Dewi Kartika : Klaim Utang Atas Nama Akselerasi Reforma Agraria

Dewi Kartika,  Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria


REDAKSIBALI.COM - Dewi Kartika merupakan salah satu panelis dalam People Summit on Alternative Development “ Voice on Equality and Justice: From the Past to the Future” yang diselengarakan  dari tanggal 8-10 Oktober 2018 di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur.

Dewi Kartika yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria dalam pertemuan People Summit ini terlibat dalam pembahasan isu-isu terkait perubahan iklim dan  sumber daya alam: air, tanah dan laut.

Tulisan berikut ini merupakan pandangan Dewi Kartika terkait Reforma Agraria.


Pada 19 Juli 2018, Dewan Direktur Bank Dunia telah menyetujui memberikan hutang kepada Pemerintah Indonesia sejumlah 200 juta dolar (Rp. 2,8 Triliun) untuk program Akselerasi Reforma Agraria. Melihat ke dalam desain proyek, dapat disimpulkan bahwa proyek ini telah mancatut istilah reforma agraria secara salah. Tentu disayangkan, Kementerian ATR/BPN-RI dan Bank Dunia memberikan informasi yang salah kepada rakyat Indonesia bahwa kegiatan yang didanai utang tersebut disebut sebagai Akselerasi Reforma Agraria.

Padahal, program hutang tersebut bisa jadi bertentangan dengan semangat reforma agraria yang sedang dijadikan program prioritas Pemerintah Joko Widodo. Dijelaskan dalam dokumen tersebut, bahwa proyek hutang ini akan digunakan untuk pelaksanaan Proyek Satu Peta (One Map Project) dan pendaftaran tanah di desa-desa. Proyek yang selama ini kita kenal sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Memakai judul reforma agraria tentu membawa banyak kesalahan baik dari sisi ilmu pengetahuan juga praktik di lapangan.

Reforma Agraria atau Agrarian Reform dalam khazanah ilmu pengetahuan dan praktik di seluruh dunia bukanlah program pendaftaran tanah, sertifikasi tanah dan pembuatan peta. Ini tentu klaim yang menyesatkan. Reforma Agraria adalah penataan struktur agraria akibat ketimpangan penguasaan struktur agraria nasional. Ketimpangan tersebut bercirikan sebagian besar rakyat khususnya petani, buruh tani, dan masyarakat adat tidak memiliki tanah atau bertanah sempit. Sementara, sebagian kecil badan usaha dan pengusaha menguasai tanah maha luas.

Reforma Agraria juga ditujukan untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan dengan mengedepankan pemulihan hak masyarakat atas tanah dan sumber-sumber ekonominya. Dengan tujuan-tujuan tersebut, maka reforma agraria adalah sebuah langkah membuka kesempatan bagi rakyat tak bertanah memiliki tanah. Karena itu, sertifikasi tanah (land titling) bukanlah reforma agraria. Apalagi sebagai akselerator. Sertifikasi tanah adalah pelayanan publik kepada orang yang sudah memiliki tanah namun belum memiliki bersertifikat.

Memakai dana hutang yang kelak harus ditanggung bergenerasi tentu tidak adil. Apalagi masyarakat miskin tak bertanah juga menanggung beban hutang ini. Dua dekade lalu, Bank Dunia juga memberikan hutang serupa kepada Orde Baru dengan nama Land Administration Project (LAP). Dalam setiap lembar dokumennya, tidak disebut proyek ini sebagai reforma agraria. Setidaknya kedua belah pihak taat dengan istilah ilmu pengetahuan dan praktik kebijakan.

Bank Dunia memang memiliki kebijakan tentang reforma agraria yang disebut dengan istilah Land Reform Policy Paper (LRPP). Program ini sering disebut sebagai market based agrarian reform atau reforma agraria yang berdasarkan mekanisme pasar. Sebuah program dimana pemilik tanah luas akan memberikan tanahnya kepada pihak yang membutuhkan tanah dalam sebuah mekanisme pasar plus harga ganti kerugian yang juga dinilai secara ekonomi pasar.

Meluruskan Reforma Agraria Kemanakah kiblat reforma agraria nasional? Sebenarnya mekanisme reforma agraria di Indonesia mestilah bersandar kepada Tap MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UUPA No.5/1960 dan UUD 1945. Memakai regulasi nasional ini, pendaftaran tanah seharusnya dipakai untuk melihat kondisi ketimpangan yang terjadi, potensi tanah yang tersedia, juga potensi penerima tanah. Dengan data ini didapat desain tentang proses ganti rugi, proses pembagian tanah hingga desain pengelolaannya. Bahkan, UUPA sendiri mengidealkan agar tanah tersebut dikelola dalam bentuk usaha pertanian modern berbentuk koperasi yang dimiliki rakyat.

Dari sini kita dapat memahami bahwa kelembagaan pelaksana reforma agraria mestilah dipimpin oleh Presiden karena berisi lintas kementerian dan lembaga, sehingga satu sinergi dengan tujuan pelaksanaan reforma agraria. Pemerintahan Joko Widodo memulai kerangka reforma agraria dengan menggunakan skema redistribusi tanah negara, khususnya tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hutan

Negara. Secara regulasi, Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria juga telah memasuki tahap akhir. Bukankah akan kontraproduktif dan kontroversial jika ada program lain, yang dinamakan reforma agraria, yang isinya berlainan dengan skema ini, bahkan dibiayai hutang? Selama ini, dukungan dan desakan masyarakat sipil terhadap reforma agraria dilakukan dengan cara mendorong percepatan, sekaligus pelurusan arah kebijakan reforma agraria tersebut.

Sebagai misal, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendorong agar pemerintah menjalankan proses tersebut secara bottom-up process, dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Proses dari bawah ini disebut sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Lokasi  tersebut merupakan wilayahwilayah yang telah memenuhi syarat pelaksanaan reforma agraria dalam skema redistribusi tanah, penguatan hak atas tanah dan program pemberdayaan ekonomi lanjutannya. Menjadi aneh, jika akselerasi reforma agraria yang disebut-sebut pemerintah bahkan dengan menggunakan dana hutang, justru bukanlah program yang mempercepat proses sampainya tanahtanah kepada masyarakat; kepada para petani gurem, buruh tani dan tuna kisma (landless).

Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

1 komentar:

  1. Jangan lupa juga tinjauan ekosistim dan cara bercocok tanam alami sebagai landasan utama pemetaan tataguna lahan

    BalasHapus

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya