Setelah NasDem, Giliran Gerindra Gugat KPU Bali

Bagus Suwirta Wirawan  (kemeja putih) bersama pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Bali menyerahkan berkas gugatan ke Bawaslu Bali, Selasa (14/8/2018)
REDAKSIBALI.COM- Setelah Partai NasDem, giliran DPD Partai Gerindra Provinsi Bali pada Selasa (14/8/2018) mendatangi Bawaslu Bali untuk menggugat keputusan KPU Bali yang mencoret Bagus Suwirta Wirawan (BSW) dari Daftar Caleg Sementara (DCS). BSW adalah Bakal Caleg (Bacaleg) incumbent DPRD Bali Dapil Badung. KPU Bali menyatakan BSW tak menenuhi syarat (TMS) karena tak mengumumkan ke media massa status dirinya sebagai mantan narapidana. 

Sekretrais DPD Partai Gerindra Bali I Wayan Wiratmaja mengatakan, pihaknya mempertanyakan pencoretan BSW dari DCS. Padahal syarat pendaftaran BSW telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Bali. Bahkan pada 31 Juli lalu (batas akhir masa perbaikan pendaftaran) KPU Bali telah menyatakan BSW memenuhi syarat. BSW justru dinyatakan TMS setelah KPU Bali mendapat tanggapan dari masyarakat.

"Kenapa bisa dicoret saat penetapan DCS. Itu yang menjadi pertanyaan kita pada KPU," kata Wiratmaja didampingi BSW usai menyerahkan berkas laporan ke Bawaslu Bali.

Wiratmaja mengatakan, pihaknya perlu mengetahui kajian-kajian hukum yang menjadi dasar pencoretan BSW. Sebab partai Gerindra telah mendaftarkan Bacalegnya sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) dan semua persyaratan pendaftaran BSW telah dilengkapi. Ia menilai, pencoretan yang dilakukan oleh KPU Bali bertentangan dengan Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018. 

Menurut dia, kesempatan untuk menerima tanggapan dari masyarakat dilakukan setelah ditetapkan DCS terlebih dahulu, bukan sebelum penetapan DCS. “Karena kita dari partai politik dinyatakan sudah MS (memenuhi syarat) pada tanggal 31 Juli, semestinya KPU memberikan DCS. Setelah itu baru menerima tanggapan dari masyarakat. Dari tanggapan masyarakat inilah dasarnya KPU meloloskan atau tidak dari caleg itu sendiri,” katanya. Pihaknya pun menilai keputusan KPU Bali tersebut tergesa-gesa. “KPU terlalu tergesa-gesa melakukan pencoretan dari Bacaleg ini,” tegas Wiratmaja.

Sementara itu, BSW mengaku mendapat desakan pendukungnya untuk menggugat keputusan KPU Bali tersebut. Ia juga heran dirinya dicoret sebagai Bacaleg padahal sudah melengkapi seluruh persyaratan pendaftaran Bacaleg, mulai dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat dari Pengadilan, dan sebagainya. “Sudah tidak ada masalah sebenarnya,” kata BSW.

Ia melanjutkan, KPU Bali justru mencoret namanya dari daftar DCS dengan alasan tak melengkapi surat keterangan di media masaa terkait statusnya sebagai mantan narapidana. Dirinya mengakui pernah terlibat masalah hukum beberapa waktu lalu, namun hanya mendapat hukuman percobaan 8 bulan. Sebelum divonis, BSW hanya mendapat ancaman hukuman 3 tahun. “Tyang memang pernah mengalami masalah, tapi sesungguhnya sangat ringan. Tyang kan disanksi percobaan, itupun sudah lama inkrah dan clear. Ancamannya pun kurang dari 5 tahun yakni 3 tahun,” jelasnya.

BSW mengetahui adanya larangan bagi mantan narapidana untuk maju sebagai caleg. Misalnya, kasus narkoba, kejahatan terhadap anak, dan korupsi. Juga mantan narapidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. “Tyang bolak balik baca aturan, bahwa yang wajib mengumumkan ke media adalah yang ancamannya di atas 5 tahun yang sudah inkrach. Tyang kan ancamannya di bawah 5 tahun, itu tidak ada kata wajib harus mengumumkan diri ke media. Apalagi diputusan itu saya tidak pernah dihukum,” tegasnya.

BSW melanjutkan, kalau memang harus ada lampiran surat keterangan di media massa (mengumumkan dirinya sebagai mantan narapidana), mengapa persyaratan itu harus dipenuhi di akhir proses pendaftaran. “Kalau toh harus dilampirkan, kenapa harus tanggal 31 (Juli), Hari H?,” sodok BSW. 

Sehari sebelumnya, DPW Partai NasDem Provinsi juga menggugat keputusan KPU Bali menngugurkan seluruh bacaleg DPRD Bali dari Dapil 5 Buleleng, karena salah satu Bacaleg perempuan dinyatakan TMS sehingga tak memenuhi kuota 30 persen perempuan. Keputusan KPU Bali itu dinilai aneh padahal seluruh saran KPU Bali sudah dipenuhi partai NasDem agar kuota 30 persen perempuan itu tetap terpenuhi. Awalnya NasDem mendaftarkan 12 Bacaleg dengan jumlah Bacaleg perempuan empat orang. Karena satu Bacaleg perempuan dinyatakan TMS, KPU Bali menyarankan kepada partai NasDem agar mencoret satu bacaleg laki-laki. Saran itu dipenuhi. Partai NasDem menyerahkan surat pengunduran diri satu Bacaleg laki-laki. Dengan demikian jumlah Bacaleg menjadi 10 orang dengan jumlah Bacaleg perempuan tiga orang. Kuota 30 persen perempuan pun bisa terpenuhi. Namun, KPU Bali justru memutuskan semua bacaleg NasDem Dapil Buleleng gugur karena tak memenuhi kuota 30 persen. (Ar)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya