Daftar Pasang Baru Indihome

Perpres 86/2018 Tentang Reforma Agraria, Menyelesaikan Konflik dan Ketimpangan Lahan

Suasana Sosialisasi Perpres No. 86/2018 oleh Konsorsium Pembaruan Agraria  (KPA) Bali hari  Minggu (7/10/2018) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali


REDAKSIBALI.COM Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden tentang reforma agraria "Sudah ditandatangani oleh Presiden," ungkap Albert Nego Tarigan, staf khusus Kepala Staf Presiden (KSP), di sela acara Global Land Forum, di Gedung  Indonesia Menggugat, Bandung, Senin (24/9/2018), lalu.

Mendapat peluang penyelesaian konflik agraria  di Bali, Ngurah Karyadi yang turut hadir dalam dalam pertemuan itu, melalui  Konsorsium Pembaruan Agraria  (KPA) Bali, melakukan Sosialisasi atas Perpres No. 86/2018, di RM. Hidayah, Gilimanuk, Minggu (7/10/2018). Tampak hadir dalam sosialisasi itu para tokoh dan aktivis petani dari Bali Barat seperti Desa/ Kelurahan Gilimanuk, Sendang Pasir, Sumber Klampok, Tuwed, Sombang dan sekitarnya.

Segenap yang hadir berharap Beleid/ Perpres ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menata ulang struktur agraria di tanah air umumnya, dan di Bali pada khususnya. Termasuk didalamnya menyelesaikan ketimpangan penguasaan dan menyelesaikan konflik lahan, serta sumber daya agraria lainnya.

Menurut siaran pers yang diterima redaksibali.com, Reforma Agraria ini merupakan dasar keterlibatan dan tuntutan mereka/ petani selaku 'korban pembangunan' dalam gerakan reformasi 1998. Tuntutan ini kemudian ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. IX/2001,  dan  sekaligus dituangkan dalam janji kampanye 'Nawacita'  Pemerintah Presiden Joko Widodo.

Ngurah Karyadi, Dewan Penasihat KPA Bali, menyebutkan Perpres ini memiliki tiga blok kegiatan besar, yakni:

Pertama, soal legalisasi ‘asset’, atau sertifikasi lahan. Sebab, yang namanya urusan kepemilikan lahan akan diawali oleh proses sertifikasi. Apalagi setelah proses ini masyarakat bisa memaksimalkan ‘akses’ kesejahteraan mereka, dengan menjaminkannya ke bank misalnya.

Pemerintah tahun ini sudah mempercepat terbitnya sertifikat tanah seperti pada 2017 sebanyak 5 juta sertifikat, 2018 sebanyak 7 juta sertifikat, dan 2019 menjadi 9 juta. "Totalnya untuk itu semua mencapai 180 juta bidang tanah," tukas Ngurah, dalam kesempatan tersebut.

Kedua, soal redistribusi, atau pembagian (kembali) lahan. Untuk hal ini nantinya pemerintah membaginya lagi menjadi sub bagian lagi. Misalnya, lahan yang sudah habis Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang dan mengindentifikasi lahan perorangan atau HGU yang legalitasnya belum jelas.

Identifikasi ini awalnya akan dilakukan Panitia Desa, melalui program Desa Mandiri Reforma Agraria (DAMARA), yang dicanangkan Kementrian Desa. Untuk diteruskan pada, atau atas inisiatif Gugus Tugas Kabupaten/ Kotamadya, yang dipimpin oleh bupati atau walikota dengan melibatkan instansi terkait, dan kemudian setelah naik ke provinsi, yang dipimpin Gubernur.  Nah, di provinsi ini akan ada tim inventarisasi untuk mengecek ulang dan memferikasi data daerah daerah. Setelah inventarisasi selesai baru diserahkan ke pemerintah pusat. Kasus Gilimanuk, Sumber Klampok, Sendang Pasir dan Tuwed, bisa dimulai dengan mekanisme tersebut.

Masalah lain yang diatur adalah bagaimana perusahaan perkebunan (BUMN/D atau swasta) yang izin masih berlaku, seperti kelapa (sawit) misalnya, wajib menyerahkan setidaknya 20% lahannya untuk para petani/penggarap. "Sehingga kalau belum (diserahkan) bisa ada denda.Tapi tetap dia (perusahaan) harus berbagi. Untuk kasus Bali, bisa mulai dari perkebunan Melaya, Pekutatan, atau Pupuan," tambah Ngurah Karyadi.

Ketiga, soal Perhutanan Sosial, yang merupakan pemberian hak. "Jadi tanah Negara,  hutan, yang diberikan hak kepada masyarakat, sebagai kelompok dan bukan perorangan. Untuk kasus Bali bisa mulai dari Transmigran eks Tim-tim, atau desa-desa penyangga hutan agar menekan, atau menghentikan perambahan hutan di Bali," jelas Ngurah.

Lebih lanjut Ngurah Karyadi memaparkan,  pemerintah akan memberikan pengelola lahannya kepada masyarakat selama 35 tahun. Tapi selama peraturan pengelolaan pemerintah akan mengevaluasi setiap lima tahun. Adapun untuk tahun ini baru ada 1,9 juta hektare yang siap dibagikan. Tahun depan pemerintah menargetkan ada kenaikan menjadi targetnya dinaikkan menjadi 3 juta hektare. (GR/NKK).


Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya