PDI-P Gelar Lokakarya PPSB

Wayan Koster (di Podium), Rieke Diah Pitaloka, IGN Kesuma Kelakan dan Nyoman Adi Wiryatama  saat Lokakarya Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Sabtu (10/11/2018)

REDAKSIBALI.COM
- PDI Perjuangan Provinsi B ali menggelar Lokakarya Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Sabtu (11/11/2018).

Lokakarya ini mengambil tema Implementasi Pola Pembangunan Semesta Berencana melalui visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" Dalam 1 Pulau, 1 Pola dan 1 Tata Kelola.

Kagiatan ini dihadiri tiga pilar PDI Perjuangan, yakni kader partai yang duduk di Eksekutif, Legislatif dan Struktur partai dari tingkat Provinsi hingga kabupaten/Kota se-Bali. Hadir pula Sekretaris Pusat Analisa dan Pengendali Situasi DPP PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Lokakarya PPSB pertama kali digelar oleh PDI Perjuangan. Bali adalah Pilot Project PPSB secara nasional. Implementasinya dimulai pada tahun 2019.

Ketua DPD PDI perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster menjelaskan, Lokakarya tersebut untuk membahas program untuk dimasukkan ke dalam APBD tahun Anggaran 2019, sebagai breakdown program-program yang tertuang dalam PPSB. Terdapat lima bidang prioritas dalam PPSB, yaitu sandang, pangan dan  papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; adat budaya dan agama; pariwisata dan infrastuktur pendukung.

"Lokakarya ini membahas program yang akan dimasukan ke dalam APBD 2019 dalam konteks pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana. Semua ini dalam rangka mewujudkan visi misi Nangun Sad Kerthi Loka Bali lima tahun kedepan" jelas Koster yang juga gubernur Bali

Khusus untuk pendidikan, Koster mengatakan pada tahun 2019 akan dimulai tahapan wajib belajar 12 Tahun. Berdasarkan data, program wajib belajar tersebut tak terlalu membebani anggaran. Pasalnya, selisih siswa SMP dengan SMA/SMK tidak terlalu signifikan, yakni sekitar 11 Ribu siswa. Untuk itu, Pemprov Bali akan membangun sekolah baru dan penambahan jumlah ruang kelas. “Artinya, lagi 11 ribu siswa SMP yang tidak tertampung ke tingkat SMA/SMK. Tinggal memikirkan bisa ditampung secara bertahap. Hitungan saya, tahun 2021 itu bisa menjangkau semua siswa lulusan SMP,” kata Koster.

Bukan hanya sekolah negeri, lanjut Koster, sekolah swasta juga akan didorong untuk melaksanakan program wajib belajar dua belas tahun. Termasuk juga dengan bantuan dan pengembangan dari pemerintah. “Kalau ada sekolah swasta minta, kita akan kita kasih. Memungkin, karena UU Pendidikan tidak membedakan sekolah swasta atau negeri,” jelasnya.

Apakah biaya pendidikan semua siswa itu digratiskan? Koster menjelaskan, untuk pembiayaan terkait penyelenggaraan di kelas, siswa tidak dipungut biaya. Namun, Pemprov tak menanggung biaya kegiatan siswa di luar kelas.

 "Gratisnya sih tidak gratis  beneran, artinya beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pembelajaran yang langsung itu sudah tidak dipungut biaya. Untuk kegiatan dinluar kelas yang sifatnya pilihan, sekolah memungut biaya yang sifatnya sukarela," jelas Koster.

Ia melanjutkan, anggaran pendidikan Pemprov Bali yang akan dalam APBD 2019 nanti totalnya mencapai 29 persen atau sebesar Rp. 1,9 Trilyun. Anggaran itu bersumber dari APBD Provonsi Bali sebesar Rp1,3 Triliun (20 persen dari APBD Rp6,5 Triliun), dan sisanya dari Pusat. Jumlah anggaran pendidikan tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan yang diamanatkan UU yakni sebesar 20 persen.

“Anggaran untuk pendidikan mencapai Rp. 1,9 Trilyun.  APBD kita kan Rp. 6,5 Trilyun. Kalau 20 persen saja kan kira-kira Rp.1,3 Trilyun," jelas Koster.

Yang juga pendapat perhatian khusus adalah terkait jaminan sosial. Salah satunya persoalan banyaknya komplain terhadap pelayanan BPJS. Koster mengaku akan mengumpulkan para pakar dan ahli di bidang pelayanan kesehatan untuk mengakajinya
Seluruh keluhan masyarakat untuk dipetakan. “Kita akan kumpulkan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kemudian seluruh komplain akan kita sempurnakan dan petakan. Dan akan diperbaiki serta dijalankan dengan Pergub,” katanya.

Sementara Ketua Dewan Perancang Daerah PPSB Provinsi Bali IGN Kesuma Kelakan menjelaskan, Bali merupakan pilot project oleh DPP PDIP dalam membangun sebuah wilayah. Program PPSB itu didorong untuk masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang kepala daerahnya dari PDI perjuangan.

"Ibu ketua umum (Megawati Soekarno Putri, red) memerintahkan agar (PPSB) masuk dalam RPJMD daerah karena Bali sebagai pilot project. Seluruh kepala daerah yang diusung PDIP wajib melaksanakan PPNSB dalam RPJMD," kata Alit Kelakan.

Caleg DPR RI ini melanjutkan, PPSB itu perlu dibahas dalam Lokakarya agar nantinya bisa mengontrol implementasi program tersebut dalam pemerintahan di Bali.

 "Kita ingin memastikan pelaksanaan pembangunan di Bali melalui PPNSB. Kita juga ingin mensinkronisasikan antara PPNSB di kabupaten dengan provinsi ," kata Alit Kelakan. (Ar)

Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya