Daftar Pasang Baru Indihome

I Kadek Budi Prasetya,SH: Dorong Pengesahan RUU Tentang Masyarakat Adat untuk Perkuat Desa Pakraman

I Kadek Budi Prasetya, SH
REDAKSIBALI.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2018. RUU tentang Masyarakat Adat ini sekiranya perlu didorong agar segera disahkan menjadi undang-undang. Karena setelah RUU ini disahkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat bagi eksistensi desa pakraman di Bali. 

Hal itu disampaikan Kadek Budi Prasetya kepada redaksibali.com menanggapi ramainya polemik pelemahan desa pakraman.

“Beberapa ketentuan di dalam RUU tersebut telah dimasukkan perihal Perlindungan (Bab III) serta Hak dan Kewajiban (Bab IV) dari Masyarakat Adat. Kita perlu bersama-sama mengkaji dan mendorong agar RUU ini bisa menjadi payung hukum dan solusi yang lebih permanen bagi tetap ajegnya desa pakraman di Bali. Termasuk bagaimana desa pakraman nantinya bisa mengatur sumber dayanya” kata Kadek Budi Prasetya yang baru menyandang gelar magister hukum dari Univeristas  Nasional Jakarta.

Sebagaimana ramai diberitakan terjadi polemik pasca penangkapan  oleh pihak kepolisian terhadap petugas dari desa pakraman yang dianggap melakukan pungutan liar di pintu masuk Pantai Matahari Terbit, Desa Sanur Kaja, Denpasar Selatan awal November lalu. Dan juga terjadi polemik pasca penangkapan terhadap dua petugas karcis obyek wisata Tirta Empul, Tampaksiring, Gianyar.

Menurut Kadek Budi Prasetya, kewenangan pengelolaan keuangan Desa Pekraman memang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman. Pada ketentuan Pasal 10 Perda ini dijelaskan bahwa Pendapatan desa pakraman diperoleh dari : urunan krama desa pakraman;, hasil pengelolaan kekayaan desa pakraman; hasil usaha lembaga perkreditan desa (LPD); bantuan pemerintah dan pemerintah daerah; pendapatan lainnya yang sah; sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Kadek Budi Prasetya menyatakan, sesuai Perda bahwa pendapatan desa pakraman ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan di desa pakraman masing-masing. Dimana tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan desa pakraman ini diatur dalam awig-awig. Dan Awig-awig desa pakraman tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia.

Kadek Budi Prasetya beranggapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman`kurang kuat dijadikan landasan bagi desa pakraman dalam melakukan pengelolaan keuangan, Karena tentu saja sebuah peraturan tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya sesuai dengan ketentuan hirarki Perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Untuk memperkuat Desa Pekraman ini diperlukan payung hukum yang lebih kuat. Meskipun dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) telah disebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Namun tentu saja ketentuan tersebut harus dijabarkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih spesifik.


“Mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat untuk disahkan menjadi undang-undang akan menjadi solusi yang lebih permanen. UU ini bisa menguatkan keberadaan desa pakraman di Bali” pungkas I Kadek Budi Prasetya, SH yang ditugaskan Partai Gerindra menjadi Caeleg DPRD Provinsi Bali nomor urut 4 daerah pemilihan Kota Denpasar.
(GR)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya