Lawan Izin Lokasi Susi Pudjiastuti, Desa Adat Medahan Gianyar Kembali Dirikan Baliho BTR

Warga Desa Adat Medahan mendirikan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa. di perempatan Pantai Masceti - Jl. Bypass IB Mantra pada hari Selasa, 29 januari 2019
REDAKSIBALI.COM -Warga Desa Adat Medahan, Gianyar mendirikan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa Benoa sebagai bentuk protes atas tindakan Menteri Susi Pudjiastuti yang menerbitkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru serta mendesak agar Perpres Nomor 51 tahun 2014 dibatalkan. 

Puluhan warga Desa Adat secara swadaya mendirikan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa. Sekitar pukul 18.00 WITA puluhan pemuda mengusung dan mulai mendirikan baliho berukuran 3x4 meter dan ditaruh di perempatan Pantai Masceti - Jl. Bypass IB Mantra, pada hari Selasa, (29/1/2019)

Tiga tahun lalu, pada 15 Mei 2016, Desa Adat Medahan bersama tetangganya Desa Adat Cucukan dan Desa Adat Keramas mendeklarasikan diri untuk menolak reklamasi Teluk Benoa, sesuai hasil paruman warganya.

I Kadek Arta, koordinator pendirian baliho menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan bersama warga lainnya tersebut merupakan aksi protes terhadap penerbitan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru diterbitkan oleh Susi Pudjiastuti. 


Lebih lanjut Arta menegaskan bahwa penerbitan izin lokasi tersebut tidak menghargai perjuangan rakyat selama 5 tahun lebih. 

"5 tahun lebih rakyat Bali berjuang dan berhasil menghambat laju proyek reklamasi Teluk Benoa hingga berakhirnya izin lokasi namun kini perlawanan rakyat yang dijadikan dasar untuk tidak lolosnya AMDAL diabaikan begitu saja oleh Susi Pudjiastuti. Kami akan terus melawan izin lokasi tersebut, apalagi Desa Adat Medahan sudah mendeklarasikan menolak reklamasi Teluk Benoa, tentu kami terus konsisten berjuang," jelas Arta.

Sementara itu salah seorang warga yang ikut serta mendirikan baliho, Okta Pardiyasa mengatakan bahwa aksi pendirian baliho yang mereka lakukan adalah bentuk konsistensi dari warga Desa Adat Medahan menolak reklamasi. Lebih lanjut ia menegaskan agar Presiden Joko Widodo segera membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. 

"Harapan saya agar Presiden Joko Widodo berani mengambil sikap untuk membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014, dan Teluk Benoa dikembalikan sebagai kawasan konservasi,” Tegas Okta (GR.rls)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya