Daftar Pasang Baru Indihome

Koster Berharap Mayarakat Menggunakan Sepeda Motor dan Mobil Litsrik, Begini Pendapat Pengamat dan Praktisi

Gubernur Bali Wayan Koster  menerima audiensi Direktur Panas Bumi EBTKE Kementerian ESDM RI, Ida Nuryatin Finahari di ruang kerjanya, Denpasar, Jumat (18/1) pagi.
REDAKSIBALI.COM - Provinsi Bali berkomitmen untuk mandiri energi serta menjadikan Bali yang bersih, indah dan hijau. Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov Bali tengah merancang peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUEB) dan akan diikuti penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Energi Bersih di Provinsi Bali. Sehingga kedepannya Bali perlu mengupayakan terobosan serta pemanfaatan teknologi terbarukan yang dimiliki. 

Hal ini diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi Direktur Panas Bumi EBTKE Kementerian ESDM RI, Ida Nuryatin Finahari di ruang kerjanya, Denpasar, Jumat (18/1) pagi.

“Bali harus mandiri secara energi, dan energi tersebut adalah energi ramah lingkungan. Untuk mewujudkan itu, semua diesel harus diganti menjadi gas dan energy terbarukan,” kata Gubernur Koster.

Ditambahkan Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Ia ingin kedepan Bali memiliki kualitas udara yang sehat. 

Untuk itu, Ia ingin semua pembangkit listrik yang ada di Bali beralih ke gas. Koster juga ingin memanfaatkan potensi yang ada seperti tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, biomasa dan arus laut untuk mewujudkan kemandirian energi di Bali. 

Selain itu, Koster berharap kedepan masyarakat Bali menggunakan sepeda motor dan mobil listrik. 

"Saya ingin kedepannya di Bali menggunakan sepeda motor listrik, mobil listrik. Selain tidak berisik dan tidak ada polusi, kualitas udara juga akan menjadi bagus. sebagai daerah pariwisata, Bali sudah seharusnya mengembangkan energi yang ramah lingkungan agar turis nyaman dengan udara bersih," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Koster kembali menegaskan agar tidak lagi melanjutkan rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Bedugul. Ia meminta agar mencari lokasi alternatif lain kalau memang ingin mengembangkan pembangkit serupa. 

"Kalau untuk yang di Bedugul,  saya tegaskan tidak, namun kalau ada lokasi alternatif lain, silahkan untuk dikaji lagi," tegasnya.

Sementara Direktur Panas Bumi EBTKE Kementerian ESDM RI, Ida Nuryatin Finahari mengatakan jika Provinsi Bali sangat berpotensi untuk Energi Panas Bumi. Selain di Bedugul, masih ada beberapa titik energi panas bumi di Bali. Ia sependapat dengan Koster terkait kedepan Bali memang sudah harus mandiri energi, menurutnya banyak pertimbangan menjadi alasan mengingat potensi yang dimiliki oleh Bali. 

"Untuk energi baru, panas bumi mungkin menjadi salah satu alternatif untuk di Bali. Selain di Bedugul, ada juga alternatif lain untuk sumber panas bumi yang bisa dimanfaatkan," ujarnya.

Dijelaskan Nuryatin, pihaknya sebenarnya telah mencoba membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau angin di wilayah Nusa Penida, Klungkung dengan APBN. Namun sayang, potensi angin di nusa penida sangat kecil sehingga proyek tersebut menjadi tidak maksimal. "Kedepan kita harus kaji ulang agar hal serupa tidak terulang lagi,"imbuhnya.

Menanggapi gagasan Gubernur Koster ini, Agung Putradhyana pengamat sekaligus praktisi kendaraan listrik dan energi terbarukan menyatakan, bahwa ini upaya menjaga dan mengemBalikan kualitas lingkungan.
 Agung Putradhyana, dan kendaraan berenergi listrik
Menurut pria yang disapa Gung Kayon ini, persoalan ini bukan hanya pindah ke kendaraan listrik, tetapi sekaligus membersihkan pembangkitnya. Akan lebih baik lagi jika masing-masing-masing orang bertanggungjawab pada pembangkitan dan konsumsi energinya, khususnya listrik.

Lebih lanjut Gung Kayon menyatakan "Jadi pakai motor listrik, juga chargingnya energi bersih. Nanti pilihannya tak hanya listrik. Ada udara tekanan tinggi, hidrogen, dan sebagainya" kata Gung Kayon

Gung Kayon berharap, yang mau berubah kearah kebaikan kualitas lingkungan harus diapresiasi, jika bisa mendapat insentif .Cara pandang pengenaan retribusi atau pun pajak perlu lebih rasional dan mengakomodir insentif tersebut.

Gung Kayon menyatakan "Dasarnya apa? Luasan jalan yang dicover body kendaraan, bobot kendaraan, besarnya daya. Jadi satuaanya perlu disetarakan: misalnya Hp (horse power), karena semua bisa dikonversi ke Hp. Cc, watt, bisa diubah ke satuan Hp.

Menurut Gung Kayon, hal ini perlu kejelasan. Misalnya jika masih dasarnya kendaraan yang dikenakan surat-surat yang di atas 50cc, maka konsistenlah. 1 Hp setara 750W, setara 14-17cc.


"Jadi kendaraan listrik yang hanya pakai 1500w itu setara 2Hp, setara 28-34cc. Memang dibawah 50cc. Memang belum masuk prasarat dikenai aturan yg ada. Jadi tegaskan memang tidak perlu surat-surat konvensional. Jangan dipandang seperti pelanggar. Apalagi tujuannya jelas, tak ikut menambah polusi. Bukan persoalan jika memang harus berkontribusi, tetapi logikanya yang tepat." tandas Gung Kayon.GR, HPB




Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya