Daftar Pasang Baru Indihome

Polemik IMB Hotel Bali Hyatt, Surat Eks Sekda Bali ke PT Winncor Bali Picu Perdebatan

REDAKSIBALI.COM - Rapat Komisi I DPRD Bali dengan Pemkot Denpasar, Senin (6/8/2018) diwarnai perdebatan alot terhadap isi surat mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun. Cok Pemayun yang baru pensiun pada 1 Maret 2018.

Rapat itu dengan agenda meminta penjelasan Walikota Denpasar yang tak mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas aset tanah milik Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur. Status kepemilikan tanah tersebut masih bermasalah. Aset Pemprov Bali di hotel Bali Hyatt Sanur yang menjadi pokok persoalan itu berupa tanah DN 71 dan DN 72 seluas kurang lebih 2,5 Hektar. 

Permohonan IMB itu sebelumnya diajukan oleh PT Winncor Bali yang melakukan renovasi hotel Bali Hyatt dan pembangunan hotel Andaz Bali di atas lahan tersebut. 

Sebelumnya DPRD Bali telah mengeluarkan rekomendasi kepada gubernur Bali Made Mangku Pastika pada tahun 2017 untuk meminta walikota Denpasar mencabut IMB di Hotel Bali Hyatt Sanur. Gubernur Pastika pun sudah mengirimkan surat kepada Walikota Denpasar untuk mencabut IMB tersebut, namun hingga saat ini tak dijalankan. 

Perdebatan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya itu melibatkan Sekda Kota Denpasar AA Ngurah Rai Iswara yang hadir mewakili Walikota Denpasar, dengan Kepala BPKAD Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda. 

Dalam rapat tersebut, Rai Iswara menegaskan bahwa IMB yang dikeluarkan itu sudah sesuai prosedur dan aturan. Selain itu, Pemkot Denpasar berani mengeluarkan IMB tersebut karena adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Sekda Provinsi Bali Cokorda Pemayun pada 30 November 2015 kepada PT Wincort Bali. 

Surat bernomor 593/8293/Pml.Aset, dengan perihal Status Tanah dan Rekomendasi itu dijadikan dasar keluarnya IMB tersebut. Salah satu point dalam surat itu menyebutkan status tanah tersebut telah dilepas dan dihapus dari catatan aset pemerintah provinsi Bali.

Pihaknya pun tak mau disalahkan atas penerbitan IMB tersebut. Pemkot ngotot tidak mau mencabut IMB, kecuali sudah ada kejelasan status hukum kepemilikan aset tersebut. 

Pemprov Bali yang diwakili Kepala BPKAD Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda membantah Rai Iswara. Menurut dia, surat Cok Pemayun itu bukan rekomendasi untuk penerbitan IMB, tapi pernyataan status aset tanah di kawasan Hotel Bali Hyatt tersebut. 

Namun, Rai Iswara ngotot pada sikapnya bahwa surat itu, selain selain pernyataan status tanah juga berisi rekomendasi. Tak ada titik temu, kedua pihak tetap pada sikapnya masing-masing.

Berikut adalah isi lengkap Surat Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun kepada PT Winncor Bali:

Berkenaan dengan surat saudara nomor 16/HD-BOD/XI/2015 tanggal 3 November 2015 perihal permohonan perlindungan dan kepastian hukum atas permohonan mendirikan bangunan terhadap rencana renovasi Hotel Hyatt Regency Bali dan pembangunan hotel Andaz Bali, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:


1. Hasil rapat tanggal 30 November 2015 (fotocopy undangan terlampir) yang dihadiri Biro hukum dan HAM, Biro Keuangan, Biro aset, BPM provinsi Bali dan Kanwil BPN Provinsi Bali dan PT Wynncor Bali, disimpulkan bahwa status tanah HGB nomor 4/ Intaran dan telah diperpanjang menjadi HGB Nomor 86/ Sanur Kaja An. Wynncor Bali. Sudah selesai sesuai dengan prosedur yang berlaku pada tahun 1972.

2. Terhadap tanah DN 71 yang awalnya menjadi tanah penguasaan pemerintah provinsi Bali status hak pengelolaan (HPL) sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 13/HPL/DA/71 tanggal 17 september 1971 seluas 12.650 m2, statusnya telah dilepas dan dihapus dari catatan aset pemerintah provinsi Bali sesuai surat pernyataan pelepasan hak nomor 5/94/71 tanggal 27 Maret 1972, selanjutnya Mendagri mencabut SK No 13/HPL/DA/71 tersebut dan memberikan hak kepada PT Wynncor Bali sesuai dengan SK Mendagri nomor 139/HGB-DA/1971 tanggal 8 Mei 1972 dan terbit sertifikat HGB Nomor 4/Intaran an. PT Wynncor.

3. Sehubungan dengan hal tersebut terhadap keinginan PT Wincncor untuk mengurus izin mendirikan bangunan renovasi hotel Hyatt Bali dan hotel Andaz Bali, secara prinsip pemerintah provinsi Bali mendukung untuk kepentingan pembangunan pariwisata di Bali dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan memperhatikan tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk perhatian dan dapat ditindaklanjuti terima kasih.


Rapat tersebut tak bisa menyimpulkan penafsiran siapa yang benar terhadap isi surat Sekda Provinsi Bali tersebut.Karena Pemkot Denpasar ogah mencabut IMB, Rapat tersebut memutuskan bahwa dalam waktu dekat ini Komisi I DPRD Bali bersama Satpoll PP Provinsi Bali akan turun ke kawasan hotel Bali Hyatt Sanur untuk melihat tanah tersebut. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara di Kementerian Agraria di Jakarta. (Ar)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya