Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Tidak Sahkan Perjanjian Indonesia-Australia CEPA

REDAKSIBALI.COM - Koalisi masyarakat sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak mensahkan perjanjian Indonesia-Australia CEPA tanpa membuka konsultasi dengan publik secara luas. 

Dalam siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi yang diterima redaksibali com hari Senin (4/3/),  hal ini dikarenakan selama perundingan selalu dilakukan secara tertutup dan tidak transparan mengenai isi teksnya. Bahkan dalam prosesnya, koalisi ini juga meragukan adanya ruang konsultasi yang bersifat berkelanjutan oleh Pemerintah kepada Parlemen. 

Perundingan Indonesia-Australia CEPA dirampungkan pada Agustus 2018, dan perjanjian ini ditandatangani pada Senin, 4 Maret 2019. Dalam kesepakatannya, Indonesia-Australia secara signifikan menurunkan tarif dan hambatan perdagangan, meliberalisasi investasi, dan sektor jasajasa, termasuk didalamnya adalah e-commerce

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menyatakan bahwa ambisi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan bebas, termasuk IA CEPA, hanya sekedar mengejar target kuantitas kinerja tanpa mengukur secara presisi dampaknya secara positif bagi masyarakat. 

“Pemerintah Indonesia tidak perlu terlalu ambisius menyelesaikan beberapa perundingan perjanjian perdagangan bebas dalam tahun ini atau tahun depan. Hal ini karena ada banyak yang harus dipertimbangkan dampak luasnya oleh Indonesia mengingat perjanjian perdagangan bebas khususnya IA CEPA tidak hanya bicara soal ekspor dan impor”, tegas Rachmi. 

Sebelum ratifiksi, perlu kiranya DPR RI dan Pemerintah Indonesia melakukan analisis dampak FTA yang sudah selesai dirundingkan. Ini untuk menghitung secara presisi dampak apa yang memang betul-betul akan dirasakan oleh Indonesia ke depan. Justru yang ditakutkan apabila IA CEPA diratifikasi di masa Pemilu ini akan sangat membahayakan nasib rakyat Indonesia di kemudian hari tanpa adanya pertimbangan matang. 

“Yang paling penting dilakukan oleh Pemerintah dan DPR adalah memastikan hak rakyat Indonesia yang dilindungi dalam Konstitusi tidak diabaikan bahkan dilanggar oleh perjanjian perdagangan internasional. Jadi Pemilu bukanlah alasan untuk mengesahkan perjanjian IA CEPA ataupun perjanjian perdagangan internasional lainnya” tambahnya.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia,   Indonesia banjir impor pangan dan produk-produk pertanian dari Australia.  

Koalisi beralasan walaupun harapan pemerintah Indonesia atas perjanjian ini ingin meningkatkan ekspor ke Australia, tetapi data neraca perdagangan Indonesia – Australia selalu memperlihatkan defisit. 

Tanpa perjanjian dagang FTA Indonesia Australia, angka impor pangan dari Australia sejak 2012 hingga 2018 menunjukkan kenaikkan yang signifikan. Bahkan, dari Juni-Agustus 2018 mencapai angka US$ 3,8 juta,- khususnya impor daging sapi, gula rafinasi, susu dan keju. 

Tentu nya, perjanjian ini akan membawa dampak yang serius bagi pangan di Indonesia. Apalagi dengan dengan semakin banyak menandatangani perjanjian dagang yang justru mendatangkan impor pangan yang lebih tinggi. Nilai impor hasil pertanian dari Australia menunjukkan angka yang signifikan, karena Indonesia merupakan pasar terbesar bagi Australia untuk ekspor hasil-hasil pertanian, di kawasan Asia Tenggara. 

Tidak heran ketika dilihat data impor hasil pertanian dari Australia menunjukkan angka meningkat pada tiap tahun nya, hingga 2018 tercatat Indonesia mengimpor hingga di angka US$ 5,16 juta, atau kira-kira 33% dari ekspor hasil pertanian Australia di impor Indonesia, khusus nya susu, gandum, ternak hidup, mentega, buah, dan kapas. 

Kartini Samon, Peneliti dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menjelaskan bahwa dengan tanpa IA CEPA angka impor pertanian dari Australia mencapai hingga US$ 5,16 juta, dan membanjiri Indonesia. Karena itu, perdagangan bebas dengan Australia akan membawa dampak mengganggu petani serta peternak domestic, industri gula dan produsen pertanian lain, bila dibiarkan begitu saja. 

“Sementara ekspor produk Indonesia ke Australia, kebanyakan sudah mendapatkan 0% tarif, artinya dengan perjanjian ini, mungkin tidak akan meningkatkan pasar yang sebelumnya. Tetapi sebaliknya, Indonesia malah lebih kebanjiran impor pangan dari Australia”, terang Kartini. 

Selain itu, Henri Pratama, Bidang Advokasi dan Riset, Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional mengatakan Indonesia selalu memiliki masalah dengan pengelolaan industri garam. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang akan melonggarkan impor garam menambah buruk persoalan tata kelola garam nasional. kebijakan pemerintah dengan membuka kuota impor garam seharusnya tidak perlu dilakukan. Henri Pratama memaparkan   empat alasan penolakan Impor garam ini.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, Hal lain yang menjadi kekhawatiran kadalah liberalisasi investasi di dalam perjanjian jasa. 

Koalisi menjelaskan dalam dokumen IA CEPA key outcomes yang dikeluarkan oleh Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)1, disebutkan bahwa liberalisasi investasi di sektor jasa dianggap akan lebih memberikan jaminan atas kepemilikan investasi Australia di Indonesia. Bahkan, Australia mengklaim bahwa Indonesia memberikan komitmen yang lebih kuat dibandingkan perjanjian lain yang pernah dilakukannya. 

Menurut Puspa Dewi, Koordinator Solidaritas Perempuan, dalam liberalisasi investasi di sektor jasa terdapat aturan dimana Indonesia dilarang untuk membatasi tingkat kepemilikan investasi Australia. Bahkan Indonesia dilarang untuk mewajibkan divestasi atas kepemilikan investasi Australia di Indonesia di bawah persentase yang telah disepakati (dengan pengecualian terbatas2 ).

Koalisi belum mengetahui apa saja yang menjadi pengecualiannya dikarenakan Teks nya tidak terbuka untuk publik. Bahkan ketentuan domestic regulation disciplines terkadang dimasukan dalam liberalisasi sektor jasa dimana negara dilarang membuat kebijakan yang liberalisasi nya lebih rendah dikemudian hari.

“Aturan perjanjian perdagangan dan investasi akan mendorong banyak de-regulasi. Tentunya hal ini berdampak terhadap menyempitnya ruang kebijakan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi hak dasar publik di Indonesia. Tapi disisi yang lain, regulasi domestic terus didorong untuk lebih memfasilitasi investasi ketimbang perlindungan rakyat”, terang Dewi. 

Rachmi menambahkan bahwa IA CEPA juga mengatur mengenai aturan perlindungan investasi dengan memasukan klausul gugatan investor terhadap negara (Investor State Dispute Settlement/ISDS). Klausul ini dibuat untuk memberikan hak investor asing (dari Australia) untuk menuntut pemerintah tuan rumah di pengadilan Arbitrase Internasional atas peraturan yang dianggap merugikan bagi investor. 

“Terkait dengan isu investasi dalam IA CEPA, ada desakan dari perusahaan tambang Australia yang menginginkan agar mekanisme ISDS dimasukan dalam IA CEPA3 . Mereka mengklaim bahwa perusahaan tambang Australia sering mendapat tekanan besar dari kebijakan Pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan UU minerba yang mewajibkan untuk divestasi saham asing” terang Rachmi. 

Rachmi mengingatkan bahwa dari pengalaman Indonesia di Gugat oleh investor asing, beberapa diantaranya adalah perusahaan tambang asal Australia, seperti Churcill Mining dan Planet Mining (perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Australia) yang menggugat Indonesia karena aturan larangan expropriation khususnya soal pencabutan izin tambang. Bahkan, perusahaan tambang asal Australia New Crest pernah mengancam Indonesia untuk digugat di ICSID karena akan mengganti UU mengenai lingkungan (GR/rl)

Share on Google Plus

About REDAKSI BALI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya