People's Summit Tuntut Akuntabilitas Lembaga Keuangan Internasional

Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam People's Summit saat memberikan keterangan pada awak media  terkait   gelar  IMF-WB  Annual Meeting hari Sabtu (6/10/2018) di Denpasar . Foto (dari kiri ke kanan) Diana Gultom (debWATCH), Mike (Marjinal Band), Hamong Santono  (INFID), Andi Mutaqqin (ELSAM), Edo Rahman (WALHI), Suriadi Darmoko (WALHI Bali)

REDAKSIBALI.COM - Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi gelaran IMF-World Bank Annual Meeting yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, tanggal 12-14 Oktober 2018. Kegiatan ini merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank. Diperkirakan 12.000- 15.000 orang akan hadir, mulai dari perwakilan pemerintah, swasta, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil (CSO) dari banyak negara

Menyikapi pertemuan IMF-WB ini aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam People's Summit memberikan keterangan pada awak media  terkait sikap mereka  hari Sabtu (6/10/2018) di Denpasar

Siaran pers yang diterima redaksibali.com,  Civil Society Organizations (CSOs) Indonesia dan global, yang tergabung dalam People's Summit  akan menggelar The People's Summit on Alternative Development  tanggal 8-10 Oktober 2018 di Sanur, Bali.

Hamong Santono dari INFID menyatakan bahwa gagasan besar People's Summit ini adalah menuntut akuntabilitas Lembaga Keuangan Internasional khususnya Bank Dunia dan IMF. 

Pria yang juga koordinator acara People's Summit ini juga mengatakan IMF dan World Bank memiliki sejarah panjang dalam proses pembangunan di Indonesia. Hutang yang diberikan oleh Bank Dunia seringkali berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, namun tidak ada penyelesaian yang bermakna untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Secara khusus Hamong Santono juga menyampaikan pendapatnya tentang kepentingan Indonesia yang perlu diperjuangtan agar penyelengaraan IMF-World Bank Annual Meetin benar-benar memberi manfaat bagi Indonesia.  Menurutnya pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan pertemuan IMF-WB untuk mendorong isu-su besar yang tidak mampu diselesaikan oleh Indonesia sendiri, semisal illicit financial flow dan asset recovery

Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia menyatakan  "selama hampir 50 tahun WB- IMF beroperasi di Indonesia, belum pernah terjadi proses yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Lihat saja kasus pembangunan dam di Kedungombo, kebijakan WATSAL, maupun rekomendasi-rekomendasi IMF ke pemerintah Indonesia lewat rangkaian Lol (letter of Intent) masih memiliki dampak negatif sampai sekarang," tuturnya

Menurut Suriadi Darmoko dari WALHI Bali agenda international di Bali ini memberikan dampak negative paling tidak terhadap dua hal. Pertama, marakanya tindakan represif berupa penghancuran baliho-baliho tolak reklamasi Teluk Benoa, Batalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014, ini tidak hanya terjadi di jalan-jalan protokol tapi bahkan juga di jalan- jalan desa yang tidak dilalui oleh delegasi WB-IMF. 

Hal kedua menurut Moko, pertemuan internasional yang dilaksanakan di Bali semacam WB-IMF acapkali dijadikan kedok untuk percepatan proyek-proyek berskala besar. Proyek yang difasilitasi tersebut pada umumnya adalah proyek yang terindikasi melanggar aturan, seperti misalnya perluasan bandara Ngurah Rai dengan cara reklamasi

Sementara itu, Andi Mutaqgin dari ELSAM, menyatakan bahwa Bank Dunia akan menerapkan kebijakan perlindungan (safeguards) yang sudah efektif 1 Oktober ini bernama ESP (Environmental Social Framework). Kebijakan baru ini berpotensi untuk menimbulkan praktik praktik pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan, karena kebijakan-kebijakan utang dan konsekuensi proyeknya akan mengikuti hukum nasional yang standarnya belum cukup memberikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak dan lingkungan hidup. Berkali-kali menuai kritik, tak membuat Bank Dunia mundur dari rencananya menerapkan sistem baru ini.

“Bagaimana jika standar hukum nasionalnya jauh di bawah standar safeguards Bank Dunia?” tanya Andi

Sementara Ah Maftuchan, Direktur Perkumpulan Prakarsa  menyayangkan pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah, berlaku eksklusif. Seharusnya agenda dan prosesnya terbuka untuk publik.

Lebih jauh Maftuch menyatakan The People's Summit akan memberikan ruang bagi CSOs untuk berdiskusi, memberikan kritik, dan saran secara lebih proporsional serta berbasis bukti, People Summit on Alternative Development dalam penyelerggaraannya mencoba merangkul sebanyak  mungkin suara yang merfleksikan pandangan tentang Bank Dunia/ IMF serta dampak aktivitasnya

Mike dari Band Marjinal-Taring Babí yang turut menjadi salah satu penyelenggara acara People Summit juga secara keras mengkritisi utang menyatakan, "Pada hari ini kita harus menyadari bahwa utang hari ini adalah utang sejarah. Utang Ini adalah warisan penguasa yang hanya dinikmati oleh penguasa ke penguasa berikutnya saja namun rakyat yang harus membayar dan terbeban." 

 "Seharusnya negeri ini dapat membangun kesejahteraannya dari-untuk dan-oleh rakyat.  Kita harus berhenti gali lobank bikin utang,  lagi utang nambah lobank utang bertambah tak kurang-kurang rakyat lagi yang jad korban. Siapapun pemerintahnya, kalau watak dan praktiknya masih sama maka tidak akan ada perubahan” lanjut Mike (GR)

Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya