Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Desak Pemerintah untuk Tidak Menyepakati RCEP

Aksi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi  menolak perjanjian Regional Comprehensive Economi Partnership (RCEP)

REDAKSIBALI.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi bersama dengan masyarakat sipil dari negara anggota RCEP lainnya seperti India, Filipina Malaysia mendesak pemerintah untuk tidak menyepakati perjanjian Regional Comprehensive Economi Partnership (RCEP). Tuntutan ini disampaikan di tengah putaran perundingan RCEP ke-25 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi merupakan koalisi yang fokus memperjuangkan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia yang terancam oleh mekanisme perdagangan bebas dan investasi.

Beberapa Organisasi tergabung dalam koalisi ini, diantaranya: Aliansi Petani Indonesia. Indonesia AIDS Coalition, Indonesia for Global Justice, Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Kesatuan Perjuangan Rakyat, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Serikat Petani Indonesia, Solidaritas Perempuan, Wahana Lingkungan Hidup, Yayasan Bina Desa, dan Yayasan Manikaya Kauci

Dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Denpasar, hari Senin (25/2), Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi beralasan penolakan ini didasarkan pada fakta bahwa RCEP adalah perundingan perjanjian yang bermasalah secara proses maupun substansi. Proses perundingan senantiasa berlangsung rahasia dan tidak transparan. Tidak ada isi perjanjian yang dibuka atau pun informasi secara utuh bagi publik. Padahal perjanjian ini akan berdampak bagi masyarakat luas di berbagai sektor kehidupan. Adapun secara substansi, banyak ketentuannya yang bermasalah.


I Nyoman Mardika dari Yayasan Manikaya Kauci Bali menegaskan bahwa 5 tahun rakyat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa hingga mengalami intimidasi, pembungkaman hingga aksi kekerasan yang dialami para aktivis tolak reklamasi Teluk Benoa. Saat ini rakyat Bali kembali melawan proyek tersebut karena Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerbitkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru untuk investor yang sama yakni PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT.TWBI) pada tanggal 29 November 2018, padahal masa berlaku izin lokasi tersebut sudah habis pada 25 agustus 2018.

“Reklamasi Teluk Benoa adalah bentuk proyek investasi yang menghancurkan ruang hidup dan menghancurkan situs-situs suci umat Hindu Bali yang ada di Teluk Benoa. Rakyat Bali terus melawan proyek tersebut apapun resikonya” tegas Mardika.


Henri Pratama dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menjelaskan bahwa persoalan mendasar dari sektor perikanan bukan tentang peningkatan investasi, tetapi terkait perlindungan terhadap perkerja perikanan, pemberdayaan terhadap nelayan kecil dan tradisional serta peningkatan kesejahteraan mereka. Fakta di lapangan menjelaskan bahwa investasi hanya merebut ruang hidup nelayan. Pembangunan pelabuhan menggeser akses nelayan ke laut, reklamasi menghilangkan wilayah tangkap nelayan.

"Selain itu, pemberantasan kapal illegal juga membuka tabir atas terjadinya perbudakan di atas kapal dan perusahaan-perusahaan pengelolaan hasil perikanan. Mulai dari perlindungan dan keselamatan kerja, kontrak kerja yang tidak jelas, serta upah murah dan kerja overtime tanpa dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan kesejahteraan nelayan maupun ABK harus menjadi prioritas utama" papar Henri Pratama

Kartini Samon, peneliti dari GRAIN memaparkan, tak hanya nelayan, petani pun juga terancam akan kehilangan kedaulatan atas benih akibat RCEP. Bab Kekayaan Intelektual dalam RCEP, mewajibkan negara-negara anggota untuk bergabung dan menetapkan aturan nasional berdasarkan UPOV 1991.

"Ini merupakan platform perlindungan varietas tanaman di global yang membatasi bahkan menghilangkan hak petani untuk mengembangkan, menyimpan, dan bertukar benih-benih yang telah dipatenkan" ujar Kartini Samon

"Hal ini hanya akan menguntungkan industri benih dan secara sistematis menghilangkan benih lokal dan menciptakan ketergantungan petani pada industri benih" sambung Kartini Samon,

Ferry Norrila dari Indonesia AIDS Coalition menyampaikan bahwa Bab Kekayaan Intelektual dalam RCEP juga akan berdampak sangat signifikan bagi kelompok rentan orang yang hidup dengan HIV/AIDS dan penyakit kronis yang sangat bergantung pada akses obat.

"Obat ARV generik yang tersedia hari ini di Indonesia hanya untuk lini 1, sedangkan untuk lini 2 dan 3 masih dimpor, Jangan biarkan perjanjian dagang hanya menguntungkan perusahaan besar dan mengabaikan nyawa. Hal ini bukan sekedar mencari untung tapi lebih jauh akan menghilangkan satu generasi" tambah Ferry Norrila

Menurut Koalisi, bab lain yang juga mengkhawatirkan adalah mengenai e-commerce yang didorong akan segera difinalisasi. Olisias Gultom, peneliti senior Indonesia for Global Justice menegaskan bahwa pembahasan bab ini harus dihentikan. Hal ini karena bab e-commerce tidak hanya terbatas pada perdagangan digital tapi juga mencakup semua aspek perekonomian dan terkait dengan sektor lain.

Sementara bab e-commerce belum membahas mekanisme transaksi dan pembayaran produk digital yang akan merugikan negara-negara anggota RCEF dan hanya memberi keuntungan kepada korporasi.

Dampak tersebut jelas harus menjadi pertimbangan utama pemerintah Indonesia dan negara anggota RCEP lainnya. Terlebih beberapa negara akan melangsungkan pemilihan umum, seperti Indonesia, Thailand, India, Fillpina dan Australia.

"Pemerintah negara-negara anggota RCEP hendaknya tidak gegabah untuk mengikatkan diri pada perjanjian ekonom komprehensif yang akan menghilangkan kedaulatan negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Khususnya hak-hak perempuan sebagai kelompok yang akan merasakan dampak yang lebih berat dan mendalam karena peran gender.Tentu ini akan menjadi beban untuk pemerintahan selanjutnya siapa pun yang terpilih". tutup Arieska Kurniawaty dari Solidaritas Perempuan
. (GR.rls)
Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya