![]() |
Rapat Koordinasi Pembina Samsat Nasional 2018 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali , Kamis(15/11/2018) |
REDAKSIBALI.COM
- Pemerintah Provinsi Bali secara resmi ikut bergabung ke dalam jaringan
pemanfaatan aplikasi Samsat Online Nasional. Gubernur Bali Wayan Koster secara
langsung menandatangani Nota Kesepahaman disaksikan langsung oleh Kapolri
Jenderal Pol. Tito Karnavian dan Dirut Jasa Raharja Budi Rahardjo.
Penandatangan
Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepolisian Negara
RI, Kemendagri, PT Jasa Raharja dan 24 Pemerintah Provinsi dengan 23 BPD, 4
Bank BUMN dan 3 Bank Swasta se-Indonesia tentang pengembangan dan pemanfaatan
aplikasi layanan samsat online nasional dilakukan pada pembukaan Rapat
Koordinasi Pembina Samsat Nasional 2018 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta,
Bali (15/11/2018).
Kakorlantas
POLRI Irjen Pol. Refdi Andri mengatakan samsat online nasional ini merupakan
upaya dalam rangka mempermudah pelayanan kendaraan bermotor. Penggabungan ini
akan menyempurnakan sistem aplikasi yang ada di masing-masing daerah sehingga
pelayanan samsat bisa dilakukan dimana saja.
Kapolri
Tito Karnavian mengatakan pelayanan Samsat kendaraan bermotor jadi bagian yang
penting karena lalu lintas seperti pembuluh darah.
“Kalau
lalu lintas lancar maka segalanya akan berjalan lancar, terutama ekonomi dan
pembangunan,” kata Jenderal Tito.
Sebagai
sumber pendapatan daerah, Tito berharap samsat tidak membuat masyarakat
terbebani. Caranya dengan mengurangi kebocoran yang disebabkan adanya calo dan
perilaku koruptif. Untuk mensiasati itu salah satunya dengan menggunakan
pemanfaatan IT melalui sistem online.
Tito
berharap ke depan ada terobosan-terobosan lain yang bisa dilakukan untuk
membuat pelayanan menjadi lebih baik mulai dari hulu sampai ke hilir.
Di
sisi lain, Kapolri juga mengingatkan daerah-daerah di Indonesia yang rawan
macet agar mulai memikirkan untuk mengurangi insentif untuk kendaraan pribadi dan
sebaliknya memberi insentif untuk angkutan publik. Kapolri berharap insentif
untuk pembangunan transportasi publik ditambah dan laju pertumbuhan kendaraan
pribadi mulai ditekan atau dikendalikan.
Seusai
acara, Gubernur Wayan Koster mengatakan Bali sudah cukup lama menjalankan
samsat online sehingga tak ada kendala dalam penggabungan ini.
Di
sisi lain Koster juga sepakat dengan Kapolri bahwa Bali membutuhkan
transportasi publik dan perlu mengurangi insentif untuk kendaraan pribadi.
0 komentar:
Posting Komentar
Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya