Rapat Dengan Eksekutif, Kariyasa Adnyana Beri Solusi Atasi 'Mafia Tiongkok'

Rapat dengar pendapat yang menghadirkan jajaran dewan, eksekutif, aparat penegak hukum dan berbagai organisasi kepariwisataan di Kantor DPRD Bali, Rabu (31/10/2018)
foto insert : Ketut Kariyasa Adnyana
REDAKSIBALI.COM - Jajaran  DPRD Bali dan pihak eksekutif Pemprov Bali sepakat untuk membenahi sektor pariwisata dan mengambil langkah tegas dalam menangani ‘mafia” Wisatawan Tiongkok yang belakangan mengemuka dan menodai citra Pariwisata Pulau Dewata. Demikian kesimpulan Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama usai memandu dengar pendapat yang menghadirkan jajaran dewan, eksekutif, aparat penegak hukum dan berbagai organisasi kepariwisataan di Kantor DPRD Bali, Rabu (31/10/2018).

Dalam rapat dengar pendapat tersebut  tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bali Ketut Kariyasa Adnyana, mengusulkan sejumlah  poin solusi yang diharapkan menjadi rekomendasi DPRD Provinsi Bali terkait kasus ini. Usulan rekomendasi Kariyasa antara lain:

Pertama, tertibkan seluruh toko - toko jaringan mafia Tiongkok di Bali yang jumlahnya tidak lebih dari 30 toko, atau tepatnya yang disebut 28 toko.

Kedua, usut siapa yang ikut bermain - main dalam masalah ini, sampai - sampai mereka dalam posisi illegal bisa beraktivitas begitu lama di Bali.

Ketiga, periksa perizinannya, jika sudah tidak ada izin seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) langsung tutup. Begitu juga kelengkapan izin lainnya.

Keempat, periksa kejelasan barang barang yang dijual. Jika memang dari Tiongkok datang ke Bali, seperti apa proses izin masuk barang, apakah sudah kena pajak. Jika memang sudah resmi dan sah bisa masuk Bali, mesti dijelaskan bahwa itu barang China, bukan dibilang hasil produk Bali atau Indonesia. Karena ada fakta penipuan, pemalsuan untuk menyebut bahwa barang - barang itu hasil karya Indonesia.

Kelima, usut pajak penjualan, yang selama ini dilakukan. Usut juga transaksi yang digunakan, yang disebut masih menggunakan wechat, sehingga transaksinya masih antar Tiongkok, tidak menggunakan rupiah, tidak ada devisa.

Keenam, usut masalah tenaga kerja asing, usut secara pidana. Ketujuh, usut penggunaan lambang negara, Garuda, untuk stempel. Bahkan bisa diusut secara pidana.

Ketujuh, tertibkan, tutup dan proses secara hukum jaringan Biro Perjalanan Wisata (BPW) illegal. Termasuk jaringan BPW illegal yang membangun jaringan dengan toko mafia Tiongkok.

Kedelapan, setelah dilakukan penertiban, jika ada pelanggaran pidana diteruskan. Misalnya, melakukan pemaksaan, pemerasan, pemalsuan barang, serta pelanggaran lain diteruskan secara pidana untuk efek jera. Dan aktivitas usahanya ditutup permanen.

Kesembilan, tata kembali usaha seperti ini, dengan mengedepankan penjualan hasil UMKM masyarakat Bali.

Kesepuluh, buat regulasi kuat, untuk menangkal aktivitas serupa ke depan, apakah dalam bentuk Perda atau Pergub, untuk bisa membangun pariwisata Bali berkelanjutan dan membangkitkan ekonomi Bali.

Kesebelas, Bali Tourism Board (BTB) jangan biasakan untuk mengambil langkah - langkah secara parsial, bermain sendiri seolah menjadi wakil Bali dalam membuat kesepakatan - kesepakatan dengan mafia Tiongkok. Ini merusak citra Bali juga. Jika ada pemikiran, sampaikan ke pemerintah, bukan langsung membuat kesepakatan. Kesepakatan yang terlihat hanya beberapa poin saja, di balik itu jangan -jangan ada kesepakatan lain. Ini jangan sampai terjadi.

Di awal pertemuan, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengapresiasi inisiatif dewan untuk menggelar pertemuan yang secara khusus membahas isu negatif bidang kepariwisataan yang belakangan menjadi viral. Menurut Cok Ace, jual beli kepala atau Bali dijual murah bukanlah isu baru dalam ranah pariwisata. 

Namun isu tersebut belakangan kembali mencuat karena banyaknya kasus yang menimpa Wisatawan Tiongkok seperti kecelakaan bus atau kecelakaan di objek wisata yang menelan korban jiwa. Kasus-kasus tersebut kemudian dikaitkan dengan praktek jual paket murah wisata. Terkait dengan persoalan itu, pihak eksekutif melakukan sidak ke sejumlah toko di sepanjang Jalan By Pass Ngurah Rai hingga Bandara Ngurah Rai yang disinyalir menjual paket wisata murah.

Menurut Cok Ace, praktek penjualan paket wisata murah ini sangat merugikan Bali. Bahkan karena masalah ini, Bali kemudian mendapat label sebagai daerah yang penuh dengan penipu. “Banyak yang dirugikan, pengusaha kita dan juga Wisatawan Tiongkok juga merasa tertipu dengan modus-modus seperti itu,” ujarnya. Untuk itu, Cok Ace mengajak seluruh komponen merapatkan barisan untuk memulihkan dan membersihkan nama Bali sebagai daerah tujuan wisata berkualitas bagi turis dari berbagai belahan dunia.

AA. Ngurah Adhi Ardhana dari Komisi II DPRD Bali mengapresiasi langkah eksekutif melakukan sidak ke lapangan. Namun ia berharap, sidak tersebut ditindaklanjuti dengan langkah yang lebih kongkrit dan tegas. “Pelanggaran harus ditindak, bukan hanya disidak namun juga disidik,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi I Ketut Tama Tenaya yang menilai pariwisata Bali saat ini dalam kondisi carut marut. Untuk itu sangat dibutuhkan langkah hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. “Mari kita benahi dan tata ulang pariwisata kita,” imbuhnya.

Mencermati jalannya diskusi, Ketua DPRD Adi Wiryatama menyimpulkan bahwa upaya membenahi pariwisata Bali membutuhkan tanggung jawab dari seluruh komponen. Untuk itu, Gubernur, Bupati/Walikota diharapkan segera merancang aturan kepariwisataan dan melakukan penataan pariwisata secara menyeluruh. Selanjutnya, DPRD Bali akan mengeluarkan rekomendasi yang nantinya dapat dipedomani semua pihak dalam menyelesaikan persoalan ini.(GR/rls)


Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya