Daftar Pasang Baru Indihome

Tren Korupsi di Indonesia 2018

ilustrasi korupsi (istimewa)
REDAKSIBALI.COM -Lembaga Survey Indonesia (LSI) merilis hasil survey hari Senin, 10 Desember. Survey yang bertajuk ‘Tren Perepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia’ memberi gambaran sejauh mana kinerja pemberantasan korupsi diketahui dan dievaluasi oleh publik secara umum.

Survey ini juga memberi gambaran bagaimana masyarakat menilai kinerja berbagai lembaga, khususnya KPK, dalam pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, bagaimana sikap masyarakat terhadap korupsi serta bagaimana partisipasi masyarakat untuk memberantas, atau sebaliknya, ikut melakukan korupsi


Survey yang dilakukan LSI bersama ICW (Indonesia Corruption Watch) dilakukan pada periode 8-24 Oktober 2018 dengan melibatkan 2 ribu responden yang berumur 19 tahun atau lebih, atau sudah menikah. Survey dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan margin of error 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95%. 

Hasil survey LSI menunjukkan saat ini mayoritas warga menilai bahwa tingkat korupsi mengalami peningkatan (52%). Akan tetapi, dibandingkan dengan tren korupsi dalam dua tahun terakhir, persepsi terhadap korupsi menurun, dari 70% pada 2016 menjadi 52% tahun ini. 


Kondisi ini terjadi berkaitan dengan pengetahuan warga bahwa saat ini lembaga-lembaga yang ada telah melakukan langkah pemberantasan korupsi dan langkah tersebut dinilai efektif, meski dalam derajat yang bervariasi. KPK dinilai sebagai lembaga yang paling banyak melakukan langkah pemberantasan korupsi dan tinggi efektivitasnya

Mayoritas warga saat ini juga menilai pemerintah serius melawan korupsi, terutama pemerintah pusat. Dalam setahun terakhir, persepsi ini relatif tidak berubah. 


Namun demikian, persepsi terhadap tingkat korupsi berbeda terhadap pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Umumnya, warga menilai korupsi paling tinggi di pemerintah pusat, lalu menurun hingga yang paling sedikit korupsinya di tingkat desa/kelurahan. Artinya, semakin jauh dari warga, makin dipersepsi korup. Sebaliknya, semakin dekat dari warga, semakin dipersepsi tidak korup. 

Kinerja pemerintah dinilai sangat baik dalam infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi, dalam dalam mencegah korupsi dan menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi masih perlu ditingkatkan.

Saat ini, mayoritas warga menilai bahwa suap dan gratifikasi adalah sesuatu yang tidak wajar. Akan tetapi, dalam dua tahun terakhir, yang menilai “tidak wajar” cenderung turun, sebaliknya yang menilai “wajar” cenderung makin banyak.

Mengenai kolusi, lebih banyak warga yang menilainya sebagai hal yang “tidak etis” dan hanya sedikit yang menilainya sebagai suatu “kejahatan”. Selain itu, cukup banyak yang menilainya sebagai hal yang “normal”.

Terkait pengalaman menyaksikan langsung korupsi, sangat sedikit warga yang pernah menyaksikan korupsi secara langsung. Demikian pula yang diceritakan oleh orang dekat yang pernah menyaksikan, sangat sedikit. Mayoritas mengaku dirinya dan orang dekatnya tidak pernah menyaksikan korupsi secara langsung.

Akan tetapi, sebetulnya warga cukup berpengalaman berhubungan dengan pegawai pemerintah dalam berbagai layanan publik dan dalam berhubungan tersebut juga terlibat pungli dan gratifikasi dengan derajat yang bervariasi.

Hal ini kembali menunjukkan bahwa korupsi masih dipahami sebagai sesuatu yang terjadi di pusat, melibatkan kasus-kasus besar saja. Sementara suap atau gratifikasi yang dialami dalam hubungan dengan pegawai pemerintah dianggap bukan korupsi.


Warga paling banyak berhubungan dengan pegawai pemerintah untuk memperoleh layanan kesehatan, kemudian mengurus kelengkapan administrasi publik, urusan dengan pegawai atau guru di sekolah negeri, dan urusan dengan polisi. Kemudian, lebih sedikit warga yang berhubungan dengan kampus negeri, mencari kerja sebagai PNS, dan urusan dengan pengadilan.

Dalam urusan-urusan tersebut, probabilitas warga diminta uang/hadiah di luar biaya resmi adalah ketika berurusan dengan polisi dan pengadilan. Dalam layanan publik, probabilitas warga diminta uang/hadiah di luar biaya resmi adalah ketika mengurus kelengkapan administrasi publik (KTP, KK, Akta Kelahiran). Selain itu, ketika mencari kerja di lembaga pemerintah (sebagai PNS), probabilitas tersebut juga tinggi meski hanya sedikit yang berurusan.

Lebih lanjut, warga juga dapat memberi uang/hadiah di luar ketentuan resmi meskipun tanpa diminta ketika berurusan dengan pegawai pemerintah. Probabilitas warga memberi tanpa diminta paling besar ketika mengurus kelengkapan administrasi publik dan berurusan dengan polisi.

Warga yang memberi uang dalam urusan-urusan tersebut, baik ketika diminta maupun tanpa diminta, paling banyak memberi agar urusan mereka cepat selesai.

Mayoritas warga menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab mengatasi korupsi di Indonesia.

KPK tampak menjadi tumpuan warga untuk memberantas korupsi. KPK adalah lembaga yang paling dipercaya publik saat ini
(GR)

Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya