Tingkatkan Kualitas Pariwisata, Gubernur Koster Usulkan Kontribusi Wisatawan

Rapat Pembahasan Raperda tentang APBD tahun 2019 di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Bali, Senin (19/11/2018).
REDAKSIBALI.COM - Gubernur Bali Wayan Koster melirik sektor pariwisata ketimbang pajak kendaraan untuk meningkatkan PAD Provinsi Bali. Cara ini juga sekaligus langkah untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Bali. Hal ini terungkap dalam Rapat Pembahasan Raperda tentang APBD tahun 2019 di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Bali, Senin (19/11).

Dalam rapat Gubernur Koster menilai pendapatan asli daerah Bali relatif stagnan, sementara selama ini masih ditopang oleh pajak kendaraan. “Saya terus terang tidak tertarik mendorong PKB dan BBNKB, karena itu sama artinya kita mendorong masyarakat membeli kendaraan,” ujarnya. Menurutnya dampak sosial seperti macet dan polusi kendaraan bisa jadi justru merugikan dan bukan menguntungkan Bali.

Sebagai gantinya, salah satu cara untuk meningkatkan PAD Bali adalah dengan menerapkan kontribusi pariwisata kepada wisatawan. Baik wisatawan domestik maupun manca negara. Kontribusi ini nantinya sebagai kompensasi terhadap upaya pelestarian budaya dan lingkungan di Bali.

Gubernur Koster mengatakan, kontribusi ini nantinya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada wisatawan. Menurutnya wisatawan memerlukan pelayanan yang baik, situasi yang aman, jaminan kesehatan dan perlindungan. 

“Ini semua akan kita berikan kepada wisatawan sehingga datang ke Bali dia bisa menikmati objek wisata dengan baik, tenang, aman, damai, nyaman dan terlindungi semua aspek aktivitasnya,” kata mantan anggota DPR tiga periode ini.
  
Jika skenario ini berjalan, Koster memprediksi Bali bisa mengumpulkan hampir satu trilyun rupiah dari kontribusi pariwisata ini. Dana ini nantinya akan masuk ke dalam PAD dan dikelola untuk peningkatan kualitas kepariwisataan di Bali. “Itu ada di berbagai negara,” imbuhnya.

Gubernur Koster juga menyampaikan wacana membentuk badan khusus untuk menyalurkan sebagian CSR swasta yang ada di Bali agar penggunaannya tepat sasaran.

Menanggapi gagasan Gubernur ini, Manajer Program Bali CI Indonesia Bali Made Iwan Dewantama mengatakan pengambilan atau pungutan dana dari wisatawan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disitu kelemahan Bali saat ini, terutama bila mengacu pada UU no.28 thn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah mengatur secara rigid dana-dana yang bisa dipungut oleh daerah.

Made Iwan Dewantama menambahkan Gubernur Bali terdahulu pernah mengeluarkan Pergub. No.41 tahun 2013 tentang Program Pelestarian Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Heritage and Protection) bagi Kepariwisataan Budaya Bali, yang memuat pungutan (mandatory)sebesar US$ 10 bagi setiap wisatawan asing yang datang ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai. Langkah cerdas Gubernur Bali ini tidak bisa diterapkan karena Pergub tersebut  dianggap tidak sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

“Namun kini  ada PP no. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang bisa menjadi celah hukum dan mekanisme pengelolaan serta pemanfaatan dana dari wisatawan. Hal ini penting untuk menjadi perhatian karena dana dari wisatawan seharusnya diprioritaskan untuk menjaga alam dan budaya Bali yang menjadi aset utama pariwisata Bali, sehingga wisatawan ikut berperan aktif dalam memastikan masa depan pariwisata Bali.” kata Iwan Dewantama lebih lanjut


Iwan Dewantama juga memberi masukan “Kalau masuk ke dalam mekanisme PAD dikhawatirkan kepercayaan publik dan wisatawan yang membayar tidak akan terbangun. Banyak contoh di negara lain seperti di negara Palau yang menerapkan Palau Green Fee dengan memungut dana dari wisatawan dan dananya tidak masuk ke anggaran pemerintah (PAD) tapi dikelola oleh badan tertentu yg ditunjuk oleh pemerintah dan stakeholder terkait, sehingga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bisa diwujudkan”

Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan diikuti anggota DPRD Bali serta Kepala OPD Pemprov Bali. (GR/rls)

Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya