Agung Alit, Mitra Bali, Tawarkan Fair Trade Sebagai Solusi Memerangi Kemiskinan

Agung Alit, Pendiri Mitra Bali Fair Trade (berdiri), Edo Rahman ,Walhi (paling kanan) dan Arimbi Heroepoetri, debtWatch (kedua dari kanan) saat menjadi Panelis  dalam acara People Summit on Alternative Development  “ Voice on Equality and Justice: From the Past to the Future”, hari Senin, (8/10/2008) di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur. 


”Indonesia , di darat, di laut dan di udara berada dalam cengraman free trade rezim. IMF, Word Bank, WTO merupakan organisasi yang memiliki kontribusi untuk memujudkan  pasar bebas ini. Indonesia Negara yang sangat kaya dengan sumber dayam alamnya namu sayang berada dibawah free trade rezim. Kemanapun kita pergi, semua yang ada hanya free trade atau pasar bebas saja. Semua sumber daya dikuasi free trade, seringklai prakteknya berjalan tidak muluh bahkan  kadang dalam penguasaannya itu  disertai praktek kekerasan.”

Hal itu disampaikan Agung Alit saat menjadi panelis dalam pertemuan  People Summit on Alternative Development “ Voice on Equality and Justice: From the Past to the Future” hari Senin (8/10/2018) di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur.

The People's Summit on Alternative Development  merupakan forum yang digagas aliansi dari berbagai  organisasi  masyarakat sipil Indonesia dan global untuk menyikapi    IMF-World Bank Annual Meeting yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, tanggal 12-14 Oktober 2018 mendatang.

Untuk konteks Bali, Agung Alit,  Pendiri Mitra Bali Fair Trade menyoroti Bali massacre, tragedy tahun 1965 yang melanda Bali,  mass grave , mass tourism and mass problems . Terkait  praktek pariwisata di Bali Agung Alit memberi contoh ekstrim.

” Turisnya orang Jepang, penerbangannya milik orang Jepang, travel agennya milik orang Jepang, tinggalnya di hotelnya milik orang Jepang.  Jika mereka makan mereka makan di restoran milik orang Jepang,  jika mereka mau masak mereka bisa membeli bahan makanan  di supermarekt milik orang Jepang, dan bila mereka tinggal lebih lama  mereka bisa mengirim anak-anak mereka sekolah ke sekolah milik orang  Jepang.”

“Saya  bukan anti Jepang namun ini contoh praktek nyata perdagangan unfair yang terjadi di Bali. Bila IMF –Word Bank  konferensi  di Bali, organizernya dari Jakarta, tinggal di hotel yang  tak satupun milik orang lokal, sangat sedikit. Inilah yang terjadi.  Perdagangan eksport  kita kelihatan  sangat maju, perdagangan kelihatan sangat demokratis  bisa membuka toko dimana-mana, namun orang-orang lokal harus menyewa tempat sanghat mahal. Pertanyaannya siapa yang punya uang?”
“Apa dampaknya bagi ekonomi lokal? Saya bukannya tidak suka orang luar,  namun ini sungguh-sungguh praktek bisnis yang tidak fair di Bali” ungkap Agung Alit, yang sejak tahun 1993 sudah mempraktekkan fair trade melalui Mitra Bali  lebih lanjut .

“World Bank tolong sampaikan ke pemerintah kami untuk mempraktekkan fair trade bila sungguh-sungguh ingin memerangi kemiskinan” harap Gung Alit

Panelis lain, Edo Rahman dari WALHI  menyoroti soal dampak Proyek Kedung Ombo, yakni  proyek yang dibiayai  dana World Bank  30 tahun yang lalu masih menyisakan  kemiskinan bahkan sampai ke generasi ke tiga.  Bahkan sampai hari ini ada yang belum dapat ganti rugi. 

Sebagaimana diberitakan, Waduk Kedung Ombo yang  dibangun pada  tahun 1985 hingga 1991 menelan dana US$283 juta. Dari total kebutuhan dana tersebut, US$156 juta diantaranya dipenuhi dari pinjaman Bank Dunia. Sementara itu, Indonesia mengeluarkan dana US$105,8 juta.

Edo meminta Bank Dunia tidak hanya memberikan pinjaman namun juga bertanggungjawab untuk menyelesaikan  dampak  proyek yang dihasilkan tersebut. Begitu banyak proyek besar yang dibiayai Bank Dunia   saat ini tidak memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan sebagai syarat penting. di dalam sebuah proyek .

Edo juga meminta Pemerintah Indonesia  memoratorium pembiayaan proyek-proyek besar yang berdampak luas terhadap sosial dan lingkungan. Pemerintah mesti sungguh-sunguh  melakukan kajian mendalam terlebih dahulu untuk mengetahui  bagaimana mengantisipasi  dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

Sementara itu panelis lainnya, Arimbi Heroeputri dari debt WATCH lebih banyak mengulas hutang Indonesia dan alternatif pengurangannya.

Menurut Arimbi, utang luar negeri Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sampai Juli 2017 total akumulasi utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 382,26 Miliar (atau sekitar Rp. 4.700 Triliun dengan kurs Rp. 13.500).

Masalah muncul ketika beban pembayaran cicilan utang tersebut memberatkan APBN, karena hampir sepertiga  anggaran negara dipakai untuk membayar cicilan utang. Bahkan pernah Indonesia masuk dalam jebakan utang (debt-trap), karena jumlah utang baru yang didapat lebih kecil daripada kewajiban membayar cicilan utang

Walau empat tahun belakangan ini selisihnya semakin mengecil namun perlu diingat, Indonesia juga sudah harus membayar utang dalam negeri yang telah jatuh tempo.  Di mana di tahun 2014 terdapat pembayaran cicilan bunga utang daam negeri yang mencapai Rp. 1.188,3 triliun.

Yang lebih menyesakkan, adalah ketika utang yang dibuat swastapun pada akhirnya menjadi beban negara  lewat skema penalangan (bail-out), terutama untuk restrukturisasi perbankan.

Arimbi juga menyoroti keputusan pemerintah dalam bidang ekonomi tidak mengakomodir dua hal utama yakni:  Tidak transparannya proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi sehingga masyarakat tidak tahu menahu dan tidak dapat mengantisipasi dalam situasi krisis. Dan,  ketidakberdayaan pemerintah memberantas perilaku korup dari para pejabat negara dan pengusaha swasta, yang membuat ekonomi biaya tinggi, serta inefisiensi di perusahaan perusahaan negara (GR)

Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya