Daftar Pasang Baru Indihome

Gubernur Minta Kanwil Agama Dukung Pendidikan Agama di Desa Adat

Gubernur Bali Wayan Koster  menerima audensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, I Nyoman Lastra beserta jajaran Kanwil Agama Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (12/10).

REDAKSIBALI.COM - Meskipun baru beberapa bulan menjabat, Gubernur Bali Wayan Koster terus bergerak untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Bukan hanya dari internal Pemerintah Provinsi Bali, namun juga dengan cara bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti instansi vertikal.

Hal ini salah satunya tampak saat mantan anggota DPR RI ini menerima audensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, I Nyoman Lastra beserta jajaran Kanwil Agama Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (12/10).

Dalam pertemuan ini Gubernur Koster menyampaikan visinya untuk mewujudkan SDM Bali yang unggul melalui pendidikan. Salah satunya melalui pendidikan dasar berbasis agama yang diselenggarakan oleh desa adat. 


Untuk mendukung hal tersebut, ia meminta Kanwil Agama untuk membantu program tersebut. Bantuan tersebut misalnya melalui buku-buku penunjang belajar mengajar dan pelatihan untuk para guru.

“Saat ini sudah ada beberapa desa yang berinisiatif memulai program pendidikan ini, namun akan lebih baik jika pemerintah bisa turut membantu,” ujarnya.

Gubernur Koster yang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan pihaknya sedang menyusun aturan agar program pendidikan ini bisa segera terlaksana. Ia juga akan mengajak pihak terkait seperti PHDI, MUDP dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan program ini.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, I Nyoman Lastra menyambut positif rencana Gubernur Bali Wayan Koster. Ia bahkan mengaku sudah memiliki kurikulum untuk pelaksanaan pendidikan agama di Bali.(GR/rls)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya