Pemilu 2019, KPU Bali Tak Gunakan Anggaran Daerah

REDAKSIBALI.COM- Polemik anggaran yang melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan KPU Bali pada Pilgub Bali 2018,  tampaknya tak akan terulang lagi pada Pemilu 2019. Pasalnya, untuk Pemilu 2019, KPU Bali tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali. Anggaran untuk KPU Bali sepenuhnya bersumber dari APBN. 

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja komisi I DPRD bali dengan KPU Bali dan Kesbangpol Provinsi Bali. 

Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya menjelaskan, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran Rp18 Triliun untuk KPU RI. Dana tersebut akan dibagikan kepada KPU di daerah, termasuk KPU Bali.

Ketut Tama Tenaya
 "Dengan adanya gelontoran dana dari Pusat untuk Pemilu 2019, maka KPU Provinsi Bali tak perlu lagi membutuhkan anggaran pendamping dari Pemprov Bali. Untuk anggaran, KPU Bali itu total dari APBN, termasuk anggaran untuk pengamanan. Jadi tidak akan mengambil dari APBD Bali” kata Tama Tenaya saat dikonfirmasi, Selasa (2/10).

Kendati tak mengalokasikan anggaran untuk KPU Bali, Pemprov Bali tetap akan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pemantauan. Nantinya, sosialisasi Pemilu 2019 akan dilakukan oleh Kesbangpol. Selain itu Pemprov juga menyiapkan anggaran untuk merekrut tenaga Linmas (Perlindungan Masyarakat), termasuk anggaran untuk pembuatan seragamnya.

 “Untuk Kesbangpol, untuk penambahan sosialisasi dan pemantauan, masih kita beri waktu. Apabila dibutuhkan Linmas, silahkan mengajukan proposal,” kata Tama Tenaya.

Adapun tenaga Linmas yang dibutuhkan KPU Bali sebanyak 24.430 orang. Mereka bertugas untuk mengawal TPS (tempat pemungutan suara) pada hari pemingutan suara, 17 April 2019. Setiap TPS dikawal dua orang Linmas. Ada 12.215 TPS di Bali  untuk Pemilu 2019, jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat dari jumlah TPS Pilgub Bali sebanyak 6.296 TPS. Anggota Linmas tersebut akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Anggaran untuk merekrut Linmas sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah Daerah. Anggaran itu untuk biaya pelatihan Linmas, pembelian seragam seperti sepatu, baju dan lainnya.

Ketua KPUD Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, tenaga Linmas dilibatkan untuk mengawal TPS, karena pada Pemilu 2019 Pecalang tidak lagi dilibatkan mengawal TPS. 

"Selama ini ada keterlibatan pecalang dalam melakukan pengawalan terhadap TPS. Ini tidak sesuai dengan amanat UU. Pengawalan terhadap TPS yang menurut UU adalah anggota Linmas dan polisi. Selain itu tidak ada. Makanya kita minta agar pemerintah di seluruh Bali harus segera mengkaderkan Linmas baik di tingkat provinsi maupun 9 kabupaten dan kota di Bali melalui Kesbangpol masing-masing. Hanya Linmas yang boleh mengawal di dalam TPS. KPU saja gak boleh," jelas Lidartawan.

Selanjutnya ia mengatakan, seluruh biaya kegiatan KPU Bali untuk seluruh tahapan Pemilu 2019 sepenuhnya bersumber dari APBN. Anggaran itu termasuk untuk membiayai tenaga KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). 

KPU Bali akan merekrut 85.505 tenaga KPPS yang akan ditempatkan di seluruh TPS. Setiap TPS dibutuhkan tujuh tenaga KPPS. (Ar)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya