Koster Ajukan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ini Tanggapan Dewan

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Wayan Tagel Arjana membacakan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Rapat Paripurna DPRD Bali


REDAKSIBALI.COM Seluruh fraksi DPRD Bali mendukung Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah  yang diajukan oleh gubernur Bali I Wayan Koster. Hal ini terungkap dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tersebut, pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (9/10).

Rapat Paripurna yang dipimpin ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry, IGB Alit Putra dan Nyoman Suyasa, itu dihadiri Wakil gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Sekda I Dewa Made Indra serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali. Koster berhalangan hadir dalam Rapat Paripurna tersebut.

Faksi-fraksi DPRD Bali menyebutkan bahwa sesungguhnya, Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur mengenai siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hanya saja dalam pelaksanaanya, pengelolaan barang milik daerah semakin kompleks dan berkembang sehingga belum berjalan secara optimal karena adanya berbagai permasalahan yang timbul, serta praktek pengelolaannya belum dapat dilaksanakan dengan Perda tersebut.

Namun dengan diundangkannya PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Perda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

Fraksi-fraksi DPRD Bali mengakui bahwa pengelolaan barang milik daerah bukanlah perkara yang mudah. Kendati sudah ada Perda sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui mulai dari aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, lalu pengadaan, penerimaan dan penyaluran kemudian penggunaan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian serta penghapusan barang milik daerah tersebut.

Sehingga sering terjadi kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran. Belum lagi terjadinya tindakan penyelewengan dan manipulasi. Karena itu perlu pengaturan lebih rigid dalam Perda yang baru.

Dengan pertimbangan tersebut, maka Perda Provinsi Bali sebelumnya tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dicabut atau direvisi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan adanya Perda yang baru maka ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah merupakan siklus logistik/pengelolaan lebih terinci sebagai penjabaran dari PP No. 27 Tahun 2014.

Dijelaskan bahwa keberadaan barang milik daerah merupakan asset yang bisa dimanfaatkan untuk menambah jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Bali. Namun, perlu ada aturan tentang penggunaan dan pengelolaannya. Dengan adanya Perda yang baru maka barang milik daerah, yang merupakan kekayaan yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat. (Ar)
Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya