Tini Gorda : Hukuman Kebiri Tidak Cocok Bagi Pelaku Pedofilia

Anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika (kanan) menandatangani Deklarasi Bali Bersih dari Pelaku Pedofilia pada sesi akhir Diskusi Terbatas Urgensi Perlindungan Anak Dari Ancaman Pedofil' di Kubu Kopi, hari Minggu (4/3)

REDAKSIBALI.COM - Kami perlu mendapatkan masukan dari berbagai ahli, apa yang dimaksudkan dengan pedofilia, dalam rumpun apa pedofilia dimaskukan, sakit jiwa atau kejahatan. Apa yang perlu dilakukan negara bila pedofilia dianggap sakit jiwa, apa yang perlu dilakukan bila dianggap kejahatan? Kami juga perlu mendapat masukan tentang definisi anak, karena beberapa sumber memberikan definisi yang berbeda-beda.


Hal itu disampaikan Anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika saat menghadiri 'Diskusi Terbatas Urgensi Perlindungan Anak Dari Ancaman Pedofil' di Kubu Kopi, hari Senin (4/3)

"Masukan-masukan dari diskusi ini akan menjadi bahan penting dalam rapat-rapat komite 1 DPD RI yang membidangi masalah hukum, jadi kami ada bahan dan tambahan wawasan" kata Gede Pasek Suardika, yang dalam Pemilu 2019  menjadi Caleg DPR RI dari Partai Hanura                                      ``

Psikiater dr. AA Sri Wahyuni, SpKJ dalam diskusi memaparkan, merujuk pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, pedofilia digolongkan dalam parafilia, gangguan mental yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Orang yang mengidap pedofilia memiliki dorongan, perilaku seksual, atau fantasi kuat serta berulang tentang anak-anak pra-puber, umumnya yang berumur 13 tahun ke bawah

Menurut Sri Wahyuni, SpK, Pelaku pedofilia bisa dijerat hukum bila ada korban yang dirugikan. Pelaku masih bisa dimintai pertangunggjawaban hukum karena parafilia termasuk kategori sakit jiwa ringan bukan schizophrenia

Peneliti Pedofilia, Dr. Tini Rusmini Gorda berpendapat hukuman kebiri tidak cocok bagi pelaku pedofilia karena dalam kasus pedofilia tidak harus terjadi persetubuhan seperti kasus pemerkosaan biasa. Tini Gorda lebih menyarankan hukuman sosial bagi pedofil.

''Pelaku pedofilia umumnya membangun cinta kasih, seolah olah pelaku memberikan kasih sayang kepada korban, Memberikan materi kepada korban bahkan kepada keluarganya sehingga korban beserta keluarga merasa berhutang budi. Hal, seperti ini menjadi salah satu penyebab sulitnya mengungkap kasus pedofilia" terang Tini Rusmini Gorda

Narasumber lain yang hadir diantaranya, kriminolog Fakultas Hukum Unud Dr. Gde Made Swardhana, Nilawati SH, MH dari LBH Apik, I GA Mas Triwulandari  dari Asosiasi Profesi Hukum Indonesia Wilayah Bali, Luh Putu Anggreni, SH Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar.

Anggota komisi perlindungan Perempuan dan Anak provinsi Bali, beberapa aktifis perempuan dan anak juga hadir dalam diskusi. Pengacara Wayan 'Ateng' Suardika,  Cok Sawitri juga hadir memberikan pandangannya.

'Diskusi Terbatas Urgensi Perlindungan Anak dari Ancaman Pedofil' merupakan kerjasama anatara DPD RI Perwakilan Bali, LBH Apik dan Asosiasi Profesi Hukum Indonesia Wilayah Bali.

Diskusi diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Bali Bersih dari Pelaku Pedofilia. (GR)






Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya