Kelompok Pecinta Tembakau dan Cengkeh Lawan Kampanye Hitam Soal Industri Hasil Tembakau

Deklarasi Tolak APACT 12th hari Kamis (13/9/2018)  di Di Puri Lumbung, Desa Munduk, Kecamatan Banjar,  Kabupaten Buleleng . Foto : istw


REDAKSIBALI.COM- Industri Hasil Tembakau (IHT) sedang mengalami tekanan yang berat. Pasalnya, IHT dihadapkan pada kampanye antitembakau yang memberikan stigma negatif terhadap IHT.

Salah satu bentuk kampanye menyesatkan kelompok anti tembakau adalah memberi label bahwa IHT menjadi penghalang bagi keberlangsungan program SDG’s (Sustainable Development Goals) di Indonesia. "Pernyataan tersebut jelas menyesatkan karena faktanya IHT merupakan salah satu pondasi bagi tercapainya agenda Nawa Cita," kata Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) M. Nur Azami pada Kamis (13/9/2018) di Bali.

Menurutnya petani tembakau dan petani cengkeh jelas dari desa. Mereka makmur serta turut membangun Indonesia dari pinggiran. Perkebunan tembakau tersebar di 15 provinsi, sementara perkebunan cengkeh ada di 30 provinsi. Mayoritas perkebunan itu adalah milik rakyat.

Hal ini dikatakan Azami untuk menanggapi penyelenggaraan  Konferensi Asia Pasifik ke-12 tentang Pengendalian Tembakau (APACT12th) yang akan diadakan di Bali pada 13-15 September 2018. Menurut Azami Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan APACT12th. Dimana dalam acara ini  kelompok antitembakau akan menyuarakan kampanye IHT sebagai penghalang tujuan SDG’s.

Dalam acara ini juga akan mendorong pemerintah untuk mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
 "FCTC merupakan kolonialisme gaya baru dengan bentuk perjanjian internasional. FCTC bertujuan untuk mematikan Industri Hasil Tembakau, karena di dalamnya terdapat 38 butir pasal yang secara eksplisit mengatur pelarangan penyebaran produk hasil tembakau," ujar Azami. 

Untuk itu kelompok masyrakat yang tergabung dalam ​Komunitas Kretek​​​​, Komite Nasional Pelestarian Kretek, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap. Pertama, menolak keberadaan dan semua produk yang dihasilkan dari penyelenggaraan APACT12th. Kedua Menolak klaim tafsir tunggal antitembakau terhadap SDG’s yang menuding bahwa IHT menjadi penghalang tercapainya tujuan SDG’s.

Ketiga, mendorong pemerintah untuk melakukan perlindungan dan memaksimalkan potensi IHT sebagai wujud tercapainya agenda prioritas Nawa Cita dan tujuan SDG’s. Keempat, mendorong pemerintah harus melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) IHT dalam pengambilan kebijakan. Serta kelima menolak segala bentuk intevensi asing yang bertujuan untuk mengaksesi FCTC dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan IHT.

"Kami mengimbau kepada masyarakat luas agar tidak terjebak oleh segala bentuk gerakan anti tembakau yang menggunakan berbagai isu untuk menghancurkan kedaulatan nasional," kata Azam (rg)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya