Polemik Dana Hibah, Anggota DPRD Bali Ancam Lapor Sekda ke KPK

Wayan Kari Subali (berdiri) mencak-mencak menolak pemangkasan dana hibah, dalam rapat pengesahan KUA PPAS di gedung DPRD Bali, Selasa (28/8/2018)

REDAKSIBALI.COM .Anggota Fraksi Panca Bayu (fraksi gabungan) DPRD Bali Wayan Kari Subali menolak pemangkasan dana hibah yang difasilitasi anggota DPRD Bali yang dialokasikan sebesar R0374 Miliar dalam APBD 2019. Ia juga mengancam akan melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Dewa Made Indra ke KPK jika dana hibah itu dipangkas.

Hal itu ditegaskan Kari Subali saat Rapat dengan agenda penandatangan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2019 di gedung DPRD Bali, Selasa (28/8/2018). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama itu dihadiri Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Dewa Made Indra dan pejabat Pemprov Bali lainnya.

Penolakkan Kari Subali ini bertolak belakang dengan sikap DPRD Bali secara kelembagaan. Sebab, pimpinan dan seluruh fraksi DPRD Bali pada rapat pembahasan pemangkasan dana hibah itu dengan pihak esekutif yang diwakili Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali yang juga Sekda Bali Dewa Indra, Senin (27/8), sudah menyepakati pemangkasan Rp116 Miliar dana hibah itu menjadi Rp258 Miliar, atau dipangkas dari Rp6 Miliar menjadi Rp4,7 Miliar untuk difasilitasi anggota Dewan.

Setelah Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama membuka rapat tersebut, Kari Subali langsung menginterupsi. Politikus Patai NasDem ini menyampaikan ketidakpuasannya atas pemangkasan dana hibah itu. Suasana rapat tampak tegang. Kari Subali mencak-mencak dan teriak-teriak melampiaskan kemarahannya. Ia mengatakan, DPRD Bali dan eksekutif sudah menyepakati jauh-jauh hari bahwa alokasi dana hibah dalam APBD 2019 sebesar Rp374 Miliar atau setiap anggota Dewan memfasilitasi Rp 6 Miliar. "Kenapa kemudian malah berubah menjadi Rp 4,7 miliar, padahal di awal sudah sepakat Rp 6 miliar. Ini tidak benar. Saya berani berhadapan dengan siapapun untuk membela rakyat,” tegas Kari Subali.

Untuk diketahui, pada April lalu DPRD Bali dan Eksekutif memang sudah menyepakati alokasi dana hibah Rp374 Miliar dalam APBD 2019. Namun dalam perkembangannya, muncul usulan gubernur Bali terpilij Wayan Koster untuk memangkas dana hibah itu, untuk membiayai pembangunan shortcut Denpasar-Singaraja. RAPBD 2019 memang mengakomodir visi misi dan program Koster. Kesepakatan untuk memangkas dana hibah itu harus melalui pembahasan yang alot dalam tiga kali rapat selama sepekan terakhir.

Politikus nyentrik asal Karangasem ini mengatakan, masyarakat sudah dijanjikan akan mendapatkan hibah dari pemerintah yang difasilitasi anggota DPRD Bali. Masyarakat pun sudah mengajukan proposal bantuan dana hibah itu, dan ada proposal yang sudah diverifikasi eksekutif. "Namun dana hibah ini tiba-tiba malah ingin dipangkas," katanya dengan nada suara tinggi. Suasana rapat tampak hening.

Jika ngotot melakukan pemangkasan dana hibah, Kari Subali juga mengancam akan melaporkan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku permainan Sekda dalam pembahasan anggaran selama ini. Dirinya tak takut jika laporan itu nantinya akan menyeret semua jajaran DPRD Bali, termasuk dirinya. "Pak Sekda Bali hadir sekarang? Pak Sekda agar bapak tahu saja, saya tahu pola permainan Bapak. Saya akan bongkar jika tetap hibah dipangkas. Saya laporkan ke KPK,” ancam Kari Subali dengan nada suara tinggi.

Kari Subali melanjutkan, jika dana hibah itu dipangakas dirinya juga akan membongkar semua permainan uang, semua indikasi korupsi yang ada di Pemprov Bali yang diketahuinya. Dirinya siap ikut mendekam di penjara jika laporannya nanti justru akan menyeret dirinya sendiri. “Kalaupun nanti saya terlibat dan saya kena, saya siap mendekam di penjara. Mari sama – sama mendekam dipenjara,” ancamnya sambil berdiri.

Di tengah suasana rapat yang tegang tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry angkat bicara. Ia menjelaskan duduk masalah sejak awal. Dijelaskannya, rencana awal dana hibah memang hibah dialokasikan Rp374 miliar. Namun dalam perjalananya akan ada pembangunan shortcut untuk memperpendek jalur Denpasar – Singaraja, sehingga perlu pemangkasan dana hibah untuk membiayainya. Setelah beberapa kali pembahasan, akhirnya disepakati untuk memangkas Rp 116 miliar dana hibah tersebut. 

Penjelasan Sugawa Korry itu tak memuaskan Kari Subali. Ia langsung memotong penjelasan Sugawa Korry. “Saya tidak setuju itu,” teriak Kari Subali sambil bangun dari tempat duduk dan berkacak pinggang. Namun, Sugawa langsung menyela pembicaraan Kari Subali. “Sebentar Pak Kari Subali saya belum selesai,” ujarnya. Ia kemudian membacakan surat yang disetujui oleh seluruh fraksi DPRD Bali untuk memangkas hibah tersebut. Surat itu ditandatangani oleh masing-masing Ketua fraksi, termasuk Ketua Fraksi Panca Bayu. Kari Subali adalah anggota fraksi Panca Bayu. “Jadi fraksi Panca Bayu sudah setuju Pak Kari Subali,” kata Sugawa Korry.

Namun, Kari Subali tetap menolak pemangkasan dana hibah tersebut. Ia menegaskan sikapnya tak mau diwakili oleh ketua fraksi Panca Bayu. Ia kembali menegaskan, dengan pemangkasan dana hibah itu, masyarakat merasa dipermainkan karena sudah dijanjikan mendapat bantuan dana hibah. Hal ini akan menyebabkan gubernur Bali Made Mangku Pastika dan gubernur Bali terpilih Wayan Koster akan dinilai buruk oleh masyarakat. "Saya ingin menjaga nama baik mereka juga,” tegasnya.

Selanjutnya, sejumlah anggota Dewan ikut berkomentar. Ada yang mendukung sikap Kari Subali yang menolak pemangkasan hibah itu. Selanjutnya Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama langsung bertanya ke forum apakah KUA PPAS itu bisa disahkan. Hampir semua anggota Dewan menyatakan sepakat. Namun, Kari Subali kembali berteriak. Ia menolak pengesahan KUA PPAS itu. “Dengar, saya tidak terima, saya tidak terima,” teriaknya berulang-ulang. Namun, KUA PPAS itu pada akhirnya disahkan, dan ditandatangi oleh pumpinan DPRD Bali dan Gubernur Bali.

Usai rapat, Kari Subali tetap mencak-mencak menolak pemangkasan hibah itu. Ia kembali menegaskan akan melaporkan Sekda Bali ke KPK. "Jika tidak dikembalikan ke Rp 6 miliar, saya akan laporkan Sekda Bali ke KPK. Saya tahu banyak permainan dalam proses anggaran. Saya akan laporkan jika sampai hibah tidak dikembalikan. Saya tunggu dulu reaksinya. Kalau tidak, ingat itu, kalau tidak, saya laporkan ke KPK,” tegasnya. Untuk diketahui, kendati sudah ada pengesahan KUA PPAS, masih ada pembahasan lebih lanjut oleh DPRD Bali dan eksekutif sebelum penetapan APBD 2019.

Dikonfirmasi terpisah, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menolak menanggapi ancaman Kari Subali tersebut. Soal pemangkasan dana hibah itu, menurut dia, prosesnya ada di DPRD Bali. "Proses masih lama ini, baru KUA PPAS. Semua terserah di DPRD Bali," katanya.(Ar)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya