BAWASLU Gianyar Ingatkan Peserta Pemilu Kirim Pemberitahuan Sebelum Kampanye

Peserta Rapat Koordinasi dengan Stakeholder dalam Rangka Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019,di  Rumah Luwih -  Gianyar, Kamis (22/11/2018) berfoto bersama usai pertemuan

REDAKSIBALI.COM - “Sekarang sudah memasuki masa kampanye, setidaknya telah terpasang alat peraga kampanye (APK), baik yang sudah difasilitasi oleh KPU maupun APK yang desainnya dibuat oleh partai politik masing-masing. Maka dari itu, di luar itu kami mohon untuk segera diturunkan oleh pihak yang memasang, itu salah satu wujud komitmen kita” kata Ketua Bawaslu Gianyar Wayan Hartawan, SH kepada redaksibali.com usai Rapat Koordinasi dengan Stakeholder dalam Rangka Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, di Rumah Luwih - Gianyar, Kamis (22/11/2018) 

Lebih lanjut Hartawan menyampaikan “Hasil pengawasan kami, memang ada ditemukan APK-APK yang melanggar, baik dari sisi disain maupun zona. Berkenaan dengan itu kami akan segera koordinasikan dengan Satpol PP selaku pihak eksekutor untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran APK ini. Karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan. Kewenangan Bawaslu hanya memberikan rekomendasi”

Wayan Hartawan, SH
Ditanya wilayah mana saja APKnya akan ditertibkan, Hartawan menjelaskan “Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, kami upayakan penertiban tidak hanya di jalur-jalur protokol, Satpol PP di tingkat kecamatan juga kami harapkan bergerak di tingkat kecamatan”

Terkait kampanye, Ketua Bawaslu Gianyar mengeluhkan calon legislatif (Caleg) atau Partai Politik Peserta Pemilu jarang menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu saat kampanye. Kampanye ini dikhawatirkan bisa mengundang gesekan di masyarakat.


“Manakala ada kampanye tatap muka atau dalam kearifan lokal kita disebut simakrama juga harus mengikuti ketentuan. Setidaknya ada surat pemberitahuan kepada Kepolisian dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu. Selama ini memang setiap calon atau Partai Politik sangat sedikit menyampaikan surat pemberitahuan itu kepada Kepolisian. Sehingga semua kegiatan itu tidak terpantau oleh penyelenggara Pemilu maupun Kepolisian. Padahal ini sangat penting. Pentingnya adalah untuk menghindari gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat. Sekiranya kalau sudah ada pemberitahuan tentu pihak Kepolisian dapat mengatensi demikian pula kami di Bawaslu bisa mengatensi kegiatan itu” kata Hartawan

“Agar sama-sama nyaman, Peserta pemilu dapat melaksanakan kampanye dengan nyaman, begitu juga kami di Bawaslu bisa melaksanakan pengawasan dengan nyaman” lanjut Hartawan. 

Untuk mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan sejuk, menurut Hartawan setidaknya ada empat komponen besar yang harus memiliki komitmen bersama. Komponen itu tediri dari terdiri dari penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Partai Politik peserta Pemilu beserta Calegnya, stakeholder dan masyarakat.

“Pemilu ini bisa berjalan aman damai dan sejuk, tiada lain carannya dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu UU nomor 7 tahun 2017 maupun peraturan KPU serta peraturan per UU lainnya” pungkas Hartawan

Rapat Koordinasi dengan Stakeholder dalam Rangka Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, hari Kamis (22/11/2018) di Umah Luwih menghadirkan narasumber Anggota Bawaslu Bali I Wayan Widyardana Putra, Kepala Satpol PP Kabupaten Gianyar Cokorda Gede Agusnawa dan Ketua Bawaslu Gianyar Wayan Hartawan. 

Selain Anggota Bawaslu Gianyar, turut pula hadir dalam pertemuan ini Satpol PP Gianyar, Kesbangpol Gianyar, Perwakilan Polres Gianyar, Ketua Panwascam se Kabupaten Gianyar, perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar dan perwakilan Dandim 1616 Gianyar. (GR)



Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya