Daftar Pasang Baru Indihome

Polemik Toko Tiongkok, DPRD Bali "Semprot" Imigrasi

I Nyoman Parta memimpin Raker dengan Disnaker dan Satpol PP Provinsi Bali membahas TKA Ilegal di Bali


REDAKSIBALI.COM - Keberadaan toko toko jaringan milik mafia Tiongkok di Bali sedang mendapat sorotan luas masyarakat. Sebab, toko-toko tersebut memberi subsidi yang besar kepada wisatawan Tiongkok untuk datang ke Bali, sehingga pariwisata Bali dijual murah di Negeri Tirai Bambu tersebut. Selanjutnya sampai di Bali dibuat sedemikian rupa agar berbelanja di toko Tiongkok. Hal ini merusak citra Bali dan Indonesia secara umum.

Masalah lain terkait toko Tiongkok itu adalah ada yang tidak berijin, dan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).  Masalah TKA ini dibahas dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Bali dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan Satpoll PP Provinsi Bali dan Pengawas Tenaga Kerja, Senin (29/10). "Informasinya begitu banyak TKA yang ada di Bali, baik yang berasal dari Tiongkok maupun yang berasal dari negara lainnya," kata Parta usai Rapat.

Wakil Rakyat asal Desa Guwang  Sukawati Gianyar ini menjelaskan, TKA yang ada di Bali ada yang datang secara legal. Mereka bekerja pada pos yang benar. Namun, ada TKA yang datang ke Bali, administrasinya legal, tetapi tidak bekerja sesuai jenis pekerjaan yang tercantum dalam IMTA (Izin menggunakan Tenaga Kerja Asing).  Selain itu ada  juga TKA yang menggunakan visa kunjungan untuk bekerja, dan ini yang jumlahnya sangat banyak. "Ini TKA ilegal yang harus ditindak tegas," kata Parta.

Dalam Rapat itu terungkap ada dugaan ‘kedekatan’ beberapa oknum pejabat Imigrasi dengan para pemilik toko  masuk jaringan mafia Tiongkok. Kuat dugaan, ada oknum di Imigrasi yang ikut bermain dengan para pemilik toko. Dalam Rapat itu, kata Parta, disimpulkan bahwa kunci utama untuk mengatasi masalah TKA di Bali ada di Imigrasi. “Jika ada Tenaga Kerja Asing Ilegal di Bali itu tanggung jawab Imigrasi. Karena merekalah yg tahu tentang status orang asing yang datang ke Bali. Imigrasi juga tahu berapa yang datang berapa yang kembali pulang karena semua datanya online. Itu kesimpulan rapat kami tadi dengan Kepala Satpol PP dan Kadis Tenaga Kerja propinsi Bali," kata Parta.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, Imigrasi seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap TKA ilegal di Bali. "Harusnya jika ada TKA ilegal harusnya diproses hukum dan segera dideportasi. Jadi jika ada tenaga kerja asing di Bali menyalahgunakan visa kunjungan  menjadi visa kerja, Imigrasi juga tahu. Masalahnnya, serius apa tidak menegakkan aturan," sodok Parta.

Dalam Rapat itu juga terungkap bahwa ada sekitar 600 orang TKA yang meninggalkan Bali sejak kasus permainan mafia Tiongkok ini mencuat. Sayangnya, tidak ada laporan apapun dari Imigrasi terkait para tenaga kerja asing tersebut. "Ada informasi yang sudah pulang ada 600 orang yang bekerja di travel, jadi guide, jadi pedagang dan bekerja di Celukan Bawang. Ini memang banyak sekali orang asing yang bekerja di Bali dengan menyalahgunakan visa. Kalau ada orang asing bekerja di Bali, menyalahgunakan visa yang paling bertanggung jawab adalah imigrasi,. Ini ada yang menyalahgunakan visa, ke mana Imigrasi?" kata Parta.

Parta mengaku geram dengan pejabat Imigrasi di Bali. Ia mengatakan, pejabat yang sudah lama di Imigrasi di Bali dimutasi ke daerah lain. Pasalnya, kasus ini sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, namun sama sekali tidak ada penyelesaian oleh Imigrasi.

"Sudah begitu lama masalah ini, tidak bisa diselesaikan. Anak kecil sekalipun tahu, siapa yang tahu orang luar kerja di Bali? Ya, Imigrasi. Siapa yang tahu orang datang atau ke luar Bali? Ya, Imigrasi. Jadi kalau sekarang ada orang asing bekerja di Bali menyalahgunakan visa, yang paling bertanggung jawab, ya, Imigrasi. Kalau dia tidak bisa menjaga Bali, ngapain dia di Imigrasi Bali. Jadi, seharusnya oknum yang sudah lama di Imigrasi dan tidak memihak Bali, ya, jangan lagi tugas di Bali. Dimutasi saja," tegas Parta. (Ar)

Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya