Awas!!! Di Bali Setiap Orang Dilarang Menggunakan Plastik Sekali Pakai

Gubernu Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Cok Ace dan Sekda Bali Dewa Indra saat memberikan keterangan pada awak media terkait  Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin (24/12)

REDAKSIBALI.COM - Gubernur Bali mengeluarkan kebijakan strategis yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Peraturan ini ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster tanggal 21 Desember 2018. 

Dalam Pergub ini, Plastik Sekali Pakai (PSP) didefinisikan segala bentuk alat atau bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai. 

Pembatasan Timbulan Sampah PSP mencakup volume atau berat; distribusi; dan penggunaan.

Pergub ini mengatur setiap orang dan Pelaku Usaha dilarang menggunakan PSP. Dan Lembaga Keagamaan melaksanakan pembinaan agar umatnya tidak menggunakan PSP dalam kegiatan keagamaan. 


Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/ Desa Pakraman, masyarakat dan perorangan dilarang menggunakan PSP dalam setiap kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial.

Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/Desa Pakraman, masyarakat dan perorangan wajib menggunakan Produk pengganti PSP.

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP. Peran aktif masyarakat dimaksud dalam bentuk tidak menggunakan PSP dalam kegiatan sehari-hari dan aktif melakukan pencegahan penggunaan PSP.


Terkait keluarnya Pergub ini, Ketua Bidang Lingkungan Paiketan Krama Bali, Iwan Dewantama menyatakan kebijakan tersebut patut diapresiasi. Peran serta masyarakat dalam penerapan Pergub juga penting karena penggunaan plastik kresek dan sedotan sudah sedemikian massalnya.

Namun Iwan Dewantama meragukan efektifitas Pergub ini dalam mengatasi penggunaan PSP. “Kalau Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi Payung hukum Pergub ini sanksinya tidak efektif, bagaimana Pergubnya bisa efektif? tanya Iwan Dewantama

“Selama ini kita lemah dipenegakan hukum sehingga masyarakat tidak teredukasi dan menjadi skeptic. Apalagi sanksi pelanggaran cuma adminitratif aja. Bagaimana memberikan sanksi administratif kepada individu atau bentuk usaha yang tidak berijin? “ kata Iwan Dewantama penuh tanya.(GR)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya