yang menyebutkan bahwa 30-32 persen pendapatan masyarakat dialokasikan untuk membiayai ritual keagamaan dan kegiatan seni budaya. "Beban ini yang kita bantu lewat hibah untuk meringankan, bukan mengambilalih semua beban mereka. Misalnya bantu perbaikan pura, beli gong untuk kegiatan kesenian, ada ritual beli tenda kita bantu beli tenda, sehingga mereka gak keluarin duit. Jadi kita ringankan biaya hidupnya dia," ujarnya. 

Ia mengatakan, aktivitas masyarakat adat tersebut secara tidak sadar sudah meng-ajeg-an adat istiadat dan budaya. "Itu motor kehidupan pariwisata. Tanpa sadar mereka sudah berperan maksimal untuk kemajuan pariwisata. Ekonomi Bali maju, pemerintah dapat pajak karena pariwisata. Pariwisata bisa berkembang karena punya icon budaya. Pelaku budaya adalah masyarakat adat. Jadi wajar dapat bantuan hibah untuk meringankan beban mereka," tegasnya. Ia menambahkan, bantuan hibah itu juga terbukti, tidak hanya meringankan beban masyarakat tapi juga meningkatkan pembangunan. "Kita bantu Rp. 100 juta, mereka belanja Rp. 200 juta. Bantu Rp2 00 Juta, mereka belanja Rp 500 juta. Itu menunjukkan ada peningkatan pembangunan. Jadi gak ada yang salah dengab hibah," katanya. 

Adnyana kemudian menyodok alasan Koster yang akan memangkas dana hibah untuk percepatan pembangunan shorcut Singaraja-Denpasar. Menurut dia, alasan Koster itu tidak tepat sebab proyek tersebut dibiayai oleh pemerintah pusat. "Shorcut yang di Bedugul itu jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pusat, sudah diprogramkan dan dimulai tahun ini. Anggarannya dialokasikan dalam APBN. Ngapain haknya masyarakat (dana hibah) kita kurangi, ngapain kita ambil alih program pemerintah pusat. Itu langkah yang tidak tepat," sodok Adnyana. 

Ia juga mengingatkan Koster yang melontarkan janji kampanye, bahwa dengan jaringan yang dimilikinya di pusat akan mudah mendapat bantuan anggaran. Bahkan Presiden Jokowi juga disebut siap membantu merealisasikan program Koster. "Bersyukur kita punya gubernur Pak Koster yang punya jaringan luar biasa di pusat, waktu kampanye mengatakan siap mencari dana ke pusat, bahkan Jokowi disebut siap membantu programnya. Seharusnya anggaran shorcut itu diperjuangkan ke pusat bukan memangkas dana hibah," tegasnya 

Adnyana mengakui bahwa pembangunan infrastruktur itu penting. Namun, harus diklasifikasi mana pembangunan infrastruktur yang memang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk shorcut Singaraja-Denpasar, kata dia, biarkan diselesaikan oleh pemerintah pusat. "Jangan dana hibah untuk masyarakat yang dikurangi. bantuan hibah itu dinikmati seluruh masyarakat secara merata dan berkeadilan," tegasnya. 

Selanjutnya Adnyana mengingatkan Koster tak bisa memaksakan kehendaknya untuk memangkas dana hibah tersebut. Keputusan harus dibuat bersama oleh gubernur dan DPRD Bali. "Seorang gubernur tak bisa memaksakan kehendaknya memaksakan pangkas hibah. Yang namanyaa Pemerintah Daerah itu ada Pemerintah provinsi (eksekutif) dan DPRD. Jadi harus melalui keputusan bersama. Tak bisa keputusan dibuat sepihak oleh gubernur," pungkas Adnyana. 

Sebelumnya Koster mengatakan, alokasi anggaran pada APBD 2019 akan lebih diprioritaskan untuk merealisasikan visi misi dan programnya, salah satunya pembangunan infrastruktur. Ia menilai, rancangan alokasi anggaran dana hibah sebesar Rp 370 Miliar dalam APBD 2019 tidak masuk akal, sebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali hanya Rp 3 Triliun. "PAD Bali Cuma Rp 3 triliun, masak bansos hibah Rp 370 miliar? Nggak sehat itu. Nggak benar ini. Kita akan lebih arahkan anggaran pada pembangunan Bali yang dapat dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat Bali secara keseluruhan," tegas Koster. 

Koster mengatakan, pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang besar. Koster berkomitmen merealisasikan pembangunan infrastrukrur jalan. Menurut dia, Bali perlu ada jalan lingkar Bali, apakah itu jalan Tol atau bypass. Kemudian juga akan dibangun kereta api keliling Bali. Untuk jaga pendek yang harus dituntaskan tahun 2020 adalah shortcut Denpasar – Singaraja. “Kami inginnya lebih cepat. Jika bisa tahun 2020 sudah tuntas semua paketnya,” kata Koster. Dua paket shorcut itu rencananya tahun 2019 sudah selesai. Dia menyebutkan saat ini diusahakan mendapatkan anggaran dari APBN tahun 2019. Namun jika memang tidak bisa, dirinya akan mengalokasikan anggarannya dalam APBD Bali 2019. “Kalau menggunakan APBD Bali mesti rasionalisasi anggaran, paling nanti kita pangkas dana hibah bansos yang dirancang sampai Rp 370 miliar. Nanti kita bahas lebih detail,” kata Koster. (Ar)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya