Fraksi PDI-P Tagih Janji Kampanye Koster


Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Laka membacakan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Bali

REDAKSIBALI.COM- Sikap kritis Fraksi PDI Perjuangan DPRD terhadap Gubernur Bali, Wayan Koster rupanya tak lumpuh. Padahal Koster adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. Saat Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Selasa (9/10), Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan realisasi janji kampanye Gubernur Bali, Wayan Koster.

Dalam Pandangan Umum Fraksi yang dibacakan I Nyoman Laka, Fraksi PDI Perjuangan secara khusus mempertanyakan realisasi program kesehatan dan pendidikan gratis yang dijanjikan Koster pada masa kampanye Pilgub Bali beberapa bulan lalu. "Barkaitan dengan janji kampanye Saudara (Wayan Koster) tentang kesehatan dan pendidikan gratis, kami mohon penjelasan rencana pelaksanaannya di tahun 2019," kata Nyoman Laka.

Pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry, IGB Alit Putra dan Nyoman Suyasa tersebut, Koster berhalangan hadir. Ia diwakili oleh Wakil  Gubernur, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati. 

Gubernur Bali, Wayan Koster  berkesempatan menyampaikan jawabannya terhadap Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan tersebut pada Rapat Paripurna berikutnya.

Sebagaimana diketahui, pada masa kampanye Pilgub Bali, Koster yang berpasangan dengan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Koster-Ace) menjanjikan sejumlah program prorakyat. Dua di antaranya adalah program pendidikan dan kesehatan gratis. Di bidang pendidikan, Koster menjajikan pendidikan gratis 12 tahun (SD-SMP hingga SMU/SMK).

Janji pendidikan gratis 12 tahun tahun ini sejatinya mengundang kontroversi, sebab Pemerintah Provinsi hanya memiliki kewenangan mengelola satuan pendidikan tingkat SMU/SMK. Adapun pengelolaan SD dan SMP menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Adapun di bidang kesehatan, Koster menjanjikan layanan kesehatan gratis bagi krama Bali, dengan nama program KBS (Krama Bali Sehat). KBS ini merupakan lanjutan dari program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), yakni kesehatan gratis yang dijalankan gubernur Bali sebelumnya, Made Pangku Pastika. Menurut Koster, KBS tersebut merupakan penyempurnaan dari JKBM. Dengan KBS, jenis tanggungan penyakit lebih banyak dari yang ditanggung JKBM.

Tak hanya memberikan layanan kesehatan gratis, Koster juga menjanjikan memberikan tanggungan bagi penunggu pasien. Menurut dia, program tanggungang bagi penunggu pasien bukan hal baru lagi di Bali. Sebab dua kabupaten di Bali yang kebetulan kepala daerahnya berasal dari PDIP telah melaksanakan program tersebut. Kedua kabupaten itu, yakni Badung dan Jembrana. Koster menjanjikan program itu akan dijalankan di seluruh kabupaten/Kota se-Bali. Anggarannya disiapkan oleh Provinsi Bali.

Program KBS yang dijanjikan Koster ketika itu juga mendapat sorotan. Pasalnya, JKBM sebagai program Jaminan Kesehatan Daerah, sebelumnya sudah dihentikan oleh gubernur Pastika karena harus diintegrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional, menjadi peserta BPJS. Namun, Koster justru tetap menjanjikan program Jaminan Kesehatan Daerah yang diberi nama KBS tersebut. Setelah terpilih menjadi gubernur Bali, Koster pernah membuat pernyataan ke media massa bahwa dirinya harus berkooordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa merealisasikan program KBS tersebut. Ar
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya