Daftar Pasang Baru Indihome

Kementerian Desa Tanggapi Ranperda Lansia Provinsi Bali

I Nyoman Parta memimpin rombongan Pansus Ranperda Lansia saat berkonsultasi dengan Kementerian Desa di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

REDAKSIBALI.COM- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengapresiasi rencana pembentukkan Perda Provinsi Bali tentang Kesejahteraan Lansia (lanjut usia), yang kini sedang dibahas oleh Pansus DPRD Bali. 

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pansus Ranperda tentang Kesejaheraan Lansia, I Nyoman Parta, usai konsultasi dengan Kemendes PDTT di Jakarta, Kamis (27/9/2018) pagi. 

Rombongan Pansus DPRD Bali diterima Deputi Hukum dan Pengaduan Penanganan Masalah Desa (P3MD) Imam Baehagi dan Koordinator Pendamping Regional 4 Wilayah Jatim, Jateng, DIY dan Bali, Nuharman Joko Wiryanu. "Tadi pagi kami konsultasi ke Kementeria Desa di Jakarta. Kementerian Desa apresiasi Perda Lansia," kata Parta usai Konsultasi tersebut. 

Parta, wakil rakyat yang pertama kali mewacanakan pembentukkan Perda Lansia di Bali beberapa bulan lalu, mengatakan pihaknya melakukan konsultasi ke Kementerian Desa karena Lansia di Bali hampir sebagian besar berada di desa. 

"Desa yang dimaksud adalah desa dinas dan desa pekraman sesuai dengan UU tentang Desa," ujar ketua Komisi IV DPRD Bali 

Selain itu, lanjut Caleg DPR RI dari PDI perjuangan ini, di dalam batang tubuh Ranperda tentang Lansia ada lima pasal yang berkaitan dengan Desa, yakni ketentuan tentang Karang lansia, desa ramah Lansia, Karang taruna peduli Lansia, dan pogram-pogram Lansia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

"Karena dalam Ranperda Lansia ada ketentuan yang berkaitan dengan Desa maka kami perlu konsultasi dengan Kementerian Desa," kata Parta.

Politikus vokal asal Desa Guwang, Sukawati, Gianyar ini melanjutkan, pihak Kementerian Desa mengapresiasi Ranperda Lansia karena responsif dengan pemberdayaan masyarakat desa.

"Kementerian Desa menyebutkan Perda Lansia sejalan dengan UU tentang Desa. Dalam pasal 67 UU tersebut, Desa memang berjewajiban untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang dianggap rentan, yakni anak, perempuan dan warga miskin termasuk juga warga lanjut usia," jelas Parta. 

Ia menambahkan, Kementerian Desa juga menyambut baik dan memberikan apresiasi khusus kepada Panssus Ranperda Lansia.

"Karena ini baru pertama kali ada pansus yang konsultasi tentang Perda Lansia ke Kementerian Desa" kata Parta.

Hadir bersama Parta dalam konsultasi itu adalah Wakil Ketua DPRD Bali IGB Alit Putra, Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya, Wakil Ketua Pansus I Komang Nova Sewi Putra, dan anggota Pansus Wayan Gunawan, Wayan Sutena, I Gusti Putu Budiarta, Bagus Suwirta Wirawan, Made Dauh Wijana, Nyoman Wirya, I Nyoman Budi Utama, Utami Dwi Suryadi, Nyoman Tirtawan dan Wayan Rawan Atmaja. (Ar)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya