Pariwisata Diobral, Uang Kembali ke Tiongkok, Bali Dapat Ampas

Foto: bisnis wisata

REDAKSIBALI.COM - Beberapa hari terakhir, Bali digegerkan dengan kabar pariwisata Bali dijual murah ke Tiongkok (China). Travel agent di Bali bisa obral paket wisata hanya sebesar Rp 200 Ribu kepada wisatawan di Tiongkok. Biaya tersebut sudah termasuk tiket pergi-pulang, hotel dan makan untuk lima hari empat malam di Bali.


Wayan Puspa Negagra
Diduga ada permainan mafia di balik aksi jual murah pariwisata Bali, yang dilakukan oleh pengusaha asal Tiongkok yang memiliki jaringan bisnis pariwisata di Bali seperti hotel, restoran, travel agent hingga artshop dan toko oleh-oleh. Para pengusaha inilah yang memberi subsidi biaya paket wisata. Namun, saat tiba di Bali, travel agent membawa wisatawan berbelanja di artshop atau toko oleh-oleh milik pengusaha asal Tiongkok tersebut. Mereka memperoleh keuntungan dari penjualan souvenir dan oleh-oleh tersebut.

Adapun untuk paket tour, travel agent hanya membawa tamu ke salah satu obyek wisata di Bali. Selama lima hari di Bali, Travel agent lebih banyak membawa wisatawan Tiongkok itu untuk berbelanja di artshop atau toko oleh-oleh milik jaringan pengusaha asal Tiongkok. Akibatnya, kendati jumlah wisatawan Tiongkok ke Bali tertinggi, namun duit yang dikeluarkan wisatawan itu masuk ke kantong pengusaha asal Tiongkok, sehingga duit itu kembali lagi ke Tiongkok.

Praktisi Pariwisata Bali, Wayan Puspa Negara, mengaku gerah dengan masalah tersebut. Aksi jual murah paket wisata ke Tiongkok itu jelas merugikan Bali. Menurut dia, masalah ini sudah berlangsung lama, sejak tahun 2010. Travel agent berlomba-lomba menjual paket wisata murah. Makin ke sini makin murah, hingga kini diobral Rp 200 ribu. "Ini tidak asing bagi pelaku wisata apalagi di lingkungan para guide, dengan istilah jual beli kepala murah untuk Wisman Tiongkok. Ini sudah terjadi sejak lama, yakni tahun 2000 hingga kini dan terus semakin murah," kata Puspa Negara, Rabu (17/10).

Kendati sudah berlangsung lama, namun nyaris tak ada kebijakan apapun untuk menghentikan praktek beli kepala wisatawan Tiongkok tersebut. Karena itu, tokoh asal Kuta ini mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk menghentikan praktek jual murah pariwisata Bali. "Karena jual murah pariwisata Bali itu jelas mendegradasi arah pengembangan kepariwisataan Bali yang berkualitas dan berkelanjutan," tegas Puspa Negara.

Lebih lanjut Pusa Negara  mengatakan, di tengah tumbuhnya kunjungan wisman Tiongkok ke Bali yang melampaui pertumbuhan wisman Australia, ada banyak persoalan lain yang mengikutinya, selain masalah jual murah pariwisata Bali. Beberapa persoalan itu di antaranya adanya guide ilegal asal Tiongkok yang tumbuh masif di Bali, yang nyaris tanpa terdeteksi. "Faktanya Bali memang kekurangan ribuan guide berbahasa mandarin, hal ini dimanfaatkan oleh mereka," ujar Puspa Negara.

Persoalan lain adalah rendahnya daya beli (expenditure) wisman Tiongkok yang cenderung datang bergroup. "Ini membuat mereka diarahkan pada lokasi-lokasi aktivitas wisata dan belanja yang murah. Rate hotel pun tertekan rendah, sehingga daripada tidak terisi, restoran, toko oleh-oleh, dan objek yang dikelola oleh orang Tiongkok atau pemilik Biro perjalanan Wisata (BPW) Tongkok. Dengan fenomena seperti ini, umumnya peredaran uang hanya singgah di Bali. Uang itu kembali ke Tiongkok," jelasnya.

Puspa Negara mengakui bahwa tidak semua wisman Tiongkok adalah Wisman murah. "Ada juga yang non-group atau Free Independent Tourist (FIT) yang punya kelas datang ke Bali. "Namun pada umumnya mereka datang dalam group, dan group-group inilah yang membeli  paket wisata Bali murah meriah," katanya. Masalahnya, lanjut dia.

BPW ini sepertinya bisa melakukan sales mission yang mampu menekan harga kepada partnernya, dalam hal ini akomodasi dan sarana pariwisata lainya. "Akibatnya dari pada tidak ada traffic/ figure jadilah mereka terima rate rendah ini seperti yang umum terjadi di obyek wisata bahari (kegemaran Wisman Tiongkok) dan sarana pariwisata lainya pada musim low season," jelas Puspa Negara.

Untuk mengatasi berbagai persoalan terkait wisatawan Tiongkok ini, ia mendorong Pemerintah Daerah segera mengambil langkah-langkah strategis dengan mengumpulkan semua Agent dan BPW Tiongkok yang beroperasi di Bali, termasuk Konsulat Tiongkok di Bali.  Demikian juga sarana dan prasarana pariwisata lainnya yang selama ini menerima wisman Tiongkok untuk dilakukan konsolidasi, evaluasi dan pembinaan hingga tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu pemerintah juga harus secepatnya melakukan evaluasi terhadap perizinan Agent dan BPW  yang khusus menangani Wisman Tiongkok, serta membuat daftar hitam bagi BPW yang melakukan pelanggaran hukum. "Termasuk penelusuran Agent-agent dan BPW  baik online maupun offline serta Pramuwisata yang menangani Wisman Tiongkok. Jika tidak segera diselesaikan jelas kondisi ini membuat Pariwisata Bali turun kelas, dan sulit untuk tumbuh berkualitas. Bali hanya dapat ampas, uang Tiongkok kembali ke Tiongkok," pungkas Puspa Negara. (Ar)

Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya