Pemda Buleleng Gandeng PUSPADI Bali Rancang Perda Penyandang Disabilitas


Dwi Ariyani, Grants Consultant Indonesia untuk  DRF (kiri), Maman Wahyudi, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng (tengah) dan I Nengah Latra, Direkttur PUSPADI Bali (kanan) saat menjadi narasumber dan pemandu  Seminar Naskah Akademik Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabiltas di Kabupaten Bueleleng pada hari Jumat (31/8/2018) di rang rapat Bappedalitbang Pemda Buleleng

REDAKSIBALI.COM. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menggelar Seminar Naskah Akademik  Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabiltas di Kabupaten Bueleleng pada hari Jumat (31/8/2018). Seminar yang digelar di ruang rapat Bappedalitbang Pemda Buleleng ini menghadirkan Dwi Ariyani dari Disability Right Fund sebagai narasumber. Perwakilan SKPD terkait di lingkungan Pemda Buleleng, perwakilan akademisi Undiksa, perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas, tokoh masyarakat Buleleng tampak hadir dalam seminar. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, IR. Dewa Ketut Puspaka, MP mengungkapkan “Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng hasil pendataan PMKS 2017 adalah 4656 orang dan merupakan jumlah Penyandang Disabilitas terbesar di Provinsi Bali. Sesuai amanat UU no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara termasuk para Penyandang Disabilitas. Karena mereka mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat” 

Lebih lanjut Dewa Puspaka menyampaikan “Salah satu yang paling penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas adalah adanya perangkat hukum yang memihak keberadaan mereka dalam kontek Bali, hak Penyandang Disabilitas telah diatur dalam Perda no 9 tahun 2015 namun, desentralisisasi perlindungan dan pemenuhan atas hak hak Penyandang Disabilitas terdistribusi menjadi kewenangan berbagai tingkat pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten oleh karena itu dibutuhkan perangkat hukum di tingkat Kabupaten Buleleng. Agar hak-hak Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi dan dilindungi secara lebih efektif dan sistematis.” 

“Dalam rangka mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mengadakan kerjasana MoU penyusunan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan Fakultas Hukum Unipas Singaraja dibantu Tim Puspadi Bali dan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.” ujar birokrat kelahiran Singaraja ini. 

Dwi Ariyani, Grants Consultant Indonesia untuk Disability Right Fund menilai “Sejak tahun 2014, apalagi setelah terbitnya Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2015, di Bali banyak perubahan terjadi, Pemda mulai perhatian terhadap penyandang disabilitas. Namun hal terkait aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas masih perlu terus ditingkatkan. Perlu komitmen dan uluran tangan semua pihak untuk mewujudkannya” 

Sementara itu Direktur PUSPADI Bali, Nengah Latra, SH menyampaikan “Sebagai lembaga yang concern mendampingi penyandang disabilitas, kami sangat mendukung terwujudnya Perda Perlidungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kaupaten Buleleng. Dalam advokasi disabilitas ada adagium ‘nothing about Us Without Us’. Dalam konteks penyusunan kebijakan publik, apalagi Perda, kami sangat concern mendorong terpenuhinya peliibatan penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bulelengdalam pembahasan Perda ini.” (GR)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya