Pemilu 2019, KPU Bali Butuh 85.505 Anggota KPPS dan 24.430 Anggota Linmas


Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (tengah) didampingi Gede John Darmawan (kanan ) dan I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya (kiri)

REDAKSIBALI.COM - KPU Bali membutuhkan 24.430 orang anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan 85.505 orang anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk menyukseskan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019. 

Mereka akan ditempatkan di seluruh TPS (tempat pemungutan suara) di seluruh Bali, yang berjumlah 12.215 TPS, meningkat hampir dua kali lipat dari jumlah TPS Pilgub Bali sebanyak 6.296 TPS. 

KPPS bertugas sebagai penyelenggara pemungutan suara di TPS, dan Linmas bertugas mengawal proses pemungutan suara tersebut.

Ketua KPUD Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, setiap TPS membutuhkan tujuh anggota KPPS dan dikawal oleh dua anggota Linmas.

"Dengan TPS sebanyak 12.215 TPS, maka jumlah anggota Linmas 24.430 orang dan anggota KPPS sebanyak 85.505 orang," jelas Lidartawan saat acara ramah tamah dengab awak media di Denpasar, Senin (1/6/2018).

Hadir mendampingi Lidartawan pada kesempatan itu dua komisioner KPU Bali Gede John Darmawan (Divisi Sosialisasi) dan I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya (Divisi Data).

Lidartawan mengatakan, setiap TPS perlu dikawal dua tenaga Linmas, karena jumlah anggota Polri di Bali tidak mencukupi untuk melakukan pengawalan terhadap seluruh TPS di Bali. 

Anggota Linmas tersebut akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Pemerintah perlu memperbanyak tenaga Linmas tersebut, karena jumlah yang tersedia sekarang tidak cukup.

"Kami yakin jika jumlah Linmas yang ada di seluruh Bali ini tidak mencukupi karena jumlahnya tidak banyak. Kami meminta pemerintah setempat untuk segera merekrut tenaga Linmas untuk mengawal TPS di seluruh Bali," katanya.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini mengatakan, tenaga Linmas dilibatkan untuk mengawal TPS, karena pada Pemilu 2019 Pecalang tidak lagi dilibatkan mengawal TPS.

"Selama ini ada keterlibatan pecalang dalam melakukan pengawalan terhadap TPS. Ini tidak sesuai dengan amanat UU. Pengawalan terhadap TPS yang menurut UU adalah anggota Linmas dan polisi. Selain itu tidak ada. Makanya kita minta agar pemerintah di seluruh Bali harus segera mengkaderkan Linmas baik di tingkat provinsi maupun 9 kabupaten dan kota di Bali melalui Kesbangpol masing-masing. Hanya Linmas yang boleh mengawal di dalam TPS. KPU saja gak boleh," jelas Lidartawan.

Ia mengingatkan Pemerintah Daerah di Bali untuk tidak asal merekrut anggota Linmas. Mereka harus dilatih secara profesional oleh TNI atau Polri. Itulah sebabnya ia meminta kepada pemerintah Daerah untuk memasukan di anggaran perubahan untuk merekrut Linmas karena membutuhkan banyak biaya seperti proses pelatihan, pembelian seragam seperti sepatu, baju dan sejenisnya

"Mereka harus terlatih, minimal bagaimana caranya menyelesaikan persoalan kecil di TPS. Hal ini dibuktikan dengan mengikuti sejumlah pendidikan dan sertifikat. Jangan hanya asal jadi Linmas tetapi tidak tahu menyelesaikan persoalan kecil di TPS. Dari mana biayanya, silahkan pemerintah memikirkannya," katanya.

Sementara untuk perekrutan anggota KPPS, Dewa Lidartawan mengakui itu tak mudah karena jumlah yang dibutuhkan sangat banyak. Selain itu KPU Bali akan bersaing dengan peserta pemilu yang merekrut saksi untuk ditempatkan di tiap TPS.

"Merekrut anggota KPPS bukan hal mudah. Bayangkan ada 12.215 TPS dikalikan 7 orang anggota KPPS. Di sisi lain, kita akan rebutan dengan partai politik dan calon anggota DPD RI yang membutuhkan saksi," pungkas Lidartawan. (Ar)


Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya