Daftar Pasang Baru Indihome

Minim Anggran, Aktivitas Terkait Penanggulangan HIV-AIDS Stagnan

Diskusi 'Ngobrol Santai Soal HIV, 'antara Komitmen dan Kebijakan Politik' di Warung Kubu Kopi Denpasar, Minggu (31/3. Dengan Narasumber (dari kiri ke kanan) Prof. DR. dr. Tuti Parwati, AA. Bagus Wiranata, Nyoman Partha, SH., dan A.A. Ngurah Adi Ardhana, ST.

REDAKSIBALI.COM - Diperlukannya suatu inisiasi berupa suatu gerakan baru yang mendorong pemerintah agar mengeluarkan suatu kebijakan yang yang mewajibkan lembaga Kementerian, BUMN maupun BUMD turut membantu dalam hal anggaran kegiatan terhadap upaya pendampingan  Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) serta bagaimana menggerakkan para penggiat untuk memberikan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Hal tersebut dikemukakan oleh Nyoman Parta, Ketua Komisi IV DPRD Bali saat Diskusi 'Ngobrol Santai Soal HIV, 'antara Komitmen dan Kebijakan Politik' di Warung Kubu Kopi Denpasar, Minggu (31/3/2019).

Acara diskusi yang digelar oleh Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba) selain mengadirkan  pakar HIV-AIDS Prof. DR. dr. Tuti Parwati dari FK Unud sebagai nasarumber, juga menghadirkan politisi yang kini mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif  untuk diketahui komitmennya dalam menganggulangi HIV-AIDS di Bali.  


Politisi yang hadir diantaranya Nyoman Parta, SH (Caleg DPR RI dari PDI Perjungan, A.A. Ngurah Adhi Ardana, ST. (Caleg DPRD Bali Dapil Denpasar dari PDI Perjungan) dan AA. Bagus Wiranata (Caleg DPRD Kota Denpasar dari Partai Nasdem, Dapil Denpasar Utara)

"Masih minimnya perhatian pemerintah dalam upaya-upaya penanggulangan HIV-AIDS yang belum menyentuh kepada persoalan bantuan anggaran untuk para penggiat HIV-AIDS seperti halnya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019," kata Nyoman Partha yang kini menjadi Caleg DPR RI nomor urut 7 dari PDI Perjuangan

Seperti diketahui pemerintah juga pernah mengeluarkan Inpres RI No 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya maupun kebijakan lain terkait hal ini, "Namun persoalannya kebijakan tersebut tidak mengakomodasi anggaran untuk para penggiat ataupun aktivis AIDS untuk melakukan kegiatan dan diseminasi informasi bahaya HIV-AIDS agar bisa diakselerasikan dengan anggaran kegiatan di lembaga pemerintah seperti Kementerian, BUMN dan BUMD," tambahnya.

Hal tersebut di amini oleh Yahya Anshori, PP KPA Provinsi Bali yang mengatakan bahwa Pemprov Bali sudah membuat Peraturan Daerah (Perda), hanya saja kini permasalahannya ditangani oleh Kementerian Kesehatan RI. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat ini jumlah kasus AIDS di Provinsi Bali pada tahun 2018 sebanyak 2175 Kasus dan apabila di akumulasi dari tahun 1987 terdapat sejumlah 20471 Kasus.

Dihubungi secara terpisah, Efo Suarmiartha dari LSM Citra Husada Bali menyatakan bahwa sejak kebijakan pemerintah untuk menonaktifkan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dan mengalihkan semua penanganannya ke Kementerian Kesehatan pada Desember 2017 silam, juga karena  terhentinya beberapa bantuan donasi asing untuk penggiat terjadi stagnansi aktivitas yang berkaitan denga HIV-AIDS di lapangan. (hd)
Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya