Koster Instruksikan Tutup TokoTiongkok, Satpoll PP Hanya Berikan SP2

Ketut Kariyasa Adnyana mengamati barang yang di jual Toko Kalimanta. Toko Jaringan Tiongkok ini tak berizin tapi tak ditutup oleh Satpoll PP.



REDAKSIBALI- Gubernur Bali Wayan Koster pada Kamis (8/11/2018), telah merekomendasikan untuk menutup toko jaringan mafia Tiongkok, baik yang tidak berizin maupun yang berizin tapi menjalankan praktek bisnis tak sehat. Namun, sikap tegas Koster itu tak nyambung di lapangan. Satpoll PP yang menjadi eksekutor di lapangan justru terkesan mandul. Toko Tiongkok yang jelas-jelas melanggar aturan, tidak ditutup. Satpol PP hanya memberikan Surat Peringatan (SP).

Menindaklanjuti rekomendasi Koster tersebut, Satpoll PP Provinsi Bali dan Satpoll PP Kabupaten Badung pada Jumat,(9/11) melakukan operasi gabungan untuk menertibkan toko-toko Tiongkok maupun Biro Perjalanan Wisata (BPW) atau Travel Agent yang terkait jaringan Tiongkok itu. Satpol PP Provinsi Bali dipimpin oleh Kabid Trantib Dewa Darmadi, sedangkan Satpol PP Badung dipimpin oleh Kasi Penyidik Satpol PP Badung Wayan Sukanta. Anggota Fraksi PDI perjuangan DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana ikut dalam rombongan Satpol PP tersebut.

Satpoll PP Kabupaten Badung menyasar toko-toko Tiongkok. Ada empat toko jaringan Tiongkok yang didatangi yakni Toko Kalimanta, Venus, Lisa Jewellery dan Maharaja. Yang pertama disasar adalah Toko Kalimanta, yang menjual sarang burung wallet, obat – obata dan lainnya. Rombongan Satpol PP hampir saja terkecoh. Toko ini terlihat tak ada aktivitas karena memang sudah mendapat SP 1 pada 2 November lalu karena tak berizin. Namun, saat Kariyasa masuk ke ruangan  toko tersebut, ditemukan nota pembayaran mulai terakhir 8 November 2018. Ternyata aktivitasnya seperti biasa seperti sebelum-sebelumnya. Kariyasa pun geram.

“Gimana ini, kok bisa masih ada aktivitas jual beli, padahal katanya Satpol PP Badung sudah menutup aktivitasnya sejak SP1 tanggal 2 November,” sodok Kariyasa.

Satpol PP Badung terkejut atas temuan Kariyasa tersebut. Namun, Satpoll PP Kabupaten Badung tak menutup toko tersebut, hanya diberikan SP 2. Sikap Satpoll PP ini memantik reaksi keras Kariyasa. Sekretaris Komisi III DPRD Bali ini mempertanyakan sikap Satpol PP yang tak langsung menutup Toko Kalimanta tersebut. Kariyasa menegaskan bahwa gubernur Koster sudah mengintruksi untuk menutup toko Tiongkok, baik yang berizin maupun tidak berizin tapi melakukan praktek – praktek tidak sehat.

“Kenapa tidak langsung ditutup, kenapa lagi munculkan SP2, padahal SP1 sudah dilanggar,” tegas Kariyasa.

Kasi Penyidik Satpol PP Badung Wayan Sukanta beralasan, rekomendasi Koster disebutkan mengikuti peraturan yang berlaku. Baginya tetap harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Kami tetap menjalankan sesuai SOP di Badung,” kata Sukanta.  Namun, Kariyasa langsung meluruskan, bahwa intruksi Gubernur jelas meminta untuk menutup usaha akomodasi pariwisata, travel agent dan toko yang tidak berizin dan aktivitas usahanya tidak sehat. Instruksi itu sejalan dengan rekomendasi DPRD Bali kepada Koster.

“Artinya yang berizin, namun jelas – jelas aktivitasnya sudah rusak mesti ditutup, itu intruksi Pak Koster yang sebenarnya, sudah nyambung dengan rekomendasi DPRD Bali,” tegas Kariyasa.

Namun, Satpoll PP Kabupaten Badung bergeming. Toko Kalimanta pun selamat. Kendati tak punya izin dan melanggar SP1, toko tersebut tak ditutup. Sementara Toko Venus, Lisa Jewellery dan Maharaja, nasibnya sama seperti Toko Kalimanta. Kendati tak memiliki izin, toko tersebut tidak ditutup, hanya diberikan SP2.

Adapun Satpol PP Provinsi Bali menyasar sejumlah BPW atau travel agent yang terkait dengan jaringan Tiongkok, di antaranya Bali Meru Mas Tour And Travel di Jalan Mertasari Suwung Kangin. BPW ini hanya memegang izin dari Pusat, sedangkan izin dari Provinsi tidak ada. Kemudian, GEAE Travel jalan Kuru Setra, Kuta Selatan Badung. BPW ini izinnya lengkap. Berikutnya menyasar New Bali Tour di jalan Kuru Setra Kuta Selatan. Izinnya masih dalam proses. Satpoll PP pun memberikan surat pemanggilan.

Kendati belum ada yang berizin, Satpoll PP tak menutup BPW tersebut. Kabid Trantib Satpoll PP Provinei Bali Dewa Darmadi mengatakan semua proses mesti sesuai dengan SOP. "Kami harus mengikuti itu. Seperti yang dilakukan Badung, itu memang murni SOP Badung, kami tidak bisa memaksa langsung menutup,” katanya.

Usai penertiban tersebut, Kariyasa mengaku kecewa dengan sikap Satpoll PP. Sesuai instruksi gubernur, kata dia, toko-toko yang tak punya izin maupun yang berizin tapi praktek bisnisnya tak sehat, harus ditutup mulai kemarin. Di luar dugaannya, Satpoll PP justru tak menutupnyaz hanya memberikan SP 2.

"Terus terang sangat kecewa, karena sama sekali tidak terjadi seperti yang dibayangkan sebelumnya bahwa hari ini (kemarin) dilakukan penutupan, ternyata tidak. Contohnya Kalimanta, aktivitasnya ketika Satpoll PP turun pura – pura tutup. Namun saat kami masuk, ternyata banyak nota tertanggal 8 November. Artinya kemarin (dua hari lalu) saja masih buka, padahal 2 November SP1 diturunkan, mestinya sudah tutup. Tapi ini dibiarkan, malah dikasi SP2,” kata Kariyasa.

Demikianpun dengan BPW yang izinnya jelas – jelas tidak lengkap namun tidak langsung ditutup. "Izin tidak lengkap, aktivitas masih jalan, hanya dipanggil. Mestinya tutup sampai lengkap izinnya baru boleh buka," tegas Kariyasa.

Lebih lanjut Caleg DPR RI ini mengaku prihatin dengan sikap Satpoll PP yang tak sejalan dengan sikap gubenur. Sebagai bawahan, Satpoll PP dinilainya mencederai wibawa gubernur yang telah menginstruksikan menutup toko jaringan Tiongkok.

“Pak Koster sudah instruksikanz karemna beliau ingin menata pariwisata Bali, menyelamatkan pariwisata Bali, tapi tidak diikuti bahkan seperti diabaikan bawahannya. Jangankan yang berizin, yang tidak berizin tidak ditutup. Terus terang saya miris dengan kondisi ini," sesal Kariyasa.

Politikus vokal asal Buleleng ini pun mengharapkan gubernur untuk turun langsung memimpin penertiban toko dan BPW Jaringan Tiongkok. “Agar masalah ini tuntas, kami berharap agar Pak Koster yang langsung memimpin proses penertiban ini,” pungkas  Kariyasa. (Ar)

Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya