Daftar Pasang Baru Indihome

DPRD Bali Soroti Target Pendapatan Daerah Tahun 2019

Juru bicara fraksi Golkar menyalami pimpinan Rapat Paripurna usai membacakan pandangan umum fraksi


REDAKSIBALI.COM - DPRD Bali menyoroti Rancangan APBD (RAPBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 yang diajukan Gubernur Bali Wayan Koster. Hal itu terungkap dalam Pandangan Umum Fraksi DPRD Bali terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (9/10). Rapat Paripurna yang dipimpin ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry, IGB Alit Putra dan Nyoman Suyasa, itu dihadiri Wakil gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Sekda I Dewa Made Indra serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster berhalangan hadir dalam Rapat Paripurna tersebut.

Dalam Rapat Paripurna sebelumnya, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan gambaran umum RAPBD 2019, di mana target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 4,8 triliun, yang terdiri dari Rp3,4 triliun pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan sebesar Rp1,4 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,2 triliun, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp3,4 triliun dan belanja langsung sebesar Rp1,7 triliun. Sementara dari pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada RAPBD 2019 telah direncanakan defisit sebesar 7,45% atau sebesar Rp 363,4 milyar lebih.

Fraksi-fraksi DPRD Bali, termasuk fraksi PDI Perjuangan, dalam Pandangan Umumnya banyak mempertanyakan target Pendapatan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster tersebut. 

Dewan mempertanyakan target pendapatan daerah (PAD, dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah) pada tahun 2019 yang hanya sebesar Rp4,8 Triliun, menurun Rp1,1 Triliun dibandingkan proyeksi pendapatan daerah pada APBD 2018 sebesar Rp5,98 Triliun, atau menurun 18,42 persen. "Kendatipun PAD secara akumulatif mengalami peningkatan sebesar Rp3,4 Triliun, namun menurut kami tentulah terbilang relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan riil masyarakat, terlebih lagi untuk mewujudkan visi misi dan program pembangunan saudara gubenrur," kata juru bicara fraksi partai Golkar I Made Suardana.

Terhadap target pendapatan daerah tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan dasar perhitungannya. "Sehubungan dengan perencanaan Pendapatan Daerah yang saudara gubernur rencanakan yaitu sebesar Rp4,8 Triliun di Tahun 2019, mohon disampaikan informasi mana saja dasar perhitungannya, sehingga bisa diketahui pos-pos pendapatan apa saja yang mempunyai potensi untuk naik maupun tutun," kata Juru bicara fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Laka.

Fraksi-fraksi DPRD Bali juga menyoroti Dana Perimbangan tahun 2019 sebesar Rp1,415 Triliun, yang terdiri dari dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak Rp146,852 Miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1,268 Triliun. Sebab, bila dibandingkan dengan tahun 2018, dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak sebesar Rp215,442 Miliar, berarti ada penurunan Rp68,590 Miliar atau turun 31,84 persen. Sedangkan DAU dianggarkan tetap seperti tahun 2018. "Mohon saudara gubenernur menjelaskan mengapa Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak direncanakan turun sampai 31,84 persen," sodok Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat I Komang Nova Sewi Putra. Fraksi partai Golkar bahkan mendesak gubernur untuk melakukan komunikasi dengan pusat dengan dana perimbangan tersebut.

Sementara fraksi Panca Bayu menilai gubernur memperlihatkan pesimisnya dalam menetapkan target PAD yang hanya sebesar Rp3,4 Triliun Lebih. "Rencana PAD tahun 2019 sebesar Rp3,416 Triliun, naik sebesar Rp68 Miliar Lebih atau 2,05 persen dari PAD 2018 sebesar Rp3,348 Triliun, terlihat bahwa saudara gubernur sangat pesimis sekali. Mengingat realisasi PAD provinsi Bali sampai dengan Agustus 2018 telah mencapai Rp2,413 Triliun. bila direncanakan dengan model sederhana saja, dibagi 8 bulan dikalikan 12 bulan, sehingga perencanaan dalam satu tahun anggaran akan memperoleh pendapatan sebesar Rp3,620 Triliun. Sedangkan saudara Gubernur merencanakan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3,416 Triliun," kata juru bicara fraksi Panca Bayu, Kadek Nuartana.

Fraksi Panca Bayu juga menyoroti Pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, di mana dalam APBD 2019 direncanakan sebesar Rp284,744 Miliar, meningkat sebesar Rp91,104 Miliar atau 47,05 persen dari APBD induk 2018 sebesar Rp293,640 Miliar. "Namun, jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2018, peningkatannya hanya sebesar Rp35,74 Miliar atau 14,34 persen, sehingga kenaikannya tidak fantastis. Kami menyarankan Saudara Gubernur, agar di dalam perencanaan APBD hendaknya memakai dasar perhitungan APBD setelah perubahan, sehingg lebih realistis karena sudah diketahui pos-pos pendapatan yang mempunyai potensi bisa naik ataupun turun," kata Kadek Nuartana.

Sementara fraksi partai Gerindra mengaku memaklumi proyeksi APBD 2019 tersebut. Pihaknya menilai gubernur sangat berhati-hati dan berpikir realistis dalam menetapkan target dalam APBD 2019, dengan mempertimbangkan terjadinya pelemahan perekonomian global yang berdampak pada pelemahan perekonomian nasional termasuk Provinsi Bali. Kendati demikian, pihaknta mengingatkan kebutuhan biaya pembangunan yang setiap tahun selalu meningkat, sehingga perlu mencari terobosan dalam meningkatkan Pendapatan daerah.

Kendati menyampaikan sejumlah sorotan, fraksi-fraksi DPRD Bali mengapresiasi rencana belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp5,2 Triliun, terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp1,7 Triliun atau 33,42 persen, dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3,4 Triliun atau 66,58 persen. Jumlah tersebut menurun dibandingkan denga Belanja Daerah dalam APBD 2018 sebesar Rp6,5 Triliun, yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp1,7Triliun atau 26,70 persen, dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp4,8 Triliun atau 73,30 persen.

Memperhatikan komposisi struktur Belanja Daerah tersebut menunjukkan bahwa Belanja Daerah Tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018, kendati hal tersebut disebabkan karena adanya pengurangan dana hibah. Rasionalisasi dalam Belanja Daerah itu mampu menekan defisit APBD, dari Rp683,2 Miliar Lebih pada ABPD 2018 menjadi Rp363,4 Miliar Lebih pada APBD 2019 atau menurun sebesar Rp319 Miliar Lebih.

Menanggapi Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD bali tersebut, Gubernur Bali ,Wayan Koster akan menyampaikan jawabannya secara resmi dalam Rapat Paripurna berikutnya. (Ar)

Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya