Raker Dengan DPRD Bali, Pelindo Tegaskan Tak Bangun Hotel dan Restoran di Pelabuhan Benoa

Suasana Reker Komisi I dan II DPRD Bali dengan Direksi PT Pelindo dan KSOP Benoa, Rabu (26/9/2018)

REDAKIBALI.COM- Komisi I dan II DPRD Bali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan PT Pelindo III dan KSOP Pelabuhan Benoa, Rabu (26/9/2018). Raker yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya, didampingi anggota Komisi II DPRD Bali AA Ngurah Adhi Ardhana tersebut membahas proyek penataaan dan pengembangan Pelabuhan Benoa yang belakangan ini mendapat sorotan luas masyarakat. Hadir dalam Raker itu CEO Pelindo III Regional Bali Nusra I Wayan Eka Saputra, Kepala KSOP Pelabuhan Benoa Dwi Yanto, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar Eko Supriadi dan Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mengatakan, pihaknya ingin mendapat penjelasan utuh soal rencana pengembangan Pelabuhan Benoa karena ada banyak pertanyaan masyarakat. Menurut dia, penting dijelaskan secara soal pengerukan yang disebut-sebut sebagai aktivitas reklamasi, mengingat Gubernur Bali Wayan Koster sudah menghentikan rencana reklamasi Teluk Benoa. "Masyarakat bilang, katanya tolak reklamasi, tapi kok ada reklamasi?" kata Tama Tenaya. Politikus PDI Perjuangan asal Badung Selatan juga mempertanyakan soal seluruh izin yang telah dikantongi pihak Pelindo terkait pengembangan Pelabuhan Benoa. 

AA Ngurah Adhi Ardhana

Adapun anggota Komisi II DPRD Bali AA Ngurah Adhi Ardhana mempertanyakan bangunan fisik yang nantinya akan dibangun di atas lahan yang direklamasi. Selain itu, politikus PDI Perjuangan asal Kota Denpasar ini juga meminta penjelasan terkait keberadaan Restoran Akame hingga Vihara di areal milik Pelindo. "Seperti apa kerja sama pemakaian lahan itu dengan Pelindo? Retribusinya bagaimana? Kota Denpasar, Pemprov Bali, kira - kira dapat apa?" cecar Adhi Ardhana. 

Ia juga mempertanyakan dampak ekonomi dari pengembangan Pelabuhan Benoa, terutama bagi daerah penyangga (Kota Denpasar dan Kabupaten Badung) serta para nelayan di Serangan dan Tanjung Benoa. Terkait kapal-kapal yang bertumpuk di Pelabuhan Benoa, juga tak luput dari sorotan Adhi Ardhana. "Kami dukung program prioritas nasional yang membawa dampak perekonomian di Bali. Tapi program itu harus mempertimbangkan kondisi di daerah, apalagi kami dengar Pelindo akan bangun hotel, minimarket," katanya.

CEO Pelindo III Regional Bali Nusra I Wayan Eka Saputra mengatakan, penataan dan pengembangan pelabuhan Benoa telah mendapatkan ijin AMDAL dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Ijin Keruk dari Kementrian Perhubungan.

Menurutnya, ada tiga pekerjaan besar yang digarap oleh PT. Pelindo sejak Bulan Maret tahun 2018 ini. Pertama, perluasan terminal pelabuhan yang saat ini cuma menampung 1.300 penumpang menjadi 3.600 penumpang. Kedua, pengerukan alur dan kolam berkaitan apabila ada Kapal Cruise yang akan bersandar. Ketiga, pengerjaan Pintu Masuk yang didesain dengan ornament Bali. Selain itu ada penataan kolam untuk pelabuhan ikan di sisi barat pelabuhan benoa dan memindahkan Depo gas ke utara.

Ia memastikan tidak ada pembangunan hotel, restoran, supermarket dalam proyek penataan dan pengembangan pelabuhan Benoa. "Belum ada rencana pembangunan hotel dan restoran. Pihaknya fokus pada penataan kawasan, termasuk alur dan kolam labuh, supaya kapal pesiar bisa sandar," tegas Eka Saputra. Penataan tersebut kata dia, untuk pelabuhan kapal ikan di barat, Cruise Marina dan pemindahan depo gas apung dari selatan ke utara. Proyek Penataan dan pengembangan pelabuhan Benoa itu seluas 143 hektar.

Ia juga menepis adanya reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa. Yang dilakukan selama ini adalah pengerukan alur dan kolam pelabuhan untuk kapal pesiar. Material hasil pengerukan tersebut menjadi dumping area (fasilitas pembuangan hasil keruk). "Jadi soal material keruk itu memang menjadi dumping area kita. Nanti kita ratakan, bukan reklamasi. Itu sudah sesuai Rencana Induk Pelabuhan. Ada sekitar 5 juta kubik material yang menjadi dumping area kita," jelas Eka Saputra. 

Dumping area itu, menurut dia, disiapkan sesuai persetujuan pemerintah. Selain sesuai Rencana Induk Pelabuhan yang ditetapkan tahun 2017, pengembangan Pelabuhan Benoa juga sesuai Perda RTRW, yakni dikembangkan seluas 143 hektare. "Yang eksisting sekarang itu 58 hektare. Ada tambahan sekitar 80 - an hektare, sesuai Rencana Induk Pelabuhan dan RTRW. Itu memang kita siapkan," katanya. 

Eka Saputra menyebut, dengan kondisi yang ada saat ini, kapal - kapal besar sulit untuk sandar di Pelabuhan Benoa. Itu sebabnya dalam penataan ini, dilakukan pengerukan kolam labuh sebelumnya hanya 9 Mean Low Water Springs (MLWS) dengan kapal yang bisa bersandar ukuran 260 GT menjadi 12 MLWS agar kapal ukuran 335 GT bisa bersandar. Pihaknya juga menata Pelabuhan Benoa agar tidak semrawut seperti saat ini. "Karena beberapa zona masih digabungkan. Nanti zona akan kita pisahkan. Barat jadi zona perikanan, selatan zona cruise, utara zona cair dan gas. Karena kita hitung sisi safety," jelasnya.

Khusus mengenai Restoran Akame dan Vihara yang ada dalam kawasan Pelindo, Eka Saputra mengatakan, apa yang dilakukan saat ini adalah penataan secara menyeluruh terkait kawasan Pelabuhan Benoa. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki sekaligus menata ulang. Ar


Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya